Presiden Jokowi ingin prioritaskan aliran dana ke daerah

Presiden Joko Widodo hendak mengalirkan dana Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 sebesar Rp782,2 triliun ke daerah.

Hal itu dia ungkapkan dalam pidato penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-undang tentang RAPBN 2016 beserta Nota Keuangan di depan para anggota MPR/DPR, Jumat (14/08).

Menurut Jokowi, pemerintah ingin <link type="page"><caption> membangun Indonesia dari pinggiran, dari daerah dan desa</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/08/150814_indonesia_ekonomi_jokowi" platform="highweb"/></link>, dengan meningkatkan alokasi anggaran transfer ke daerah dan dan desa sehingga lebih besar dari anggaran belanja kementerian dan lembaga.

"Hal itu mempercepat penguatan daerah dalam pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Namun, sebelum melakukannya, presiden menginginkan perubahan struktur dan ruang lingkup transfer ke daerah dan dana desa agar lebih sesuai dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam RAPBN 2016, lanjut Presiden, belanja pemerintah pusat akan mencapai sebesar Rp 1.339,1 triliun dengan rincian belanja kementerian dan lembaga mencapai Rp780,4 triliun dan belanja non kementerian dan lembaga sebesar Rp558,7 triliun.

Adapun transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp 782, 2 triliun. Dana tersebut terdiri dari anggaran transfer daerah sebesar Rp735,2 triliun dan dana desa mencapai Rp47 triliun.

Selain memperbesar alokasi anggaran transfer daerah dan dana desa, Presiden Jokowi menyiapkan dana infrastruktur yang mencapai Rp313,5 triliun. Jumlah itu mewakili 8% dari total (RAPBN) 2016 senilai Rp 2.121,3 triliun.

Dana tersebut akan digunakan untuk membangun jalan, jembatan, pelabuhan dan bandara, termasuk bandara perintis untuk konektivitas.

Nilai tukar rupiah

Secara makro, Presiden mengatakan pertumbuhan ekonomi 2016 ditargetkan 5,5% karena kondisi perekonomian dunia diproyeksikan membaik sehingga kinerja ekspor-impor serta permintaaan global terhadap produk-produk Indonesia meningkat.

Kemudian, laju inflasi 2016 mencapai 4,7%. "Hal ini dipengaruhi beragam faktor, seperti perkembangan harga komoditas dan energi dunia dan pergerakan nilai tukar rupiah," ujar Presiden.

Presiden juga mengatakan nilai tukar rupiah per US$1 pada 2016 diperkirakan mencapai Rp13.400.

Menurutnya, perbaikan performa perekonomian global yang dimotori AS, depresiasi Yuan, dan pemulihan ekonomi Uni Eropa dan Jepang akan berpengaruh pada nilai tukar rupiah.

Sejarah

Pengamat ekonomi dan Direktur INDEF, Enny Sri Hartati, mengatakan bahwa upaya pemerintah untuk menganggarkan dana ke daerah sebesar Rp782,2 triliun patut dilihat secara optimis.

Angka ini menunjukkan komitmen pemerintah akan pemerataan pembangunan.

"Besarnya dana transfer daerah, yang bahkan lebih besar dari anggaran untuk kementerian dan lembaga, meski beda tipis, ini pertama kalinya. Sepanjang sejarah, belum pernah ada transfer daerah bisa melebihi anggaran untuk kementerian," kata Enny pada wartawan BBC Indonesia, Isyana Artharini.

Namun yang harus dicermati, selama ini meningkatnya dana transfer ke daerah tidak ada hubungan atau dampaknya ke peningkatan ekonomi daerah atau pemerataan ekonomi karena daerah belum mendapat ruang fleksibel untuk menggunakan anggaran.

Dalam kaitannya dengan kurs dolar menjadi Rp13.400 terhadap rupiah, Enny mengatakan, jika kita menerima asumsi pemerintah bahwa dolar berada di kisaran itu, maka pemerintah harus benar-benar konsisten agar posisi nilai tukar stabil di kisaran itu.

"Kalau cuma mentargetkan segitu karena kita nggak mungkin nilai tukar di bawah Rp13 ribu sehingga asumsinya yang realistis Rp13.400, ya konyol," kata Enny.

Dengan target nilai tukar itu, pemerintah seharusnya merespons dengan kebijakan untuk segera mendorong industri pengganti impor dan industri hilir yang berujung ke ekspor sehingga mendapat manfaat dari tingginya nilai tukar dolar terhadap rupiah.