Rencana gedung baru DPR dianggap 'tak wajar'

Pengamat menilai rencana DPR untuk melakukan pembangunan gedung dengan menggunakan dana optimalisasi tak menunjukkan keberpihakan pada rakyat.

"Di tengah problematika perekonomian Indonesia, tidak wajar dong, DPR meminta alokasi untuk pembangunan gedung," kata Sekjen FITRA Yenny Sucipto pada BBC Indonesia, Rabu (26/8).

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro seusai pertemuan dengan Badan Anggaran DPR pada Selasa (25/8) malam mengatakan bahwa proyek penataan ulang parlemen‎ belum masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.

"Belum ada," katanya.

Namun, karena tidak masuk ke RAPBN, Badan Anggaran DPR menyatakan akan mencari solusi pendanaan pembangunan gedung baru dengan mengajukan rencana lewat dana optimalisasi.

DPR menginginkan rencana pembangunan gedung berjalan bertahap dalam beberapa tahun dengan nilai total Rp2,7 triliun.

Untuk 2016, proyek yang mereka ajukan senilai Rp600-700 miliar untuk membangun gedung ruang kerja anggota dan alun-alun demokrasi untuk masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasinya.

Anggaran inilah yang rencananya akan menggunakan dana optimalisasi.

Pada tahun-tahun berikutnya, proyek yang akan direncanakan termasuk museum dan perpustakaan, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.

Penghematan

Dana optimalisasi adalah dana dari penghematan program-program kerja lembaga negara yang kemudian bisa menjadi dana cadangan risiko fiskal atau untuk program-program pangan, transfer pusat ke daerah, atau ke lembaga-lembaga yang menggarap proyek berdasarkan rencana kerja pemerintah.

Yenny menilai dana ini tidak bisa digunakan sembarangan.

"Sekarang berbicara urgen atau tidaknya. Urgen atau tidak, di tengah kondisi rakyat lagi membutuhkan sumber daya dari pusat untuk menopang kebutuhan-kebutuhan masyarakat?" katanya.

Anggota DPR Tantowi Yahya mengakui bahwa urgensi pembangunan gedung baru akan selalu mengundang kontroversi.

Oleh publik, menurutnya, kebutuhan anggaran DPR selalu dihadapkan pada kinerja yang sampai sekarang masih dianggap buruk.

Namun menurutnya, tidak adil untuk melihat kinerja DPR hanya dari produk undang-undang yang mereka hasilkan per tahun, karena produk ini adalah hasil kerja mereka bersama pemerintah.

"Kinerja lain, seperti pengawasan terhadap anggaran, tidak masuk pada radar kan? Bahwa ada anggota DPR yang membahas anggaran sampai jam 11, 12 malam. Datang ke DPR, lihat kondisi riilnya seperti apa, baru bisa berkomentar," katanya.

Dia mencontohkan, seorang anggota DPR punya lima tenaga ahli yang harus bekerja dalam ruang seluas 3x5 meter, atau harus menggunakan lift tua dan menunggu sampai 15 menit pada jam-jam sibuk. Toilet di DPR, juga menurutnya, tak pernah direnovasi.

DPR pernah mengajukan rencana pembangunan gedung baru senilai Rp 1,138 triliun pada 2010, tapi kemudian batal.

Masyarakat memberikan tanggapan beragam terhadap rencana ini.

Taufik Ahmad, 50, seorang pengemudi ojek berpendapat tak ada urgensi kebutuhan pembangunan gedung baru. "Ini hanya akal-akalan untuk mengambil uang negara," katanya.

Sementara Inawati, 38, yang bekerja sebagai karyawati menilai pembangunan gedung baru DPR tak masalah, "Asal sudah dianggarkan dan jelas sumber biayanya."