Badrodin Haiti 'dapat redam' konflik Polri dan KPK
Rencana kunjungan DPR hari Rabu (15/04) ke rumah calon Kapolri Badrodin Haiti sebagai bagian dari proses uji kepatutan dan kelayakan diperkirakan dapat meredam konflik antara polisi dan KPK.
Hal ini diungkap oleh pengamat politik Sebastian Salang ketika dihubungi melalui sambungan telpon pada hari Selasa (14/04).
Namun, Sebastian mengingatkan bahwa hal tersebut bukan berarti KPK tidak boleh memproses kasus-kasus yang melibatkan petinggi Polri.
Dia pun berpendapat bahwa uji kepatutan dan kelayakan <link type="page"><caption> Badrodin Haiti</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2015/02/150218_jokowi_ganti_kapolri" platform="highweb"/></link> akan menunjukkan hubungan Presiden Joko Widodo dengan DPR.
"Bukan persoalan Badrodin Haitinya, tetapi ini masih ada imbas antara sejumlah fraksi di DPR dengan keputusan Pak Jokowi. Jadi ini soal relasi antara presiden dengan DPR. Kalau hubungan antara presiden dengan Jokowi sudah cair, besok itu gak ada masalah apa-apa," tutur Sebastian.
Di lain pihak, juru bicara Polri Agus Rianto mengatakan tidak ada yang istimewa dari uji kepatutan dan kelayakan Badrodin Haiti.
Selain itu terkait prosedur pengangkatan kapolri baru, pencalonan Badrodin Haiti pun baginya tidak terkait dengan sikap maupun kasus yang sedang ditangani oleh KPK.
"Itu tidak mempengaruhi penanganan kasus yang ada. Kalau misalnya ada kasus-kasus yang selama ini sedang berjalan, ya tetap berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada," kata Agus.
Setelah kunjungan DPR ke kediaman Badrodin Haiti hari Rabu, rencananya DPR akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan pada hari Kamis (16/04) di gedung parlemen.
Presiden Joko Widodo mengajukan nama Badrodin Haiti, setelah calon yang diajukan Januari lalu, Komjen Budi Gunawan, ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus korupsi.
Budi Gunawan sudah lolos uji di DPR, tapi pencalonannya ini menimbulkan kontroversi berkepanjangan di masyarakat.
