Kebijakan 'manusia perahu' Australia dikecam

Komisioner PBB untuk hak asasi manusia mengecam kebijakan Australia terhadap "manusia perahu" dan penduduk pribumi.

Navi Pillay mengatakan kebijakan Australia untuk penahanan wajib terhadap pencari suaka mencemarkan catatan hak asasi manusia negara itu.

Dia mengatakan warga aborigin sudah sangat menderita dan sulit karena kebijakan pemerintah terhadap mereka.

Sejauh ini pemerintah Australia belum memberikan tanggapan atas pernyataan tersebut.

Inilah kedua kalinya Pillay secara terbuka mengecam kebijakan Australia terhadap pencari suaka.

Dan dia sekarang memperluas kritiknya dengan perlakuan Australia terhadap penduduk pribumi.

Melanggar kewajiban

Dia mengatakan kepada Perdana Menteri Julia Gillard kebijakan penahanan wajib terhadap para pencari suaka melanggar kewajiban internasional dan memberikan citra buruk terhadap catatan hak asasi manusia Australia.

Dia mengatakan pria, wanita dan yang paling menyakitkan anak-anak ditahan meskipun mereka tidak melakukan kejahatan.

Dia juga mengecam kondisi perdebatan tentang pencari suaka dan apa yang disebutnya hal yang secara politis diulang-ulang bahwa negara itu dibanjiri para pengungsi.

Mengenai masalah hak-hak aborigin dia juga mengajukan pandangan yang tajam.

Dia mengritik apa yang disebutnya kebijakan tidak tepat dan kaku yang menyebabkan penderitaan dan kesulitan.

Dalam pernyataan hari Selasa itu, Pillay mempertanyakan legalitas rencana Australia untuk menangani masalah manusia perahu yang berusaha mencapai pantai negara itu.

Dia mengatakan kesepakatan dengan Malaysia untuk mengirim 800 pencari suaka Australia ke negara itu berpotensi melanggar undang-undang mengenai pengungsian.