Pejabat Cina dilarang gelar jamuan mewah

Pemerintah Cina memperingatkan kemungkinan kerusuhan jika korupsi tidak ditangani.
Keterangan gambar, Pemerintah Cina memperingatkan kemungkinan kerusuhan jika korupsi tidak ditangani.

Pejabat militer Cina dilarang untuk menggelar jamuan makan mewah, demikian laporan yang diberitakan media pemerintah Cina.

Kebijakan ini keluar setelah sebuah diktat dari pemerintah awal bulan ini diterbitkan untuk membatasi pemborosan dan mengatasi korupsi.

Kantor berita Xinhua mengatakan kini resepsi untuk pejabat tingkat tinggi tidak akan lagi menyertakan jamuan mewah atau alkohol.

Diktat, yang diterbitkan tanggal 4 Desember juga sekarang memicu aturan serupa bagi pejabat sipil di Beijing.

Komite Pusat Partai Komunis, yang terdiri dari sipil dan militer, mengeluarkan delapan aturan yang harus dilakukan pejabat untuk mengubah praktik kerja mereka.

Berlaku untuk keluarga

Sejalan dengan diktat, militer sekarang tidak menggunakan spanduk selamat datang, karpet merah, karangan bunga, dan cinderamata dalam setiap perjamuan.

Pejabat juga tidak diizinkan lagi tinggal di hotel mewah saat melakukan inspeksi ke daerah dan kendaraan tidak diizinkan menggunakan sirene yang berlebihan.

"Pejabat Komisi Militer juga diminta untuk mendisiplinkan pasangan, anak dan bawahan mereka dan menjamin bahwa mereka tidak menerima suap,'' lapor Xinhua.

Dalam sebuah laporan terpisah, Xinhua mengatakan Pemerintah Kota Beijing menjadi otoritas lokal pertama yang menggunakan kebijakan ini untuk pegawai sipil mereka.

Pejabat Beijing sekarang hanya akan menjalani jamuan makan sederhana ketimbang yang mewah.

Pemimpin baru Cina Xi Jinping berulangkali memperingatkan kemungkinan kerusuhan jika korupsi dan hak istimewa yang dirasakan dalam Partai Komunis tidak ditangani.

Kepemimpinan politik Cina beberapa waktu terakhir diguncang skandal yang melibatkan Bo Xilai, mantan ketua partai Chongqing yang pernah dianggap sebagai kandidat pejabat tingkat tinggi.

Istrinya dipenjara karena membunuh seorang pengusaha Inggris dan dia sendiri akan disidang dalam kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang.