Penyebab penculikan WNI kembali terulang

Dua pejabat pemerintah Indonesia membantah bahwa seringnya warga negara Indonesia menjadi korban penyanderaan dari kelompok yang diduga Abu Sayyaf disebabkan oleh anggapan bahwa pemerintah akan membayar tebusan terhadap nyawa para sandera tersebut.

Bantahan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo seusai rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM pada Senin (11/7).

Bantahan dikeluarkan beberapa hari setelah tiga WNI disandera di perairan Malaysia dan pelakunya disebut sebagai kelompok Abu Sayyaf.

Untuk keempat kalinya dalam tiga bulan terakhir, WNI menjadi korban penyanderaan yang diduga dari kelompok Abu Sayyaf yang beroperasi di perairan Sabah, Malaysia dan di Filipina Selatan.

Penyandera kemudian dilaporkan membawa tiga ABK yang bekerja di sebuah kapal ikan berbendera Malaysia ke arah perairan Tawi-Tawi di Filipina Selatan.

Namun sebelum penyanderaan, menurut Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, pelaku sempat memastikan bahwa para ABK yang mereka sandera berpaspor Indonesia.

"Ada empat (ABK) orang Indonesia, yang ada paspornya tiga, yang satu disembunyikan paspornya. Yang tiga (ABK lainnya berkewarganegaraan) Malaysia," kata Gatot.

Nasib tujuh WNI

ABK asal Indonesia yang menyembunyikan paspornya beserta tiga ABK Malaysia dilepas oleh para penyandera.

Selain tiga ABK kapal ikan yang diculik pada Sabtu (09/07) malam, masih ada tujuh WNI anak buah kapal TB Charles yang disandera kelompok Abu Sayyaf sejak akhir Juni.

Terhadap modus pemeriksaan paspor tersebut dan berulangnya penangkapan WNI oleh kelompok yang diduga Abu Sayyaf, Gatot menolak jika disebut hal ini terjadi akibat asumsi pemerintah akan membayar tebusan.

"Sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Presiden, bahwa kita tidak ada, dan pemerintah Filipina juga tidak menghendaki adanya pembayaran".

"Saya tidak tahu kalau di belakangnya perusahaan bayar, tapi pada saat dulu perusahaan bayar, semua (uangnya) lengkap ada di Kementerian Luar Negeri dan sudah dikembalikan uang yang diminta, pada saat dibebaskan," tandas Gatot.

Senada dengan Panglima TNI, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga menegaskan bahwa pemerintah tidak mendukung kebijakan pembayaran tebusan.

Retno justru meminta pada Filipina untuk segera melakukan langkah membebaskan sandera dan pada Malaysia untuk menjaga perairan mereka.

Poin-poin kerjasama yang tegas ini diharapkan oleh Menlu Retno muncul dalam pertemuan Menteri Pertahanan Indonesia, Filipina dan Malaysia yang berlangsung hari Selasa (12/07) ini di Kuala Lumpur.

Menurut Retno, "Ada satu urgensi agar pertemuan di Kuala Lumpur besok bisa menghasilkan sesuatu yang konkret yang bisa segera diimplementasikan, dan tidak perlu lagi mulai dari nol."

Pembicaraan hangat

Dalam pertemuan Retno dengan Menlu Malaysia dan Menlu Filipina pada awal Mei lalu di Yogyakarta dan diikuti dengan negosiasi soal prosedur standar operasional antara panglima tiga negara, menurut Retno, sudah ada draf teks kesepakatan kerja sama maritim yang bisa ditandatangani.

"Urgensi untuk segera memberlakukan kerja sama di lapangan menjadi lebih penting dari sebelumnya," ujar Retno.

Sementara itu, di Manila, Dubes RI untuk Filipina Johnny Lumintang mengatakan bahwa kasus penyanderaan WNI yang berulang menjadi pembicaraan hangat di kalangan diplomat di sana.

Saat ditanya soal asumsi akan WNI di Filipina Selatan yang dinilai sebagai 'sasaran empuk' penyandera, Johnny menjawab, "Itu masih kita pelajari kenapa. Tidak bisa kita men-judge (motivasinya tebusan) begitu cepat, (penyandera) ini terdiri dari berbagai macam kelompok yang kadang tidak saling ada hubungannya."

Namun, Inspektur Jenderal (Purn) Benny Joshua Mamoto, yang pada 2005 pernah terlibat operasi pembebasan ABK yang disandera Abu Sayyaf justru mengritik pendekatan pembebasan sandera yang dilakukan saat ini.

Salah satunya soal kemungkinan pembayaran tebusan yang dilakukan oleh pemilik kapal, seperti yang disampaikan oleh Panglima TNI, meski pemerintah tegas menyatakan tidak akan membayar tebusan.

"Kita bikin satu pintu, satu negosiator, pintu lain ditutup. Perusahaan ditutup, keluarga ditutup, KBRI ditutup, sehingga hanya satu ke saya," kata Benny.

"Dengan satu pintu maka kita bisa mempengaruhi mereka, susahnya perusahaan nggak mau bayar, keluarga nggak punya duit, orang miskin, artinya mereka memandang, 'percuma kita nyandera WNI, nggak dapat apa-apa'. Sekarang tentunya mereka melihatnya sebaliknya," katanya.