Polri antisipasi konflik di daerah rawan Pilkada 2015

Kepolisian Indonesia memperketat keamanan di daerah-daerah yang dinilai rawan konflik selama pelaksanaan pilkada serentak di 295 provinsi, kabupaten, dan kota yang digelar Rabu (09/12).

Mabes Polri menerjunkan 140 ribu personel di seluruh wilayah yang menggelar pilkada serentak ini.

Juru bicara Mabes Polri, Kombes Suharsono, mengatakan beberapa daerah dianggap rawan konflik dalam pilkada antara lain, di Sumatera Utara, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, dan Papua.

Suharsono mengatakan pengamanan berbeda dilakukan di TPS daerah yang rawan dengan menerjunkan lebih banyak aparat polisi dibandingkan daerah yang aman.

"Kriteria rawan di sini itu bisa rawan dari sisi penyelenggaraanya peserta, terkait anggaran, pemilih, maupun logistik," kata Suharsono.

"Untuk wilayah yang kami anggap rawan ini, yang paling penting adalah antisipasinya dari regulator atau dari sisi keamanan," tambahnya.

Sebelumnya, Mabes Polri menyampaikan setidaknya enam faktor yang berpotensi menjadi sumber konflik dalam pilkada serentak, antara lain riwayat konflik di daerah, kepengurusan ganda partai politik, dan "penyelenggara pemilu yang berpihak".

Tiga daerah di Papua rawan

Sementara itu di Papua, dari 11 kabupaten yang melaksanakan pilkada, ada tiga yang menjadi prioritas penjagaan keamanan karena rawan konflik politik dan keamanan, seperti disampaikan Humas Polda Papua, AKBP Patrige Renwarin.

"Dilihat dari fluktuasi politik ada tiga kabupaten yang dianggap ada panas, di Nabire ini terkait dengan kandidatnya ada banyak, ada delapan," kata Patrige.

"Yang kedua di Yahukimo, karena memiliki jumlah distrik yang banyak ... di sini juga tidak dilakukan pencoblosan tetapi dengan sistem noken, kecuali di satu distrik," katanya.

Yahukimo memiliki jumlah distrik terbanyak di Papua yaitu 51 distrik dan hampir seluruhnya menggunakan sisten noken atau sistem perwakilan.

Selain itu, Kabupaten Mamberamo Raya, karena masalah penyerangan yang menewaskan perwira TNI yang disebutkan oleh polisi dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata.

Kabupaten lain yang juga dianggap rawan konflik dalam pilkada yaitu Boven Digoel, Pengunungan Bintang, dan Supiori.

Untuk mengantisipasi konfik dan gangguan keamanan selama penyelenggaraan pilkada, Polda Papua menerjunkan 3.346 personel.

Sementara itu, distribusi logistik di Papua sudah dikirim ke 11 Kabupaten.