Oposisi Thailand tuntut pemerintah diganti

Senat Thailand membicarakan tuntutan pihak oposisi untuk mengganti pemerintahan terpilih dengan penguasa sementara.

Para pengunjuk rasa di Thailand -yang berupaya untuk menggeser pemerintah selama enam bulan- memindahkan kamp mereka ke dekat perlemen.

Para demonstran mengatakan mereka akan bertindak sendiri bila Senat tidak melakukan tuntutan itu.

Pekan lalu, Mahkamah Konstitusi <link type="page"><caption> memberhentikan </caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2014/05/140507_thailand_yingluck_shinawatra.shtml" platform="highweb"/></link><link type="page"><caption> Perdana Menteri Yingluck Shinawatra</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2014/05/140507_thailand_yingluck_shinawatra.shtml" platform="highweb"/></link> dan beberapa menteri.

Namun pemerintahan sementara dari partai yang memerintah masih tetap berkuasa dan menyatakan akan menyelenggarakan pemilu bulan Juli.

Thailand mengalami kebuntuan politik selama berbulan-bulan sejak unjuk rasa dimulai November lalu.

Hari Minggu (11/05), ASEAN menyerukan resolusi damai atas krisis di Thailand melalui "dialog dan prinsip demokrasi dan hukum".

Kekuasaan keluarga Thaksin

Kelompok pro dan antipemerintah melakukan unjuk rasa di Bangkok akhir pekan lalu sehingga banyak kalangan yang khawatir kekerasan akan meningkat.

Pemimpin demonstrasi Suthep Thaugsuban akhir pekan lalu menyerukan agar Senat berkonsultasi dengan Mahkamah Agung Thailand dan Komisi Pemilihan Umum dan mengangkat seorang perdana menteri baru.

Thailand menghadapi pergulatan kekuasaan sejak abang Yingluck, Thaksin Shinawatra, digulingkan oleh militer sebagai perdana menteri dalam kudeta 2006.

Thanksin dan keluarganya tidak disukai oleh kalangan di perkotaan dan elit kelas menengah yang menuduhnya korupsi dan menyalahgunakan kekuasaan.

Namun kebijakan Thaksin mendapatkan dukungan dari pedesaan dan akibatnya dalam dua pemilu terakhir sejak kudeta, pemerintahan yang terkait dengan keluarga Thaksin kembali berkuasa.