Vietnam dan Cina berselisih soal pendaratan pesawat di Laut Cina Selatan

Vietnam menuding Cina melanggar kedaulatan wilayahnya dengan mendaratkan pesawat di sebuah pulau buatan yang dibangun di wilayah sengketa Laut Cina Selatan.

Kementerian Luar Negeri Vietnam mengatakan lapangan terbang itu dibangun secara ilegal di perairan Kepulauan Spratly yang tercakup dalam wilayah Vietnam.

Atas dasar itu, seperti dilaporkan kantor berita Reuters, Kementerian Luar Negeri Vietnam telah menyerahkan nota protes kepada Kedutaan Besar Cina di Vietnam dan meminta Cina tidak mengulangi tindakannya.

Pendaratan pesawat tersebut, menurut Vietnam, “merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Vietnam di Kepulauan Spratly.”

Di sisi lain, pemerintah Cina menegaskan bahwa <link type="page"><caption> kawasan Kepulauan Spratly</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/12/151215_majalah_cina_lautselatan" platform="highweb"/></link> ialah kepunyaan Cina sehingga pendaratan pesawat di wilayah tersebut tidak melanggar kedaulatan negara manapun.

“Cina punya kedaulatan yang tidak terbantahkan di Kepulauan Nansha dan perairan di sekitarnya. Cina tidak akan menerima tuduhan tidak berdasar dari pihak Vietnam,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hua Chunying, seraya merujuk Kepulauan Spratly dalam versi pemerintah Cina.

Soal pendaratan pesawat, Hua mengatakan tindakan itu merupakan uji coba untuk mengetahui apakah fasilitas lapangan terbang yang dibangun di Kepulauan Spratly telah memenuhi standar penerbangan sipil.

Saling klaim

Sejumlah kawasan di Laut Cina Selatan menjadi sengketa antara beberapa negara, termasuk Cina, <link type="page"><caption> Filipina</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/12/151229_dunia_cina_marah" platform="highweb"/></link>, dan Vietnam.

Namun, beberapa tahun terakhir, Cina memperkuat klaimnya dengan mereklamasi pulau-pulau.

Negara-negara lainnya, seperti Vietnam dan Filipina, tidak menerima langkah tersebut dan menengarai bahwa Cina tengah melengkapi pulau-pulau yang direklamasi dengan berbagai fasilitas yang dapat digunakan untuk tujuan militer.

Amerika Serikat menilai perkembangan situasi di Laut Cina Selatan dapat menambah ketegangan.

Karena itu, Pooja Jhunjhunwala selaku juru bicara Departemen Luar Negeri AS, mengatakan bahwa “ada kebutuhan mendesak bagi pihak-pihak pengklaim untuk sama-sama berkomitmen menghentikan reklamasi daratan, membangun fasilitas-fasilitas bari, dan militerisasi di lahan sengketa.”

“Kami mendesak semua pihak pengklaim untuk mengurangi ketegangan secara aktif dari aksi-aksi unilateral yang mengesampingkan stabilitas regional dan mengambil langkah-langkah untuk menciptakan ruang bagi munculnya solusi diplomatik yang bermakna,” lanjut Jhunjhunwala.

Foto satelit

Beragam foto-foto satelit yang dilansir majalah kajian pertahanan IHS Jane's Defence Weekly pada April lalu menunjukkan Cina membuat lapangan terbang di Fiery Cross Reef yang masuk dalam kawasan Kepulauan Spratly.

Di daratan tersebut, menurut laporan itu, landasan pacu sepanjang 3.000 meter bisa dibuat.

Dari foto-foto satelit tampak pula pembangunan di bagian selatan Fiery Cross Reef, yang amat mungkin merupakan proyek pengembangan pelabuhan.

Cina menegaskan proyek-proyek tersebut sah secara hukum dan diperlukan demi melindungi kedaulatannya.