Rapat di Natuna, Presiden Jokowi minta penjagaan ditingkatkan

Kehadiran Presiden Joko Widodo untuk pertama kalinya di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, yang diikuti rapat terbatas (ratas) di atas KRI Imam Bonjol di perairan Natuna, menjadi penegasan bahwa kepulauan dan perairan tersebut merupakan wilayah kedaulatan Republik Indonesia (RI).

Jokowi menunjukkan hal itu dengan memerintahkan TNI dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) meningkatkan penjagaan di wilayah itu.

"Saya minta kemampuan TNI dan Bakamla dalam menjaga laut itu harus ditingkatkan, baik dalam hal kelengkapan teknologi radar atau kesiapannya," kata Jokowi seperti disampaikan Tim Komunikasi Presiden pada Kamis (23/06).

Rapat terbatas yang dipimpin Jokowi, dilakukan di atas kapal perang yang beberapa hari lalu menembak kapal nelayan Cina, yang diprotes Kementerian Luar Negeri Cina. Apakah itu berarti Presiden Jokowi sedang menggertak, atau melakukan unjuk kekuatan untuk memperingatkan Cina?

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan, mengelak.

"Nggak ada begitu. Kita tetap bersahabat dengan Cina," ujarnya kepada wartawan, usai ratas di kapal itu.

“Masalah ekonomi dan masalah kedaulatan, itu saja (yang kami bahas). Jadi tadi saya pikir kita tidak ingin ada (yang) mengganggu stabilitas keamanan di kawasan,” tambah Luhut Pandjaitan pula.

Dijelaskan Luhut, dalam rapat itu Jokowi juga meminta agar ekonomi kepulauan Natuna dikembangkan.

"Sudah ada pikiran presiden untuk mengalihkan hampir 6.000 kapal nelayan dekat Jawa yang sudah crowded bisa juga main di sini," tambah Luhut.

Menko Polhukam menekankan munculnya pemikiran tersebut usai banyaknya kapal asing yang diduga mencuri ikan di perairan Natuna.

Berdasarkan catatan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sepanjang 2016, sebanyak 57 kapal asing, termasuk tiga kapal Cina, telah ditangkap karena diduga mencuri ikan di sana.

Penangkapan tiga kapal Cina dan ABK-nya dalam empat bulan terakhir, bahkan telah menyulut protes Cina yang menyebut nelayannya melakukan penangkapan ikan di wilayah penangkapan ikan tradisional mereka. Namun, klaim itu tidak diakui dan dibantah oleh pemerintah Indonesia.

"Lebih baik (kapal nelayan dekat Jawa) main di sini, daripada orang lain yang main di sini," kata Luhut.

Untuk menopang ekonomi dan operasional kapal nelayan di perairan Natuna, Luhut mengatakan Kementerian ESDM telah menyusun rencana menambah daya listrik di darat, “Misalnya di Pulau Pemping, di kawasan kepulauan Natuna. Itu dayanya mungkin (mencapai) 50 mega watt".

Rapat terbatas di atas kapal Imam Bonjol itu juga dihadiri Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil.