Penyangkalan pembunuhan massal di Simposium 1965

Tuntutan agar pemerintah mengungkap kebenaran peristiwa kekerasan 1965 dan menindaklanjutinya dengan proses rekonsiliasi lebih mendominasi pembicaraan hari pertama simposium tragedi 1965.

Walaupun ada pernyataan seorang pembicara yang menyangkal adanya temuan pembunuhan massal, mayoritas pembicara dan peserta lebih menuntut pemerintah untuk mengungkap kebenaran berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi saat itu.

"Bukan soal jumlahnya (yang dibunuh, disiksa, dipenjara atau dibuang tanpa diadili), tetapi yang paling penting bagi bangsa ini adalah truth telling, mencari kebenaran sejarah. Bisakah kita melakukannya?" kata advokat senior Todung Mulya Lubis, saat tampil sebagai pembicara, Senin (18/04).

Menurutnya, apabila pemerintah dapat mengungkap kebenaran terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM terhadap orang-orang yang dituduh simpatisan atau anggota Partai Komunis Indonesia (PKI), "kita bisa bicara healing process, reparasi dan kompensasi."

Syarat rekonsiliasi

Para penyintas atau korban kekerasan 1965, yang hadir sebagai pembicara dan peserta, serta sejumlah pegiat HAM juga mendukung semangat mengungkap kebenaran yang melatari simposium yang disponsori pemerintah ini.

Namun demikian, mereka mengingatkan agar penyelesaian nonyudisial yang melatari acara tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebuah rekonsiliasi.

"Kalau kita mengikuti prasyarat sebuah rekonsiliasi, ada empat prasyarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, pemerintah harus mengakui ketika itu adanya pembantaian saat itu," kata Ilham Aidit, putra bungsu Ketua Komite Pusat PKI, DN Aidit, yang juga menjadi korban.

Selanjutnya, pemerintah harus meluruskan sejarah terhadap berbagai peristiwa kekerasan pasca Oktober 1965. "Dan yang ketiga adalah pernyataan penyesalan di hadapan publik," kata Ilham.

Dan yang terakhir, sambungnya, korban mesti mendapat kompensasi, rehabilitasi, serta reparasi. "Saya berharap rumusan simposium ini yang bisa menerbitkan rekomendasi kepada pemerintah yang mempertimbangkan martabata dan keadilan korban," tambahnya.

Ditanya kenapa dirinya tidak mendukung upaya hukum (yudisial) penyelesaian tragedi 1965, Ilham mengatakan penyelesaian seperti itu sulit diterapkan untuk kasus 1965 yang 'begitu panjang'.

"Dan itu akan menimbulkan konflik baru ketika pelaku di tahun 1965 itu diadili," tegasnya.

Kesaksian mantan prajurit RPKAD

Tampil sebagai pembicara kunci dalam simposium itu, Letjen (purnawirawan) Sintong Panjaitan mengungkapkan apa yang dia saksikan ketika ditugaskan dalam operasi pemulihan keamanan dan ketertiban di Jawa Tengah, pasca Oktober 1965.

Memimpin peleton satu di bawah kompi Tanjung, Resimen para Komando Angkatan Darat (RPKAD) -kini disebut Komando Pasukan Khusus atau Kopassus AD- dia ditugaskan memberantas pendukung G30S di Semarang, Demak, Blora, Kudus, Cepu, dan sekitarnya.

Dari pengalamannya bertugas di wilayah Jateng, Sintong kemudian mempertanyakan klaim terjadinya pembunuhan berskala besar pada bulan-bulan setelah Oktober 1965 yang telah diungkap berbagai pihak selama ini.

"Ini yang perlu kita kaji kembali. Saya enggak ngerti ahli-ahli bicara (soal tragedi 1965), tapi enggak tahu berapa yang mati... Saya tantang sekarang ini, data tunjukkan kepada saya," kata Sintong.

Dia kemudian mempertanyakan klaim yang menyebut ada 100.000 orang simpatisan atau anggota PKI yang mati dibunuh di wilayah Jawa Tengah. "Kalau bisa membuktikan, tunjukkan di mana mayat-mayatnya," tandasnya.

Terhadap pernyataan Sintong, Menko Polhukkam Luhut Panjaitan mengatakan dirinya kaget. "Saya kaget dengan penjelasan pak Sintong," ungkapnya kepada wartawan.

"Tadi yang dijelaskan Pak Sintong, itu penting juga dicermati bahwa jumlah yang meninggal pada peristiwa (pasca) G30S itu angkanya jauh daripada apa yang kita sebutkan selama ini," kata Luhut.

Betapapun, menurut Luhut, pemerintah Indonesia tidak akan melakukan permintaan maaf atas kekerasan yang terjadi pada Peristiwa 1965 dan lanjutannya. "Tidak terpikir ke sana," kata Luhut.

"Mungkin wordingnya -perumusan kalimatnya - penyesalan mendalam terhadap peristiwa masa lalu yang kelam, dan tidak terulang di masa yang akan datang," tambahnya.

Demo anti-PKI

Di luar Hotel Aryaduta, lokasi simposium tragedi 1965, puluhan orang yang menamakan diri Front Pancasila menggelar unjuk rasa di dekat Tugu Tani, tetapi dihadang aparat kepolisian saat berupaya mendekati lokasi acara.

Dalam aksinya, mereka menuntut supaya simposium 1965 dibubarkan, karena menganggap 'dilaksanakan dengan tujuan mendapatkan legitimasi bahwa PKI (Partai Komunis Indonesia) adalah sebagai korban pelanggaran HAM'.

Walau sempat terjadi bentrok dengan aparat kepolisian, massa pengunjuk rasa akhirnya berhasil diusir untuk menjauhi Hotel Aryaduta.

Ditanya tentang masih adanya penolakan terhadap Simposium 1965, Ketua Panitia Pengarah Simposium, Agus Widjojo, mengatakan di sinilah pentingnya rekonsiliasi yang menjadi titik tekan dalam simposium.

"(Acara simposium ini) eksperimen untuk membiasakan pada kultur rekonsiliasi," katanya

"Masak mau seperti kucing sama tikus, masak seperti Tom dan Jerry terus. Mau sampai kapan? Jadi, perlu ada titik temu untuk mencapai kesepakatan guna mendapatkan solusi," tambah Agus, yang ayahnya adalah Mayjen Sutoyo Siswohardjo, salah-seorang perwira TNI yang menjadi korban pembunuhan G30S pada Oktober 1965.

Sejak lebih dari 10 tahun silam, Agus Widjojo terlibat aktif dalam Forum Silaturahmi Anak Bangsa, yang mempertemukan anak-anak korban konflik politik yang terjadi sejak rezim Orde Lama.

Simposium Tragedi 1965 akan dilanjutkan Selasa (19/04) yang akan diakhiri pembacaan kesimpulan dan rekomendasi kepada pemerintah terkait penyelesaian dugaan pelanggaran HAM berat pada peristiwa 1965.