Menlu Filipina: Cina harus hormati putusan Mahkamah Arbitrase

Menlu Filipina, Perfecto Yasay, akan mengangkat soal putusan Mahkamah Arbitrase saat bertemu dengan delegasi Cina dalam pertemuan Asia-Eropa (ASEM) di Mongolia, akhir pekan ini.

Sumber gambar, EPA

Keterangan gambar, Menlu Filipina, Perfecto Yasay, akan mengangkat soal putusan Mahkamah Arbitrase saat bertemu dengan delegasi Cina dalam pertemuan Asia-Eropa (ASEM) di Mongolia, akhir pekan ini.

Cina harus menghormati putusan Mahkamah Arbitrase PBB yang menolak klaim mereka terhadap wilayah perairan Laut Cina Selatan, kata Menteri Luar Negeri Filipina, Perfecto Yasay.

Melalu pernyataan resmi yang dirilis Departemen Luar Negeri Filipina, Yasay akan mengangkat soal putusan Mahkamah Arbitrase saat bertemu dengan delegasi Cina dalam pertemuan Asia-Eropa (ASEM) di Mongolia, akhir pekan ini.

  • <link type="page"><caption> Cina klaim punya hak tetapkan zona pertahanan udara di Laut Cina Selatan </caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/07/160713_dunia_cina_lautcinaselatan" platform="highweb"/></link>
  • <link type="page"><caption> Apa dampak putusan hukum Laut Cina Selatan terhadap RI? </caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/07/160712_indonesia_laut_cina_selatan" platform="highweb"/></link>
  • <link type="page"><caption> Filipina rayakan kemenangan atas kasus Laut Cina Selatan dengan 'Chexit'</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/07/160712_trensosial_filipina_chexit" platform="highweb"/></link>

Diskusi itu, menurut Deplu Filipina, membahas “pendekatan damai dan berbasis aturan yang ditempuh Filipina terkait Laut Cina Selatan sesuai konteks agenda ASEM dan perlunya berbagai pihak menghormati putusan terkini.”

Pertemuan ASEM yang dihadiri Perdana Menteri Cina, Li Keqiang, dan berbagai delegasi dari Asia Tenggara itu digelar di ibu kota Mongolia, Ulanbaatar, selama dua hari mulai Jumat (15/07).

Menanggapi pernyataan Menlu Filipina mengenai rencana diskusi soal putusan Mahkamah Arbitrase, pemerintah Cina mengatakan pertemuan di Mongolia “bukanlah tempat yang cocok untuk mendiskusikan” masalah tersebut.

“Seharusnya tidak ditaruh dalam agenda,” kata Asisten Menlu Cina, Kong Xuanyou, kepada kantor berita Reuters.

Mahkamah Arbitrase di Den Haag, Belanda pada hari Selasa (12/07) memenangkan gugatan yang diajukan Filipina.

Disebutkan bahwa klaim historis Cina di Laut Cina Selatan tak memiliki landasan hukum dan mahkamah juga menyatakan bahwa reklamasi pulau yang dilakukan Cina di perairan ini tidak memberi hak apa pun kepada pemerintah Cina.