Presiden Sisi klaim Mesir tetap di jalur demokrasi

Presiden Mesir Abdul Fattah al-Sisi membela undang-undang keamanan yang sangat ketat, dan bersikukuh bahwa dia terus mengarahkan negerinya ke jalan menuju demokrasi.

Menjelang kunjungan ke Inggris, Sisi mengatakan kepada BBC bahwa Mesir terancam oleh kelompok-kelompok ekstremis dan mencemaskan keambrukan yang menimpa negeri-negeri tetangganya.

Dia menggarisbawahi bahwa situasi Mesir berbeda dengan negeri-negeri Eropa.

Jenderal Sisi menjabat sebagai <link type="page"><caption> panglima militer saat kudeta militer terhadap Presiden Mohamad Morsi, dan pensiun dari kemiliteran setelah diangkat sebagai presiden</caption><url href=" http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2014/06/140608_mesir_presiden.shtml" platform="highweb"/></link>.

Sejak itu, ratusan orang tewas dan lebih dari 40.000 diyakini telah dipenjarakan dalam tindakan keras terhadap para penentangnya.

Sebagian besar dari mereka adalah pendukung Ikhwanul Muslimin yang dilarang, tetapi aktivis sekuler dan liberal juga dipidana dengan tudingan melanggar UU tahun 2013 yang memberikan kewenangan pada kementerian dalam negeri untuk melarang setiap pertemuan yang melibatkan lebih dari 10 orang.

'Stabilitas'

Dalam wawancara khusus dengan BBC di Kairo sebelum ia memulai kunjungan resmi pertamanya ke Inggris, Sisi mengatakan Mesir masih tetap berada di jalur demokrasi yang dimulai dengan revolusi tahun 2011 yang menggulingkan Presiden Hosni Mubarak, tetapi diperlukan waktu untuk mencapai tujuan-tujuannya.

"Kami ingin menjalankan keinginan rakyat Mesir," katanya.

"Mereka telah menyerukan perubahan sejak empat tahun. Kami ingin menghormati pilihan mereka, dan akan bekerja sebisa mungkin untuk mencapai masa depan demokrasi yang lebih baik bagi mereka," katanya pula.

"Apa yang telah dicapai sejauh ini bisa jadi bukan yang terbaik. Namun kami akan melanjutkannya dan akan menempuh kemajuan lebih jauh."

Presiden al-Sisi mengatakan, rendahnya pemilih saat putaran pertama Pemilihan Legislatif bulan lalu bukanlah tanda meningkatnya ketidakpercayaan terhadap pemerintahnya.

Ia juga membela undang-undang anti-terorisme yang disahkan Agustus lalu, yang banyak dikecam oleh berbagai kalangan sebagai aturan yang makin menggerus hak-hak dasar dan melanggengkan suatu keadaan darurat yang menjadi permanen.