Piala Dunia Qatar 2022: Inikah Piala Dunia paling sarat politik?

Hanya dua minggu menjelang pertandingan pembukaan Piala Dunia 2022 di Qatar, seorang duta turnamen tersebut membuat kontroversi dengan menjabarkan homoseksualitas sebagai "kerusakan dalam pikiran".

Komentar mantan pemain internasional Qatar, Khalid Salman, kepada media Jerman ZDF menambah deretan masalah seputar Piala Dunia yang mencakup hak pekerja, kebebasan berbicara, dan perang di Ukraina.

Kontroversi yang terus berkembang telah membuat beberapa orang menyebut Piala Dunia tahun ini sebagai Piala Dunia paling terpolitisasi sepanjang sejarah.

Hak LGBT

"Awalnya saya berharap, seiring dengan perbaikan yang mereka lakukan untuk para pekerja migran, mereka membuat suatu kebijakan untuk memperbaiki kehidupan orang-orang LGBT+," kata Pail Amann, pendiri kelompok LGBT+ Liverpool Kop Outs.

Ia diundang untuk mengunjungi Qatar pada 2019 bersama suaminya, sebagai bagian dari tur yang diselenggarakan oleh komite panitia Piala Dunia.

Hubungan sesama jenis dan mempromosikan hubungan sesama jenis ilegal di Qatar, dengan hukuman mulai dari denda hingga hukuman mati.

Baca juga:

Namun otoritas Piala Dunia telah mengatakan "semua orang dipersilakan" untuk mengunjungi Qatar untuk menonton pertandingan, dan mengklaim tidak ada yang akan didiskriminasi.

Namun insiden seperti wawancara Khalid Salman telah menghancurkan optimisme Paul di awal tentang kompetisi ini.

"Sayangnya, sejak mendapat tekanan untuk membuat perubahan demi memperbaiki persoalan-persoalan, Qatar malah semakin mendiskriminasi LGBT+."

Laporan tentang pemenjaraan orang-orang gay dan penggunaan terapi konversi membuat Paul tidak lagi terpikir untuk berangkat ke Piala Dunia.

"Tidak benar untuk berpikir untuk berangkat sekarang, setelah begitu jelas bahwa otoritas Qatar terus memperlakukan orang-orang LGBT+ begitu buruk."

Protes dari para pemain

Selain kritik dari politikus internasional dan kelompok HAM, protes juga datang dari para pemain lapangan.

Denmark akan mengenakan seragam yang lebih "sederhana" dengan logo negara dan sponsor nyaris tak terlihat.

Kapten timnas - dan sembilan timnas lainnya termasuk Inggris, Prancis, Jerman, dan Belgia - juga akan mengenakan ban lengan dengan logo pelangi OneLove.

Meskipun ada permintaan dari tim, Fifa belum mengklarifikasi apakah penggunaan atribut itu akan melanggar aturan Piala Dunia yang melarang para pemain membuat pernyataan politik dalam pertandingan.

Dr Gregory loannidis, seorang akademisi dan pengacara olahraga internasional, percaya bahwa Fifa selaku badan sepak bola dunia menghadapi tugas berat yaitu menentukan batasan apa yang bisa disebut sebagai "pernyataan politik".

"Para permain Norwegia baru-baru ini mencantumkan sebuah pernyataan dalam kaus mereka, pertanyaannya: 'Apakah ini bisa disebut sebagai pernyataan politik?'

"Saya tidak tahu, dapatkan Anda memberi tahu saya definisi pernyataan politik? Saya pikir tidak ada yang bisa, dan itulah masalah yang dihadapi Fifa saat ini."

Paul Amann percaya hak-hak LGBT adalah "persoalan sosial yang mendasar, bukan tentang politik" dan pemain semestinya tidak dihukum karena berbicara tentangnya.

Bagaimanapun, hanya setelah turnamen dimulai para suporter (dan pemain) mengetahui bagaimana aturan tersebut akan ditegakkan.

Hak pekerja

Dukungan untuk para pekerja konstruksi di Qatar adalah persoalan lain yang disuarakan oleh para pemain.

"Saya pikir sangat salah jika FIFA berkata: 'Oh itu politis, akan ada semacam sanksi untuk Anda'," kata Mustafa Qadri, pendiri Equidem, konsultan investigasi hak asasi manusia dan hak buruh.

Mereka telah berbicara dengan banyak pekerja di Qatar, termasuk mereka yang membantu membangun stadion untuk Piala Dunia, dan menemukan bahwa ada pekerja yang disuruh membayar untuk mendapatkan pekerjaan, kesulitan mendapatkan upah, dan dipaksa untuk bekerja di bawah suhu yang sangat tinggi.

Baca lebih lanjut soal Piala Dunia Qatar 2022

Sejumlah laporan mengatakan lebih dari 6.000 pekerja migran telah meninggal sejak Qatar memenangkan tawaran untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010.

Namun, pemerintah Qatar mengatakan angka tersebut keliru, dan ada 37 kematian di kalangan pekerja di lokasi pembangunan stadion Piala Dunia, hanya tiga di antaranya yang "terkait pekerjaan".

Pihak berwenang di negara itu mengatakan penghapusan sistem sponsor tenaga kerja "kafala", yang memaksa pekerja asing untuk meminta izin majikan bila hendak berganti pekerjaan atau meninggalkan negara itu, sebagai bukti bahwa kondisinya sudah membaik.

Tetapi Mustafa mengatakan bahwa walaupun beberapa reformasi "pasti menguntungkan beberapa pekerja", perubahan tersebut "jelas tidak cukup besar".

Pemenang kontroversial

Kritik terhadap LGBT dan hak-hak pekerja telah membuat banyak orang mempertanyakan keputusan FIFA untuk menjadikan Qatar sebagai tuan rumah.

Proses pemilihan tuan rumah Piala Dunia telah dirundung oleh tuduhan korupsi, dengan dua penyelidikan diluncurkan oleh kejaksaan Swiss dan Departemen Kehakiman AS pada tahun 2015.

Qatar selalu membantah semua tuduhan, dan proses tersebut dinyatakan bersih oleh penyelidikan FIFA sendiri pada 2017.

Para pendukung keputusan tersebut berpendapat bahwa melibatkan suatu negara melalui olahraga adalah cara yang efektif untuk membantu mereka membuka diri dan berubah, namun Mustafa menilai meskipun langkah itu telah "memberi lebih banyak sorotan pada persoalan-persoalan hak asasi manusia yang ada" itu belum "digunakan sebagai kesempatan untuk melakukan sebanyak mungkin yang bisa dilakukan."

Dr Gregory Ionnidis mengatakan salah satu alasan FIFA menjadikan Qatar tuan rumah adalah untuk mencoba mempromosikan perubahan.

"Mereka ingin menciptakan lingkungan yang inklusif. Dan jika Anda membuka suatu negara kepada dunia, maka Anda dapat membujuk negara tersebut untuk mengambil pandangan yang berbeda dalam hal kebebasan individu dan seterusnya."

Namun kritik terus-menerus atas hak-hak LGBT dan pekerja telah membuat banyak orang berpikir bahwa FIFA membuat keputusan yang salah.

Dikeluarkan

Satu area di mana FIFA telah memenangkan banyak pujian internasional adalah keputusan untuk mengeluarkan Rusia dari turnamen pada tahap kualifikasi.

Adalah biasa bila suatu negara diskors karena pelanggaran aturan di lapangan atau pelanggaran administratif; namun diskors karena pelanggaran yang tidak terkait dengan sepak bola, adalah hal yang sangat tidak biasa.

Hanya Jerman dan Jepang setelah Perang Dunia Kedua, dan Afrika Selatan selama era apartheid negara itu, yang menghadapi sanksi serupa.

"FIFA tidak mau politik dibawa-bawa ke dalam permainan, tapi FIFA sendiri adalah organisasi politik," kata Dr Ionnidis tentang keputusan tersebut.

"Mau tidak mau, FIFA harus membuat keputusan politik."

Langkah untuk akhirnya mengusir Rusia baru terjadi setelah negara-negara lain di braket play-off - Polandia, Republik Ceko dan Swedia - menolak untuk bermain melawan Rusia sebagai bentuk protes atas invasi ke Ukraina.

Kali ini, bukan tak mungkin akan ada "revolusi dari negara-negara peserta lainnya" jika FIFA gagal melakukan hal tersebut, imbuh Dr. Ionnidis.

Reformasi

Terlepas dari segala reaksi negatif, Emir Qatar, Tamim Bin Hamad Al Thani, telah membalas kritik terhadap penunjukan negaranya sebagai tuan rumah Piala Dunia dengan mengatakan:

"Selama beberapa dekade hingga sekarang, Timur Tengah telah menderita diskriminasi, dan saya telah mendapati bahwa diskriminasi itu, sebagian besar didasarkan pada orang yang tidak mengenal kami, dan dalam beberapa situasi, menolak untuk mengenal kami."

Ia juga mengklaim bahwa sejumlah individu telah "meluncurkan serangan, dengan kecepatan yang belum pernah terlihat sebelumnya, ketika sebuah acara olahraga besar diselenggarakan oleh negara-negara lain di benua yang berbeda" dan bahwa ia "bangga dengan perkembangan, reformasi, dan kemajuan" yang telah dicapai Qatar.

Tetapi dengan protes dan kontroversi yang kemungkinan akan terus berlanjut baik di dalam maupun di luar lapangan seiring waktu turnamen semakin dekat, Piala Dunia kali ini sepertinya bakal terus menjadi berita utama karena alasan selain sepak bola.