Franz Magnis: 'Negara tak boleh izinkan intoleransi'

Pada Kamis (13/8), Franz Magnis Suseno, budayawan dan Direktur Program Pasca-Sarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, mendapat penghargaan Bintang Mahaputera dari Presiden Joko Widodo di Istana Negara atas kerja dan pemikirannya selama ini dalam bidang pluralisme dan kemanusiaan di Indonesia.

Berkaitan dengan peringatan kemerdekaan RI ke-70, BBC Indonesia mewawancarainya tentang Indonesia yang sudah menjadi negaranya dan tantangan terbesar yang masih harus dihadapi oleh bangsa.

Bagaimana Anda melihat penghargaan Bintang Mahaputera yang baru saja diterima?

Saya sebetulnya tidak mengharapkan Bintang itu. Saya terharu, saya merasa itu sebetulnya melampaui prestasi-prestasi saya. Saya juga terkesan bahwa saya mendapat Bintang dari Presiden Joko Widodo yang beberapa kali sudah saya kritik. Saya terkesan dengan pernyataan itu. Dulu Bakrie Award saya tolak karena penghargaan itu dibiayai oleh perusahaan yang dalam pandangan saya waktu itu tidak memenuhi kewajiban terhadap korban di lumpur di Sidoarjo. Saya tidak punya alasan untuk menolak penghargaan dari Presiden, saya merasa dihormati, dan tentu saya terima.

Bagaimana Anda melihat kepresidenan Joko Widodo sampai sekarang? Terutama saat Sidang MPR/DPR, Presiden menyebut soal ingin menjadikan Papua sebagai tanah damai dan ingin melakukan rekonsiliasi HAM.

Bagi saya, Presiden Jokowi masih banyak memberi harapan. Beliau baru berapa bulan menjabat sebagai presiden dalam situasi politis yang tidak gampang, tapi tentu saja beliau bisa melakukan lebih untuk Papua. Beliau sebagai presiden saya harapkan mengambil tindakan dengan mengurangi security approach, mengurangi pemakaian kekerasan yang berlebihan yang mencolok di Papua, dan pada saat-saatnya saya selalu mengingatkan hal itu. Saya masih mengharapkan beliau lebih kuat menangani tantangan yang dihadapinya.

Presiden Jokowi sudah memberikan grasi untuk lima tahanan politik dari Papua dan memberi akses pada wartawan asing untuk meliput di sana. Apakah menurut Anda Jokowi sudah mengambil langkah positif untuk Papua yang lebih dibanding pemimpin-pemimpin Indonesia sebelumnya?

Menurut saya ini sudah langkah yang benar tapi itu tidak mencukupi karena yang ditahan tidak hanya lima orang. Dan sebetulnya yang kita harapkan bahwa tidak lagi orang Papua itu ditembak begitu saja. Bahwa kalau ada penembakan itu diteliti, apakah itu memang perlu. Saya juga mengharapkan bahwa Papua terus-menerus dikembangkan. Dan yang paling penting, banyak orang Papua sampai sekarang merasa bukan hanya dianaktirikan, tapi juga tidak dianggap. Jadi di situ masih banyak yang masih dibuat.

Di mana tantangan terbesar buat Presiden Jokowi dan Indonesia?

Bagi saya itu jelas. Tantangan terbesar Indonesia adalah korupsi, karena korupsi mengancam mutu perpolitikan kita dan mutu pembangunan ekonomi dan sikap seluruh masyarakat. Korupsi itu merupakan tantangan terbesar dan saya betul-betul mengharapkan Presiden Jokowi sebagai pemimpin bangsa untuk mengambil tindakan tegas memberantas korupsi itu.

Dalam pidatonya di Sidang MPR/DPR, Presiden Jokowi juga menyebut soal rekonsiliasi HAM agar generasi muda Indonesia tidak memikul beban masa lalu. Bagaimana ini seharusnya dilakukan?

Tentunya ini minat yang sangat baik. Pendahulunya, Presiden SBY, pernah mengatakan hal serupa tapi follow-upnya tidak ada. Sekarang tentu harus ada follow-up. Dan saya kira perlu juga disadari bahwa rekonsiliasi itu bukan sesuatu yang bisa kita tawarkan, rekonsiliasi itu harus datang dari mereka yang jadi korban.

Langkah pertama kalau mau rekonsiliasi adalah mengakui korban sebagai korban. Para korban pembunuhan, stigmatisasi penangkapan, penahanan, perampasan hak milik pada 1965/1966 harus diakui bahwa mereka menderita kekejaman dan perlakuan tidak manusiawi yang luar biasa. Dan mereka sedapat-dapatnya juga harus bisa diberi restitusi sejauh itu masih mungkin. Kalau begitu, baru kita mohon dimaafkan oleh mereka. Itulah urutan langkah-langkahnya.

Minta maaf itu baik, tapi harus disertai tindakan. Tindakan yang paling penting adalah restitusi situasi kepada para korban. Jadi katakan saja semua yang dipecat dari pekerjaannya harus mendapat kembali hak mereka selama 50 tahun itu dan memang perlu (restitusi) mereka yang terusir dari rumah mereka. Soal bagaimana menangani (restitusi) keluarga yang ada yang dibunuh, saya sendiri tidak tahu.

Ada hal-hal yang tidak bisa dikembalikan tapi harus ada semacam restitusi. Jadi kalau kita minta maaf, kita harus juga melakukan dalam kadar kemampuan itu untuk sedikit mengembalikan apa yang mereka derita.

Jika korupsi adalah tantangan terbesar Indonesia, lalu apa sebenarnya pencapaian terbesar Indonesia yang bisa dibanggakan?

Yang positif itu adalah persatuan. Persatuan Indonesia sekarang, dalam pandangan saya, masih sangat mantap. Indonesia sebagai bangsa dengan segala macam masalah dan konflik bisa dikatakan berhasil, kecuali ya mungkin Aceh dan Papua, tapi tidak ada separatisme, tidak ada yang mau keluar dari bangsa.

Kenyataan bahwa kita yang banyak ini merasakan diri sebagai orang Indonesia mempersatukan kita, meskipun berbeda agama, berbeda suku, berbeda etnis, ini adalah prestasi yang paling besar dari Indonesia. Ini juga sebuah modal yang perlu dipertahankan.

Bagi generasi muda, bagi generasi tua, bagi politisi, dan pemimpin kita termasuk presiden kita memberi kesadaran bahwa mereka bisa bangga menjadi orang Indonesia. Selama orang kita merasa sebagai orang Indonesia, saya tidak khawatir akan masa depan.

Beberapa tahun terakhir, sepertinya ada ancaman terhadap persatuan dari Indonesia yang beragam dan plural ini. Bagaimana Anda melihatnya?

Betul itu sebuah ancaman. Kita harus membedakan dua ancaman. Yang satu adalah kelompok-kelompok ideologis tidak lebih dari 10% dari bangsa yang memang eksklusif, keras, mau memaksakan pandangan mereka pada semua. Saya tidak terlalu khawatir dengan mereka selama 80-90% dari bangsa mainstream, agama-agama, kokoh mau bersatu.

Yang kedua adalah intoleransi dari akar rumput di masyarakat yang perlu diwaspadai. Intoleransi itu adalah suatu ciri yang ada di hati manusia, termasuk ciri yang buruk seperti iri hati, benci, cemburu, tapi perlu ditangani.

Di sini sebenarnya negara ditantang, negara sebetulnya tidak boleh mengizinkan sama sekali tindakan-tindakan intoleran yang selalu dari kelompok-kelompok yang mengancam dengan kekerasan terhadap segala macam minoritas.

Negara sebetulnya tidak boleh mengizinkan bahwa ada yang dengan sebutan 'ajaran sesat' lalu tidak diakui hak eksistensinya, kalau dibiarkan gawat sekali, Pancasila terancam. Tapi bahwa misalnya dua hari lalu, suatu gereja Katolik di Bekasi ditutup padahal sudah 17 tahun berdiri, memenuhi semua syarat, dan mendapat izin, hanya karena ada beberapa orang dari luar wilayah itu protes, hal itu memalukan buat negara di saat merayakan 70 tahun kemerdekaan. Itu sesungguhnya berbahaya.

Yang bersalah di situ menurut saya adalah aparat, para pemimpin lokal, pemimpin pusat, yang tidak berani, yang begitu saja berhadapan dengan pihak keras dalam masyarakat, lalu mundur. Tetapi kekerasan tidak boleh diizinkan. Di situ saya pikir sebetulnya kita bisa mencontoh Malaysia yang menunjukkan nirtoleransi pada kekerasan.