Bayi pencari suaka Australia, tak dikirim ke Nauru
Sumber gambar, REUTERS
Seorang bayi yang dirawat karena luka bakar di rumah sakit Brisbane tidak akan dikirim kembali ke kamp tahanan para pencari suaka di pulau Nauru, Samudera Pasifik.
Menteri Imigrasi Australia Peter Dutton mengatakan bocah perempuan berumur satu tahun yang dikenal sebagai Asha dan ibunya akan dikirim ke tahanan bagi komunitas khusus di Australia.
Bayi itu dirawat setelah mengalami <link type="page"><caption> luka bakar serius di pusat migran pulau Pasifik, Nauru.</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/11/151110_dunia_australia_suaka" platform="highweb"/></link>
<link type="page"><caption> Para pengunjuk rasa memblokade rumah sakit</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/02/160213_dunia_australia_suaka" platform="highweb"/></link> untuk mencegah dipindahkannya sang balita.
Terkait kekukuhan pemerintah, <link type="page"><caption> Gereja Anglikan menyatakan siap menerima bayi-bayi </caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/02/160204_dunia_gerejaanglikan_suaka" platform="highweb"/></link>pencari suaka.
Kebijakan Australia terkait para pencari suaka mendapat kecaman luas.
Sebelumnya, pemerintah mengatakan akan kukuh pada kebijakan mereka, di tengah protes berbagai kalangan terhadap akan dideportasinya bayi itu ke Nauru.
Pemerintah Australia beranggapan, kebijakan tentang rumah tahanan di seberang laut diperlukan untuk mencegah mendaratnya para pencari suaka di Australia dengan perahu-perahu dan kapal-kapal tak layak berlayar.
Australia juga berupaya menghentikan laju para pengungsi dan pencari suaka dengan mencegat mereka di lautan dan disuruh berputar balik atau dibawa ke fasilitas penahanan lain, seperti Pulau Manus di Papua Nugini.
Dalam keputusan Awal Februari, Pengadilan Tinggi Australia<link type="page"><caption> mengesahkan kebijakan suaka Australia</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/02/160203_dunia_australia_penahananlegal" platform="highweb"/></link> itu sebagai hal yang legal sesuai konstitusi.
