Ketua baru 'akan tentukan' jaringan Golkar di pemerintah

Partai Golongan Karya akan memilih ketua umumnya, pada Senin (16/05). Politikus Golkar, Tantowi Yahya, mengatakan siapa pun yang terpilih akan mengikuti garis kebijakan partai yaitu, mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Menurut Tantowi, yang menjabat sebagai Wakil Ketua Panitia Penyelenggara Musyawarah Nasional Luar Biasa di Bali, sokongan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo telah ditentukan melalui Rapat Pimpinan Nasional, Januari lalu.

Oleh sebab itu, lanjutnya, tiada satu figur pun dari delapan kandidat yang akan menempuh jalur berbeda.

“Sudah diambil keputusan politik yang menjadi policy partai bahwa Golkar itu kembali ke khitahnya sebagai partai pendukung pemerintah. Siapa pun yang menjadi ketua umum akan melanjutkan kebijakan itu,” ujarnya.

Pernyataan Tantowi Yahya mengemuka beberapa jam setelah Presiden Joko Widodo menghadiri pembukaan Munaslub Golkar di Bali.

Saat itu, presiden mendapat pertanyaan tentang posisi Istana terkait munaslub partai berlambang beringin tersebut. Dengan nada kelakar, presiden mengatakan posisi Istana ada di Jalan Merdeka Utara.

Namun, secara terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kehadiran presiden saat itu menguntungkan baik untuk pemerintah maupun bagi parpol.

“Penting untuk partai agar mendapat legalitas bahwa acara itu formal dan diakui pemerintah, kedua pemerintah juga ingin selalu punya hubungan baik ke partai yang ada agar hubungan pemerintah dan DPR berjalan baik,” kata pria yang akrab disapa JK.

Pemilu 2019

Keuntungan yang disebut Wapres JK mendapat sorotan Mohamad Asfar selaku dosen ilmu politik di Universitas Airlangga, Surabaya.

Menurutnya, berkat sokongan Golkar, pemerintahan Presiden Joko Widodo memiliki dukungan kuat selain dari PDIP.

Di sisi lain, kedekatan dengan pemerintah akan membuat Partai Golkar lebih berpeluang dalam pemilu 2019 mendatang.

”Golkar pasti akan dirangkul oleh pemerintahan Jokowi, apakah itu di dalam kabinet atau tidak. Yang membedakan adalah siapa pintu masuk atau jaringan dari ketua umum di dalam pemerintah. Kalau Setya Novanto yang keluar sebagai pemenang, hubungan Golkar dan pemerintah akan tetap baik melalui jaringan Pak Luhut (Pandjaitan). Sebaliknya, kalau Ade Komarrudin yang menjadi pemenang, jaringan masuknya melalui JK,” kata Asfar.

Atas dasar itu pula, lanjut Asfar, siapa yang menjadi pemenang pemilihan ketua umum Golkar dalam Munaslub akan menentukan jaringan mana yang akan dipakai antara Golkar dan pemerintah di masa depan.

Soal visi, misi, maupun strategi partai, menurutnya, tiada satu sosok pun dari delapan kandidat ketua umum yang memiliki perbedaan.

Selain PDIP, Partai NasDem, PKB, Partai Hanura, dan PKP Indonesia, yang membentuk Koalisi Indonesia Hebat, parpol yang menyokong Presiden Joko Widodo bertambah dengan kehadiran PAN, PPP, dan Golkar.