PM Inggris sepakati kebijakan atasi korupsi

Sumber gambar, AP
Perdana Menteri Inggris, David Cameron, mengatakan kepada parlemen bahwa pemerintahannya telah menyepakati langkah-langkah baru yang akan lebih mempersulit orang untuk menyembunyikan hasil korupsi di wilayah Inggris di luar negeri.
Dia sedang dalam tekanan sejak diketahui lewat Dokumen Panama yang dibocorkan bahwa dirinya memiliki saham pada rekening luar negeri yang dibuat almarhum ayahnya.
- <link type="page"><caption> Panama Papers: PM David Cameron dituduh 'munafik'</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/04/160408_dunia_cameron_hipokrit" platform="highweb"/></link>
- <link type="page"><caption> Pemerintah soroti WNI yang tercantum dalam bocoran data Mossack Fonseca</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/04/160405_indonesia_panama_mossack_fonseca" platform="highweb"/></link>
- <link type="page"><caption> Menyembunyikan aset dan menghindari pajak di surga pajak</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/04/160404_majalah_panama_pajak" platform="highweb"/></link>
Cameron mengatakan tuduhan yang sangat menyakitkan dan tidak benar telah diarahkan ke ayahnya.
Dia mengatakan rekening tersebut sama sekali tidak melanggar hukum dan jutaan warga Inggris memiliki penanaman modal seperti itu apakah secara langsung ataupun melalu dana pensiun.
Pada hari Kamis (07/04), Cameron menyatakan kepada ITV News, "Kami memiliki 5.000 unit di Blairmore Investment Trust, yang kami jual pada bulan 2010", sebelum ia menjabat perdana menteri.
Cameron juga mengaku sudah membayar pajak di Inggris yang berasal dari keuntungan penjualan saham itu dengan nilai £30.000 (sekitar Rp557 juta).





