Gafatar siap diawasi polisi dan kamera tapi minta tak dipulangkan

Pengurus bekas organisasi Gerakan Fajar Nusantara alias Gafatar menolak penilaian pemerintah yang menyebut ajaran organisasi itu menyimpang dari ajaran Islam.

Mereka bersikukuh organisasi Gafatar -yang sudah dibubarkan pada April 2015 lalu- adalah organisasi yang bergerak di bidang sosial dan bukan agama atau politik.

"(Bekas organisasi) Gafatar terbuka untuk siapapun untuk jadi anggota. Ahmad Moshaddeq, guru spiritual kami, tidak mengajarkan agama, dia mengajarkan untuk bersatu, tidak membedakan agama," kata salah-seorang juru bicara bekas ormas Gafatar, Farah Meifira, kepada BBC Indonesia, Kamis (21/01) malam.

Dia juga menambahkan sebagian bekas anggota organisasi itu ada yang beragama Kristen, Buddha atau Hindhu, selain Islam. "Jadi, Gafatar itu bukan organisasi agama," katanya.

Menanggapi kesimpulan <link type="page"><caption> Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan dalam Masyarakat (Pakem) pusat</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/01/160121_indonesia_gafatar_kejagung" platform="highweb"/></link> -yang terdiri antara lain Kejaksaan Agung, Mabes Polri, BIN- yang menyebut ajaran Gafatar menyimpang dari ajaran Islam, Farah juga mempertanyakannya.

"Tuduhan sesat itu tidak obyektif," kata Farah.

Dalam keterangannya, Tim Pakem pusat menyebut ajaran Gafatar membolehkan anggotanya tidak sholat dan tidak puasa selama Ramadhan.

"Tudingan kepada kita bahwa 'tidak perlu puasa, tidak perlu sholat' tidak benar sama sekali. Setiap orang tentu bebas dengan ibadah berdasar agama masing-masing," tegas juru bicara eks organisasi Gafatar ini.

Dia mengakui ada sebagian anggota Gafatar yang dulunya merupakan anggota Al-Qiyadah Al-Islamiyah (yang didirikan Ahmad Moshaddeq), tetapi bukan berarti Gafatar adalah perpanjangannya.

"Saya pribadi, misalnya, bukan dari Al-Qiyadah Al-Islamiyah," tegasnya.

Jangan dikembalikan

Dalam wawancara khusus dengan BBC Indonesia, juru bicara bekas ormas Gafatar, Farah Meifira, juga meminta agar anggota mereka yang <link type="page"><caption> berada di Kalimantan Barat </caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/01/160120_indonesia_pengusiran_gafatar" platform="highweb"/></link>tidak dikembalikan ke lokasi awalnya di pulau Jawa.

"Silakan pindahkan kami ke tempat terpencil yang tak ada penduduknya, ke tengah hutan. Silakan awasi selama 24 jam oleh polisi, tentara, dan kamera pengawas. Tapi jangan pulangkan mereka," kata Farah.

"Kalau dipulangkan ke Jawa, kami khawatir kelangsungan hidup mereka. Mereka pindah ke Kalimantan justru karena diusir dari tempat asal. Kalau dipulangkan, mereka akan jadi sasaran lagi, diasingkan, dan mungkin dihakimi."

Tudingan cuci otak

Farah mengaku, 'perpindahan massal' eks anggota Gafatar ke Kalbar karena terusir dari kampung halamannya setelah ormas Gafatar dinyatakan terlarang.

"Pasti cari daerah yang aman, dan Kalimantan adalah pilihan kami," akunya seraya menambahkan pilihan bertani merupakan salah-satu program kerja Gafatar.

Keberangkatan ke Kalbar, lanjutnya, juga menggunakan dana pribadi masing-masing. "Mereka mengorbankan semua uang, dana, aset, dan kita sukarela," katanya lagi.

Dia menepis tudingan mereka rela bertani ke Kalbar karena 'dicuci otaknya'. "Apa yang dimaksud dengan cuci otak? Tidak ada itu. Mereka, kami orang-orang yang berkesadaran, dan punya cita-cota mulia," imbuhnya.

Terus dievakuasi

Bagaimanapun, pemerintah provinsi Kalimantan Barat melalui juru bicaranya, Numsuan Madsun, terus mengevakuasi eks anggota Gafatar yang tersebar di berbagai kabupaten.

"Ada penolakan, karena mereka merasa mereka sebagai warga negara berhak untuk masuk dan tinggal di Kalbar, tetapi kalau melihat dari kondisi seperti ini, artinya begitu tingginya resistensi masyarakat, ya mungkin mereka sadar bahwa tidak bisa terjamin benar jiwanya," kata Numsuan.

Diperkirakan jumlah anggota eks Gafatar di Kalimantan Barat mencapai lebih dari 2.000 orang.

Pemerintah Provinsi Kalbar akan memulangkan mereka ke sejumlah kota di Jawa Tengh, Jawa Timur, dan Yogyakarta, melalui kapal perang mulai hari Jumat (22/01).

Kasus penolakan Gafatar bermula dari laporan kasus hilangnya seorang dokter perempuan bernama Rica dan anaknya di Yogyakarta, akhir Desember 2015 lalu.

Belakangan polisi berhasil menemukan mereka di sebuah wilayah Kalimantan Tengah, bersama dua orang sepupunya yang diklaim pernah aktif di ormas Gafatar.

Polisi telah menyatakan kedua orang yang membawa Ibu Rica dan anaknya ke Kalteng sebagai tersangka dengan dakwaan pasal penculikan dan membawa lari orang dewasa tanpa izin suami maupun keluarga.

Juru bicara eks ormas Gafatar membantah tuduhan penculikan.

"Dokter Rica itu sudah dewasa. Dia bisa menentukan pilihan hidupnya sendiri. Kalau ada orang dewasa mengambil keputusan, walaupun tidak cocok dengan keinginan orang lain, itu tidak ada urusan dengan penculikan," tegas Farah.