Apa artinya dukungan sejuta KTP untuk Ahok?

Terkumpulnya 1.024.632 KTP untuk Ahok menjadi catatan sejarah karena menjadi dukungan KTP terbanyak sepanjang pemilihan kepala daerah di Indonesia sejauh ini.

“Tidak pernah ada dukungan KTP diatas satu juta… Ini juga menunjukkan sikap keberagaman di Jakarta,” jelas Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz, kepada wartawan BBC Indonesia, Mehulika Sitepu.

Tapi bagaimana menempatkan dukungan satu juta lebih untuk Ahok tersebut dalam pilkada di Jakarta?

Mari kita bandingkan angka-angkanya.

Menurut Masykurudin, dukungan terhadap Ahok sebagai calon perseorangan sama besarnya dengan dukungan untuk partai mayoritas, jika didasarkan pada angka semata tentunya.

Dengan 106 kursi di DPRD DKI Jakarta, maka rata-rata satu kursi mewakili 43.842 suara sehingga dengan demikian dukungan 1.024.632 untuk Ahok setara dengan perolehan 23 kursi di DPRD, atau sekitar 22% dari total kursi di DPRD.

Peringkat dua?

Jika dibandingkan dengan perolehan partai politik lain -sesuai situs http://dprd-dkijakartaprov.go.id- maka 'suara Teman Ahok berada di peringkat dua di bawah PDI Perjuangan.

Adapun jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya saat Pilkada DKI Jakarta 2012 mencapai 4.647.304 atau sekitar 66,42% dari total pemilih terdaftar sebesar 6.996.951, berdasarkan rekapitulasi KPU DKI Jakarta September 2012 lalu.

Masykurudin memprediksikan ada kenaikan 10% dalam jumlah pemilih terdaftar untuk Pilkada DKI Jakarta pada 2017 nanti, sehingga menjadi sekitar 7.700.000 suara.

Dengan asumsi kecenderungan yang sama pada 2012 lalu, dia kemudian memprediksi jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebesar 63% dari total pemilih, yaitu sebanyak 4.850.000.

Artinya -jika semua yang memberikan dukungan kepada KTP datang ke TPS- teman Ahok diperkirakan 'akan' mengumpulkan sekitar 21% suara dalam pilkada tahun depan.

Tentu saja semua itu sebatas pada perkiraan angka-angka semata.

Tiga tahapan

Dalam kenyataannya, jangankan memperkirakan hasil, soal kepastian pencalonan Ahok saja masih menjadi tanda tanya: apakah jalur perseorangan atau lewat jalur partai politik?

Bagaimanapun -menurut Titi Anggraini dari Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi)- jika Ahok ingin maju sebagai calon perseorangan masih ada tiga tahapan yang harus dilalui.

“Yang pertama menyetorkan syarat dukungan yang menjadi syarat administratif.

“Kedua, memastikan diri di verifikasi faktual... yang akan dicek satu persatu apakah benar seseorang (pemilih) mendukung atau tidak.

“Tapi disitu saja belum berhenti. Untuk benar-benar memenangkan calon yang benar-benar didukung, dia (pemilih) tetap harus datang ke TPS. Apalagi dari hasil data membuktikan bahwa hampir mayoritas kebanyakan calon perseorangan, ternyata perolehan suaranya di hari pemungutan suara lebih rendah daripada syarat dukungan yang diperoleh,” jelas Titi.

Di Pilkada 2012 lalu, misalnya, pasangan Faisal Basri-Biem Benjamin hanya meraih 215.935 suara walaupun sebelumnya mereka berhasil mengumpulkan 422.939 KTP sebagai dukungan untuk maju sebagai calon perseorangan.

Begitupun pasangan Hendardji Soepandji-Riza Patria yang hanya mengumpulkan 85.990 suara, jauh di bawah dukungan 579.719 KTP yang mereka peroleh.

Maka hal yang sama menjadi tantangan bagi Teman Ahok: apakah 1.024.632 pemilik hak pilih yang sudah memberikan KTP mereka akan benar-benar pergi ke TPS pada hari pemungutan suara dan mencoblos Ahok?