Pemilu Turki dikritik Eropa dalam hal kebebasan media

Pengamat pemilu dari organisasi kerjasama Eropa mengkritik pemerintah Turki karena memperketat media menjelang pemungutan suara dalam pemilihan umum Minggu 1 November.

Ketua misi OSCE, Ignacio Sanchez Amor, mengakui bahwa warga Turki bisa memilih partai-partai politik alternatif.

Namun dia menambahkan pengekangan kebebasan mengungkapkan pendapat telah membatasi akses para pemilih atas pendapat-pendapat yang berbeda.

Keprihatinan atas kebebasan media meningkat menjelang pemilihan umum setelah pekan lalu polisi menggerebek kantor dua stasiun TV di Ankara dan Istanbul yang kritis atas pemimpin Turki.

<link type="page"><caption> Kubu pemerintah, Partai Keadilan dan Pembangunan, AKP, meraih sekitar 50% suara</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/11/151101_dunia_turki_pemilu" platform="highweb"/></link> yang berarti menguasai mayoritas kursi di parlemen.

Kemenangan AKP ini dilihat sebagai kemenangan pribadi atas Presiden Recep Tayyip Erdogan dan pesannya tentang stabilitas, menyusul <link type="page"><caption> kekerasan selama beberapa pekan dengan kelompok militan Kurdi.</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/10/151012_dunia_turki_serangkurdi" platform="highweb"/></link>

Sementara Perdana Menteri, Ahmet Davutoglu, saat merayakan kemenangan partainya menegaskan pemerintah akan membangun kembali Turki bersama semua elemen masyarakat lain.

"Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Kita akan membangun kembali Turki yang baru bersama semua elemen rakyat," tegasnya.

Presiden Erdogan meminta pemilihan umum yang kedua pada tahun ini setelah AKP pada bulan Juni kehilangan mayoritas di parlemen -dan gagal membentuk pemerintahan koalisi- untuk pertama kalinya dalam waktu 13 tahun