Ditemukan kuburan massal di Rakhine, sebagian besar jenazah perempuan

Pemerintah Myanmar mengatakan telah menemukan kuburan massal di negara bagian Rakhine berisi 28 jenazah, hampir semuanya perempuan.

Pemerintah mengatakan 'mereka adalah warga Hindu yang dibunuh oleh milisi Rohingya'.

"Aparat keamanan telah menemukan dan membongkar 28 jenazah warga Hindu yang dibunuh secara kejam oleh ekstremis ARSA di negara bagian Rakhine," demikian pernyataan militer yang dimuat di situs online resmi.

Tentara Pembebasan Rohingya Arakan (ARSA) adalah kelompok yang dituding melancarkan gerakan bersenjata untuk membela warga minoritas Muslim di Rakhine.

Menurut militer Myanmar, jenazah yang ditemukan terdiri dari 20 perempuan dan delapan laki-laki, termasuk enam anak berusia di bawah 10 tahun.

Kuburan massal tersebut ditemukan setelah aparat keamanan 'mendapati bau busuk dari lokasi penemuan yang kemudian diketahui sebagai kuburan massal'.

Lokasinya dikatakan berada di Desa Ye Baw Kya, di dekat komunitas yang banyak didiami warga Muslim dan Hindu di Rakhine utara.

Juru bicara pemerintah Myanmar, Zaw Htay, kepada wartawan kantor berita AFP 'membenarkan penemuan kuburan massal. Seorang pejabat di Rakhine yang tidak bersedia menyebutkan nama juga mengatakan hal yang senada.

Akses ke negara bagian tersebut sangat dibatasi dan pernyataan tersebut tidak bisa diverifikasi secara independen.

Satu bulan yang lalu, milisi Rohingya -militer Myanmar menyebut mereka ARSA- melancarkan serangkaian serangan terjadap aparat keamanan, memicu operasi militer yang digambarkan PBB sebagai pembersihan etnis.

Lebih dari 430.000 warga Rohingya meninggalkan Rakhine menuju negara tetangga Bangladesh untuk menghindari gelombang kekerasan.

Warga yang mengungsi menuturkan bagaimana desa-desa mereka dibakar sementara 'kelompok pengamanan swakarsa dan tentara membunuh warga sipil'.

Sekitar 30.000 warga Hindu dan Buddha di Rakhine kepada kantor berita AFP mengatakan mereka diteror oleh milisi ARSA.

Masyarakat internasional telah mendesak militer dan pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, untuk menghentikan krisis kemanusiaan di Rakhine.

Dalam perkembangan terkait, ketua tim penyelidik HAM PBB, Marzuki Darusaman, menuntut pemerintah Myanmar memberi akses penuh dan tak terbatas kepada tim PBB untuk menyelidiki dugaan genosida terhadap warga Rohingya di Rakhine.

Namun duta besar Myanmar PBB mengatakan langkah ini 'tidak membantu menyelesaikan masalah di lapangan'.