Dua kubu Golkar saling klaim 'paling sah'

Konflik internal Partai Golkar makin memanas setelah dua kubu telah menggelar musyawarah nasional dan mengklaim paling berhak mendapat pengesahan dari pemerintah.

Pengamat meminta agar pemerintah turun tangan untuk menyelesaikan pertikaian politik partai pemenang kedua dalam pemilu 2014 lalu.

Para politisi Partai Golkar yang tergabung dalam kubu Agung Laksono telah menggelar musyawarah nasional untuk memilih ketua umumnya sejak Sabtu (06/12) lalu di Jakarta.

Ini adalah langkah tandingan setelah kubu Aburizal Bakrie telah melakukan acara yang sama di Bali, pada pekan lalu.

Politisi senior Partai Golkar yang ikut menghadiri Munas Partai Golkar versi kubu Agung Laksono, Andi Matalata, mengklaim pihaknya yang paling memenuhi syarat sebagai partai politik.

"Di dalam hukum cuma satu yang memenuhi syarat," kata Andi Matalata kepada wartawan BBC Indonesiam Heyder Affan, Minggu (07/12) sore.

Menurutnya, situasi musyawarah nasional Partai Golkar versi kubu Agung Laksono yang disebutnya 'berjalan demokratis' akan menjadi dasar pemerintah untuk menilai mana yang paling memenuhi syarat UU Partai politik.

Munas Bali 'sesuai konstitusi'

Sementara, Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie menyatakan musyawarah nasional yang digelar kubu Agung Laksono tidak sah karena tidak sesuai aturan partai.

"DPP Partai Golkar itu hanya ada satu munas, yaitu munas di Bali itu," kata Ketua DPP Golkar dari kubu Aburizal Bakrie, Tantowi Yahya.

Karena, lanjutnya, munas di Bali sudah sesuai mandat rapimnas dan sudah berjalan koridor peraturan yaitu konstitusi yang ada.

Dia menambahkan pihaknya segera mengesahkan kepengurusan Partai Golkar yang baru kepada Kementerian Hukum dan HAM pada Senin (08/12) besok.

Namun demikian, dia mengingatkan agar pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla tidak mengintervensi masalah internal partai Golkar.

"Pemerintah harus membiarkan urusan intern partai politik, harus diselesikan secara intern," kata Tantowi.

Pemerintah harus fasilitasi

Sebaliknya, pengamat politik Arbi Sanit mengatakan pemerintah harus bersikap dalam menyelesaikan pertikaian politik Partai Golkar.

Menurutnya, kementerian yang terkait harus turun tangan menjadi fasilitator dalam menyelesaikan konflik politik Partai Golkar:

"Menteri-menteri itu tidak boleh membiarkan persoalan ini berlarut-larut. Dia (pemerintah melalui menteri terkait) harus mendorong pada suatu penyelsaian internal."

"Caranya, memperkuat pihak yang lain supaya bisa bermain dengan fair terhadap yang lain."

Dia mengatakan, pemerintah dapat menfasilitasi kedua kubu melalui proses hukum, misalnya. "Kalau menfasilitasi nggak apa-apa, tapi kalau mengintervensi secara langsung kayak Orde Baru, ya nggak pantas."

Kisruh yang mendera Partai Golkar ini terjadi setelah mereka menyatakan sebagai partai oposisi menyusul kekalahan mereka dalam pemilu presiden lalu.

Para pengamat mengatakan, perpecahan politik yang mendera Partai Golkar <link type="page"><caption> merupakan yang terburuk semenjak didirikan</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2014/11/141126_golkar" platform="highweb"/></link>.

Perpecahan yang sama juga terjadi pada Partai Persatuan Pembangunan, PPP, dan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM telah mengesahkan salah-satu kubu.

Di masa Presiden Suharto berkuasa, partai Golkar merupakan partai penguasa dan selalu menang dalam beberapa kali pemilu yang dikritik tidak berjalan demokratis.