Panglima Myanmar ingin pertahankan dwifungsi militer

Apakah Jenderal Senior Min Aung Hlaing adalah pria yang paling berkuasa di Myanmar?

Tampaknya mungkin.

Selain mengendalikan bagaimana dan kapan tentara berperang, panglima angkatan bersenjata Myanmar itu memiliki kekuasaan politiknya yang besar.

Sesuai hukum konstitusi yang dirancang militer, pria 59 tahun itu berhak mengangkat menteri-menteri, menunjuk anggota fraksi angkatan bersenjata yang menguasai seperempat kursi parlemen, dan <link type="page"><caption> kemampuan mengendalikan undang-undang</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/06/150610_dunia_myanmar_konstitusi" platform="highweb"/></link>.

Mendapatkan kesempatan wawancara dengannya tidak mudah. Namun, peluang itu akhirnya datang juga.

Tidak seperti Jenderal Than Shwe yang merupakan pendahulunya, Jenderal Min Aung Hlaing berbeda.

Saat foto terbaru Than Shwe menunjukkan dia sedang belajar menggunakan iPad, Min Aung Hlaing sudah terlebih dahulu punya halaman Facebook.

Dengan staf ajudan yang aktif mengurus media sosial, Jenderal Min kini memiliki lebih dari 220.000 “likes” di halaman Facebook-nya.

Pada halaman itu, dia memberikan informasi terbaru mulai dari pesawat mana yang dibeli hingga proyek-proyek sosial yang dikunjunginya. Sesekali dia memasang iklan berbayar yang tampil di linimasa warga Myanmar.

“Bila warga mendapatkan informasi yang tepat mengenai militer, mereka akan mengerti kami,” katanya setelah berterima kasih karena saya sudah mengikuti halaman Facebooknya.

“Mereka akan melihat militer membela kepentingan umum dan melaksanakan kepentingan umum dan membela negara dari ancaman.”

Min Aung Hlaing sangat karismatik dan selalu tersenyum selama wawancara. Sangat berbeda dengan sikap Presiden Thein Sein yang lebih dingin ketika saya wawancara Maret lalu.

Namun di balik itu ada pesan tanpa kompromi.

Inti perbincangan kami adalah selama partai politik mengikuti peraturan "demokrasi disiplin” di Myanmar, ruang terbatas untuk perdebatan dan aktivitas politik akan lestari.

Dengan kata lain, dia tidak berniat mengurangi peran militer dalam kancah politik Myanmar. Dwifungsi militer baginya adalah keniscayaan.

Untuk memberikan kekuasaan penuh kepada kaum sipil, menurutnya, harus menunggu hingga gencatan senjata dan kesepakatan damai telah dicapai dengan semua kelompok-kelompok etnis bersenjata di Myanmar.

"Bisa makan waktu lima atau 10 tahun – saya tidak tahu,” katanya.

Mereka yang mengamati proses perbincangan antar kelompok-kelompok etnis itu khawatir gencatan senjata yang dimaksud Jenderal Min akan menghabiskan waktu yang jauh lebih lama.

Salah satu pesan positif wawancara itu adalah tidak akan terjadi pengulangan insiden 1990 ketika kemenangan besar Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) diabaikan dan dibatalkan.

"Saya percaya pemilu akan bebas dan adil, itulah keinginan kami. Kami berkomitmen mendukung itu. Ketika komisi pemilu mengumumkan hasil, kami akan menghormatinya. Karena hasil itu dicapai secara demokrasi," kata Min Aung Hlaing.

Min Aung Hlaing telah disebut-sebut sebagai calon presiden berikutnya dan dia mengatakan kepada saya ingin pensiun ketika berusia 60 tahun, tahun depan.

Jadi apakah dia akan mencalonkan diri sebagai presiden bila diminta?

“Kewajiban seorang tentara untuk melayani bangsa dalam peran apapun,” katanya.

Keputusan terakhir bergantung pada apakah dia memenuhi semua kualifikasi dan bila dia diminta. Jawabannya “ya”, hanya saja belum resmi.