Apakah koalisi mencerminkan pilihan rakyat?

Dua koalisi partai politik sejauh ini telah dibentuk untuk menghadapai pemilihan presiden pada 9 Juli, koalisi yang dimotori PDI Perjuangan dan koalisi yang dimotori Gerindra.

Kelompok pertama, yang terdiri dari PDI Perjuangan, Nasdem, PKB, dan Hanura, sudah bulat mengusung Joko Widodo sebagai bakal calon presiden, dan Jusuf Kalla sebagai bakal calon wakil presiden.

Koalisi kedua, yang terdiri dari Gerinda, PAN, PPP dan PKS, mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden dan Hatta Rajasa sebagai bakal calon wakil presiden.

Golkar telah menyatakan dukungan koalisi Gerindra.

Adapun Demokrat, melalui ketua umumnya Susilo Bambang Yudhoyono, mengatakan partai itu mempertimbangkan berkoalisi dengan partai lain.

Pembentukan koalisi untuk pemilihan presiden mendatang menjadi perlu sebab tak satu pun partai politik yang memenuhi syarat untuk mengajukan calon presiden sendiri.

Hanya partai atau gabungan partai yang mendapatkan 25% suara di pemilihan legislatif atau yang mendapatkan 20% kursi DPR yang boleh mengajukan capres dan cawapres.

Pendapat Anda

Apakah koalisi-koalisi yang terbentuk sejauh ini mencerminkan kehendak Anda? Apa alasannya?

Apa saja yang seharusnya menjadi dasar-dasar pembentukan koalisi agar efektif bila memerintah?

Apa saja syarat-syarat calon presiden dan calon wakil presiden ideal di mata rakyat?

Anda juga dapat menyampaikan komentar lain, di luar panduan pertanyaan di atas, selama menyangkut pembentukan koalisi partai politik.

Ragam pendapat

"Yang diharapkan presiden yang mempunyai visi misi yang jelas dan lugas, contoh ingin membangun ekonomi Indonesia, bagaimana caranya. Jangan hanya pencitraan! Ingin mensejahtrakan masarakat itu normatif, yang ingin kami dengar bagaimana caranya agar rakyat sejahtera apa yang akan dilaksanakan? Tentang listrik yang byar pet bagaimna caranya mengatasinya tolong jelaskan semua itu dengan kongrit. Untuk membangun negara ini membutuhkan uang. Bagai mna cara nya mendapatkan kan uang?" Ismet Inonu, Sukadana, Lampung Timur.

"1. Koalisi model sebelumnya sangat tidak diinginkan terulang jelang kabinet baru nanti. Alasan: Ibarat sebuah perahu penuh denga penumpang yang riuh, ribut kapal jadi oleng sulit dikendalikan sangat mengganggu lajunya perahu mencapai pulau tujuannya. 2. Dasar pembentukan koalisi, partai yang berkoalisi harus melaksanakan kesepakatan-kesepakatan bersama dan/atau kontrak politik sebagai persyaratan berkoalisi." Gugun Gurnita, Bandung.

"1. Sistim perpolitikan yang amburadul biang kerok koalisi yang memuakan ini. 2. Kami perlu pemimpin generasi muda di bawah 60 tahun yag telah membuktikan prestasi dan integritas kerjanya buat negara. 3. Koalisi yang ramping dan hanya di parlemen. Di pemerintah hak prerogatif capres." Dame Harahap, Jakarta.

"Koalisi partai politik dalam pemilihan presiden 2014 lebih mencerminkan koalisi antar elit partai hanya untuk meraih puncak kekuasaan. Ketiadaan keterbukaan peta jalan menuju koalisi menjadi pertanda awal." Juliaman Saragih, DKI Jakarta.

"Koalisi yang terjadi saat ini baik itu pimpinan PDI Perjuangan maupun Geridra hanya mementingkan kepentingan partainya masing masing di mana di situ tidak ada unsur kepentinagan rakyat, padahal perolehan suara mereka dihasilkan dari suara rakyat yang hanya minta sebuah perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. Hal itu terbukti dari lobi-lobi politik yang sudah gelap mata di mana para elit politik sudah tidak mampu lagi melihat siapa pemimpin yang baik dibutuhkan oleh bangsa Indonesia saat ini maupun ke depannya nanti. "Okelukman, Jogjakarta.