Mayoritas siswa SMA negeri 'toleran tapi ada potensi radikal'

Survei Setara Institute menyebutkan mayoritas siswa SMA Negeri di Jakarta dan Bandung Raya bersikap toleran, yaitu 61% siswa memiliki sikap toleran, 35,7% intoleran pasif dan 2,4% intoleran aktif/radikal, dan 0,3% berpotensi mendukung aksi teror.

Peneliti Setara Institute Ismail Hasani mengatakan dimensi toleransi sosial keagamaan siswa terbilang positif, kecuali untuk aspek yang paling fundamental, antara lain tentang Ahadmiyah dan Syiah.

Sebanyak 36% siswa setuju Ahmadiyah, Siyah, dan aliran keagamaan dibatasi. Tetapi siswa juga menolak jika organiasi keagamaan tertentu mengganti Pancasila.

Dalam pertanyaan tentang demokrasi, 86% siswa mendukung pemerintahan dari rakyat untuk rakyat, tetapi ada 11% yang menilai sistem khilafah yang terbaik untuk Indonesia.

Ismail menilai hasil survei ini menunjukkan kondisi yang positif meskipun tidak mencerminkan sikap siswa SMA Negeri secara keseluruhan karena riset dilakukan terhadap siswa yang dekat dengan siswa /guru yang pernah mengikuti pelatihan tentang toleransi.

"Artinya sikap toleran ini bisa disebarkan," kata Ismail.

Survei dilakukan di DKI Jakarta, kecuali Kepulauan Seribu, dan Bandung Raya yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung dan Kota cimahi pada 4-18 April 2016.

Ia mengatakan bahwa gejala intoleransi itu ada di masyakarat dan juga di kalangan anak sekolah.

"Saya sepakat kita modal kuat untuk toleransi tetapi ada sikap intoleran. Tidak bisa kita sanggah, misalnya ada tujuh pelaku teror yang adalah siswa SMK ... tidak seketika terbentuk seperti itu pasti ada tahapannya," jelas dia.

Pemerintah, menurut Ismail, meski sudah ada survei tentang fakta intoleransi, pemerintah belum melakukan tindakan.

Peran guru

Sementara sejumlah penelitian menunjukan paham radikal masuk ke sekolah melalui guru, kemudian internet.

Guru SMAN 13 Jakarta Retno Lisyarti mengakui adanya guru-guru yang bersikap intoleran bahkan menolak menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam sebuah acara.

"Ketika itu pelatihan untuk guru PKN dan agama, ada guru agama yang menolak itu, terbayang bagaimana siwanya ketika guru bersikap seperti itu, padahal menurut survei guru itu yang menjadi sumber pengetahhuan agama bagi murid," jelas Retno.

Kebijakan lain yang disebut Retno yang tidak mengajarkan keberagaman adalah apa yang ia sebut sebagai "kewajiban membaca Alquran, salat Dhuha, dan mengenakan baju Muslim" untuk semua siswa pada hari tertentu.

"Kalau itu dilakukan di skeolah berbasis agama tidak masalah. Ini diterapkan di sekolagh negeri," kata Retno.

Survei ini merekomendasikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama berserta dinas di bawah mereka memberikan perhatian lebih terhadap dinamika toleransi siswa di skeolah.

Diharapkan juga ada penguatan toleransi di likungan pendidikan, melalui kurikulum dan pembetukan karakter toleran.