Upaya atasi kekerasan di Sudan Selatan
Dunia internasional secara intensif berupaya untuk menghentikan pertumpahan darah di Sudan Selatan, dimana ribuan orang diyakini tewas dalam 10 tahun terakhir.
Dewan Keamanan PBB meningkatkan jumlah pasukan perdamaian hampir dua kali lipat menjadi 12.500 di negara terbaru di dunia tersebut.
Menteri Luar Negeri AS John Kerry mendesak Presiden Salva Kiir dan pemimpin pemberontak Riek Machar untuk mengakhiri pertikaian dan mulai melakukan upaya mediasi politik.
Pertempuran ini melibatkan kedua kelompok etnis di Sudan Selatan.
Kiir berasal dari etnis Dinka, sementara Machar merupakan bagian dari etnis Nuer.
Kekerasan mulai terjadi pada 15 Desember ketika, Kiir menuduh Machar, yang ketika itu menjabat sebagai wakil presiden dipecat pada Juli, karena dituduh merencanakan kudeta.
Machar membantah ingin merebut kekuasaan.
Laporan PBB menyebutkan setidaknya ditemukan <link type="page"><caption> tiga kuburan massal di negara tersebut</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2013/12/131224_sudan_selatan_kuburan_massal.shtml" platform="highweb"/></link>.
Solusi politik
Sebelumnya, Sebanyak 5.500 orang pasukan perdamaian PBB tengah disiapkan untuk diterjunkan ke Sudan Selatan, menyusul keputusan Dewan Keamanan PBB.
Pasukan polisi PBB di negara tersebut juga akan ditingkatkan dari 900 menjadi 1.323.
Sekjen PBB Ban Ki-moon memperingatkan "tidak ada solusi militer dalam konflik tersebut."
"Ini merupakan sebuah krisis politik yang membutuhkan sebuah solusi politik yang damai," tambah dia.
Lebih dari 80.000 orang telah mengungsi dan sebagian besar berada di lokasi penampungan di markas pasukan perdamaian PBB.
Perang saudara terjadi di Sudan selama 22 tahun dan menyebabkan jutaan orang tewas sebelum bagian Selatan negara tersebut memisahkan diri pada 2011.
