Membangun pelabuhan saja dianggap tidak cukup

Pemerintah Indonesia berencana meningkatkan jumlah pelabuhan di Indonesia, antara lain untuk memfasilitasi para nelayan Indonesia agar mau beroperasi di wilayah di luar zona nyaman mereka, termasuk di Kepulauan Natuna.

Langkah itu juga sejalan dengan upaya Presiden Joko Widodo yang disebut sebagai tol laut, untuk menghubungkan logistik kelautan dari Sabang hingga ke Merauke.

Namun yang menjadi pusat perhatian adalah kawasan Indonesia timur, mengingat -seperti diakui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli- selama ini pelabuhan atau pembangunan fisik infrastruktur lebih terfokus di Indonesia bagian barat, yaitu di Jawa dan Sumatera.

“Pemerintah membangun pelabuhan kecil dan menengah lebih dari 150 di wilayah Indonesia Timur", kata Rizal Ramli kepada wartawan BBC Indonesia, Mehulika Sitepu.

“Dan kita manfaatkan juga supaya ada tol laut dengan adanya regular shipping lima rute di Indonesia timur.”

Namun praktisi berpendapat pembangunan pelabuhan di bagian timur dan tempat-tempat terpencil lainnya tak akan langsung bisa memecahkan masalah logistik di Indonesia.

Bani Mulia -Direktur Pelaksana perusahaan pelayaran Samudera Indonesia- berpendapat pemerintah juga harus mengerti kebutuhan pelabuhan, standar kapal yang jelas, barang yang mau didistribusikan ke dan dari pelabuhan tersebut, serta akses darat yang tersedia.

Selain itu, lokasi pelabuhan yang dibangun juga harus tepat.

“Dermaganya ada, pelabuhannya ada, tapi kosong, jadi tidak tepat sasaran. Di tempat yang tidak dibutuhkan ada, jadi nganggur. Sebenarnya tidak bisa dibilang hanya timur yang kurang, barat tidak kurang, tapi memang timur kalau dibandingin barat pasti kalah.”

Selain pembangunan fisik pelabuhan, pemerintah juga diharapkan harus memperbaiki kendala-kendala lainnya. Pengelolaan yang buruk serta peralatan yang tidak memadai menyebabkan produktivitas pelabuhan rendah.

“Tempat yang tidak terpencil saja kita tak produktif, misalnya Tanjung Priok, gimana lagi yang terpencil."

“Kalau mau bisa bikin solusi yang lebih cepat, jangan semuanya BUMN atau instansi pemerintah. Buka sebesar-besarnya kesempatan, tentunya dengan regulasi dan persyaratan yang baik dan ketat juga untuk swasta... Konsep ini saya yakin pemerintah setuju," jelas Bani Mulia.

“Tapi dalam tahapan pelaksanaan, masih ada kekuasaan BUMN misalnya Pelindo yang tidak rela kalau izinnya terbuka untuk bersaing bebas dengan swasta, nasional maupun asing.”

Kementerian Perhubungan yang dihubungi BBC Indonesia tidak memberikan tanggapan setelah bagian Humas merujuk ke Dirjen Hubungan Laut yang kemudian mengarahkan lagi ke Direktorat Kepelabuhanan.