Rencana pemilihan presiden Suriah dikecam

Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon menyatakan keprihatinan atas pengumuman pemerintah Suriah bahwa pemilihan presiden akan digelar tanggal 3 Juni meskipun perang saudara berkecamuk.

Sekjen PBB memperingatkan langkah itu akan mengganggu upaya untuk mencari pemecahan politik atas konflik <link type="page"><caption> Suriah</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/topik/suriah/" platform="highweb"/></link> yang sejauh ini diperkirakan telah menewaskan 150.000 orang dan <link type="page"><caption> menyebabkan jutaan warga mengungsi.</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/multimedia/2014/04/140403_galeri_suriah_pengungsi.shtml" platform="highweb"/></link>

Kecaman juga disuarakan oleh pemerintah <link type="page"><caption> Amerika Serikat.</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/topik/amerika_serikat/" platform="highweb"/></link> Lewat juru bicara Kementerian Luar Negeri, Amerika menyebut rencana pemilihan itu sebagai 'parodi demokrasi' tanpa kredibilitas.

"Menyelenggarakan pemilihan dengan kondisi sekarang, termasuk perlucutan hak undi jutaan rakyat Suriah tidak memenuhi aspirasi rakyat dan tidak juga membawa negara itu ke arah solusi politik lewat perundingan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri, Jen Psaki.

Kementerian Luar Negeri Inggris mengatakan pemilihan presiden diadakan untuk melanggengkan kekuasaan Presiden Bashar al-Assad.

Juru runding internasional untuk Suriah, Lakhdar Brahimi, berpendapat pemilihan presiden tidak sesuai dengan kesepakatan untuk mencapai transisi politik dan berisiko merusak proses itu.

Bashar Al-Assad diperkirakan akan menang dalam pemilihan presiden.