Pemerintah Suriah ancam mundur dari perundingan Jenewa

Delegasi pemerintah Suriah mengancam akan mundur dari perundingan damai di Jenewa jika 'diskusi yang serius' tidak dimulai Sabtu 25 Januari.

Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Suriah, Walid Muallem, setelah pertemuan dengan utusan PBB untuk <link type="page"><caption> Suriah,</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/topik/suriah/" platform="highweb"/></link> Lakhdar Brahimi.

Untuk pertama kalinya sejak konflik Suriah tiga tahun lalu, kedua pihak yang bertikai berunding namun masing-masing berada dalam ruangan terpisah.

Setelah pertemuan dengan perwakilan pemerintah, Brahimi akan bertemu dengan <link type="page"><caption> kelompok perlawanan Suriah</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2014/01/140119_suriah_oposisi.shtml" platform="highweb"/></link>, yang sempat menolak untuk hadir.

Salah satu masalah utama adalah tentang masa depan Presiden Bashar al-Assad dan wakil Perdana Menteri Rusia sudah menegaskan saat ini tidak ada yang memerintah di Suriah selain Presiden Assad.

Sementara kelompok perlawanan, yang didukung negara-negara Barat, menginginkan Presiden Assad mengundurkan diri.

PBB memperkirakan konflik berdarah selama tiga tahun di Suriah sudah menewaskan lebih dari 100.000 jiwa dan sekitar 9,5 juta orang mengungsi di dalam negeri maupun ke negara-negara tetangga.

Ketika perundingan berlangsung di Jenewa, hari Jumat (24/01), pertempuran tetap berkobar di lapangan.

Para pegiat hak asasi manusia melaporkan pasukan pemerintah membom kawasan yang dikuasai pemberontak di Aleppo.