Dana Rp5,2 triliun dari AS ke Iran terkait pembebasan tahanan

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengaku telah menyerahkan uang kepada pemerintah Iran sebesar US$400 juta atau Rp5,2 triliun sebagai alat untuk mempengaruhi pembebasan lima tahanan asal AS.

Pembebasan tersebut berlangsung pada Januari lalu setelah pemerintah AS sepakat membebaskan tujuh tahanan asal Iran.

Pada hari pembebasan berlangsung, AS mengirimkan uang tunai sebesar US$400 juta.

Dua peristiwa yang terjadi bersamaan itu menuai protes dari kubu Republik. Para pejabat dari partai berlambang gajah itu menuding pemerintahan Presiden Barack Obama telah membarter para tahanan dengan uang.

Akan tetapi, Gedung Putih berupaya menepis tuduhan itu seraya menegaskan bahwa dana US$400 juta merupakan bagian dari penyelesaian perseteruan finansial dengan Iran sebelum Revolusi Islam 1979 lampau.

Saat Shah Iran masih berkuasa, Gedung Putih mengaku berutang US$1,7 miliar dalam kesepakatan pengadaan peralatan militer pada era 1970-an. Obama kemudian sepakat mengembalikan US$400 juta ditambah bunga sebesar US$1,3 miliar.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, John Kirby, mengatakan pembayaran dirundingkan secara terpisah dengan negosiasi pembebasan tahanan. Namun, dia tidak membantah bahwa dana tersebut baru dikucurkan setelah kelima warga AS meninggalkan Iran.

“Saat itu kami bisa menuntaskan berbagai jaring diplomasi dalam periode 24 jam. Kami sengaja memanfaatkan momen itu,” kata Kirby.

Pembayaran ditahan

Komentar Kirby mengemuka setelah harian Wall Street Journal melaporkan bahwa pengucuran uang amat tergantung dari keberangkatan pesawat yang mengangkut lima tahanan asal AS.

Surat kabar itu melaporkan bahwa sejumlah pejabat AS diduga tidak mau membiarkan uang dari Jenewa, Swiss, mengalir ke Iran sebelum pesawat Angkatan Udara Swiss yang membawa tahanan AS lepas landas dari Teheran.

Disebutkan Kirby, pemerintah AS khawatir pemerintah Iran mengingkari janji untuk melepaskan para tahanan. Itulah sebabnya dana pembayaran ditunda.

“Merupakan sebuah kebodohan, tidak bijaksana, dan tidak bertanggung jawab apabila kami tidak mencoba dan mempertahankan alat pengaruh. Jadi apabila Anda bertanya apakah ada keterkaitannya pada hasil akhir? Saya tidak akan membantahnya,” ujarnya, sebagaimana dikutip ABC News.

Atas pernyataan tersebut, Senator Negara Bagian Illinois, Mark Kirk, yang mengepalai komite keamanan perbankan nasional, menuntut digelarnya sidang gelar pendapat.

Adapun Ketua Partai Republik, Reince Priebus, mendesak pemerintah AS bersikap terus terang.

“Sudah saatnya bagi Gedung Putih-nya Obama untuk berhenti berpura-pura dan mengaku membayar tebusan US$400 juta kepada penyokong terorisme terbesar di dunia,” kata Priebus.