Uni Emirat Arab dituduh pasok milisi di Yaman dengan persenjataan AS

Uni Emirat Arab secara sembrono memasok kelompok milisi di Yaman dengan persenjataan canggih dari Amerika Serikat dan negara-negara lain, demikian temuan lembaga Amnesty International.

Disebutkan laporan itu, kendaraan lapis baja, mortir, dan senapan mesin dialihkan secara ilegal kepada kelompok-kelompok liar yang dituduh melakukan kejahatan perang di Yaman.

Uni Emirat Arab (UEA) merupakan bagian dari koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman dalam memerangi kelompok pemberontak Houthi.

Sejauh ini UEA belum mengomentari laporan Amnesty International, tetapi mereka menyangkal telah melanggar aturan ekspor senjata dari AS.

Salah-seorang jenderal di Departemen Pertahanan AS mengatakan, Selasa (05/02), pihaknya akan menyelidiki apakah persenjataan itu dikirim ke pihak penerima yang tidak dikehendaki pasukan koalisi.

Yaman mengalami kehancuran akibat konflik yang terus memanas sejak 2015, ketika kelompok Houthi menguasai sebagian besar wilayah barat negara itu dan memaksa Presiden Abdrabbuh Mansour Hadi kabur ke luar negeri.

Khawatir terhadap kemunculan kelompok-kelompok bersenjata yang mereka anggap sebagai perpanjangan kepentingan Iran, Arab Saudi, UEA dan tujuh negara Arab lainnya melakukan campur tangan dalam upaya untuk mengembalikan pemerintahan yang sah.

Setidaknya 6.800 warga sipil telah tewas dan 10.700 terluka dalam pertempuran di Yaman, demikian temuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ribuan orang warga sipil tewas akibat kasus-kasus yang bisa dicegah sebelumnya, termasuk kekurangan gizi, penyakit, dan kesehatan yang buruk.

Lembaga Amnesty International mengungkapkan data yang menunjukkan bahwa sejak 2015, negara-negara Barat telah memasok persenjataan senilai US$3,5 milyar kepada UEA.

Kelompok hak asasi manusia itu menganalisa sejumlah rekaman video dan foto-foto dari pertempuran di kota pelabuhan utama Hudaydah.

Dalam video itu, mereka menemukan bahwa merek dan model kendaraan militer serta senjata seperti yang dijual kepada UEA, tampaknya digunakan oleh kelompok milisi pro-pemerintah dalam pertempuran di darat.

Disebutkan kendaraan lapis baja yang dipasok AS dilengkapi dengan senapan mesin berat, termasuk model M-ATV, Caiman dan MaxxPro, terlihat di tangan tiga milisi yang didukung UEA, yakni The Security Belt, Pasukan Elit Shabwani, dan The Giants.

Senapan mesin ringan Minimi dari Belgia, senapan mesin Zastava MO2 Coyote buatan Serbia, dan sistem mortir 120mm buatan Singapura yang dipasang truk lapis baja Agrab juga digunakan oleh kelompok milisi sekutu UEA di Hudaydah, ungkap Amnesty.

Amnesty menuding kelompok milisi liar - yang dianggap tidak bertanggung jawab kepada kedua kelompok yang bertikai - dan sejumlah orang melakukan kejahatan perang, termasuk selama serangan di Hudaydah.

Pertempuran di Hudaydah dihentikan pada Desember lalu setelah PBB menjadi perantara adanya gencatan senjata di kota pelabuhan tersebut.

"Hanya segelintir negara yang mampu bertindak benar dan menghentikan laju konflik yang meluluh-lantakkan Yaman," kata Patrick Wilcken, penanggungjawab penggunaan senjata di lembaga Amnesty.

"Lainnya harus mengikuti jejaknya atau mereka akan berbagi tanggung jawab atas kehancuran dari uang miliaran dolar yang ditransfer dengan senjata," tegasnya.

Sejauh ini belum ada tanggapan dari UEA. Tetapi pada Selasa lalu, seorang pejabat senior negara itu, yang dikutip CNN, menyangkal "dengan tegas bahwa kami melanggar" peraturan ekspor senjata AS, yang tidak mengizinkan pengiriman senjata kepada pihak lain tanpa izin sebelumnya dari pemerintah AS.

Persoalan ini mengemuka ke permukaan setelah CNN mengaku memiliki bukti-bukti bahwa persenjataan dan peralatan buatan AS yang disediakan untuk UEA dan Arab Saudi beralih di tangan kelompok milisi propemerintah Yaman.

Mereka diduga adalah kelompok milisi Salafi yang terkait dengan jaringan terorisme al-Qaeda di Semenanjung Arab - Brigade Abu al-Abbas - dan bahkan kelompok pemberontak Houthi.

Jenderal Joseph Votel, kepala Komando Sentral militer AS, menyatakan keprihatinannya tentang laporan itu dalam rapat dengan Komite Angkatan Bersenjata di Senat pada Selasa lalu.

"Kita harus melihat lebih dekat dugaan-dugaan ini untuk mencari tahu apa yang terjadi," katanya. "Kita harus memeriksanya dengan lebih baik."