Dikritik penundaan pengumuman kabinet Jokowi

Penundaan pengumuman nama-nama menteri Presiden Joko Widodo jika dibiarkan berlarut-larut dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap dunia usaha.

Apabila sampai pekan depan belum ada kejelasan tentang nama-nama menteri baru, kalangan pengusaha khawatir akan merugikan mereka karena terjadi "kekosongan pemerintahan".

"Kalau beberapa hari ini ke depan, semua departemen tidak ada menterinya, (dan) kebijakan-kebijakan nggak ada yang jalan, kita akan dirugikan," kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, Sofyan Wanandi, kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, Kamis (23/10) siang.

Penundaan pengumuman kabinet ini, menurutnya, tidak perlu terjadi karena Joko Widodo memiliki rentang waktu sekitar tiga bulan semenjak putusan MK yang memenangkan mereka.

"Seharusnya ini sudah dipersiapkan jauh hari sebelum, yaitu dalam masa transisi selama 3 bulan itu," kata Sofyan.

Sampai Kamis (23/10) sore, Presiden Joko Widodo belum mengumumkan nama-nama menterinya, walaupun dia semula <link type="page"><caption> menjanjikan akan mengumumkannya </caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2014/10/141021_kabinet_jokowi" platform="highweb"/></link>sehari setelah pelantikan.

Rencana pengumuman kabinet yang akan <link type="page"><caption> dilakukan di Pelabuhan Tanjung Priuk</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2014/10/141022_jelang_kabinet" platform="highweb"/></link>, Rabu (22/10) malam, juga dibatalkan tanpa ada penjelasan resmi.

Pengamat ekonomi dari INDEF, Enny Sri Hartati mengatakan, tidak adanya penjelasan tentang penundaan pengumuman kabinet inilah yang menyebabkan spekulasi berkembang di masyarakat dan pasar.

"Ada kekhawatiran: 'Jangan-jangan pak Jokowi tidak bisa menetapi janjinya untuk membentuk kabinet profesional dan benar-benar bersih. Ini akhirnya yang sedikit-banyak menimbulkan spekulasi pasar," kata Sri Hartati kepada BBC Indonesia.

Kalla: Periksa ulang

Di hadapan wartawan, Kamis (23/10), Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pengumuman kabinet belum bisa dilakukan karena Jokowi dan dirinya membutuhkan waktu untuk memeriksa ulang nama-nama menteri yang "bermasalah" setelah ada rekomendasi KPK dan PPATK.

"Kita mesti periksa ulang, menyeimbangkan lagi, cari calon lagi," kata Kalla di Istana Wakil Presiden.

KPK dan PPTAK sebelumnya menyebutkan bahwa ada sejumlah nama calon menteri yang diduga terindikasi terkait kasus korupsi.

Namun demikian, Jusuf Kalla tidak dapat memastikan kapan persisnya pengumuman kabinet akan dilakukan Presiden Jokowi.

Mantan anggota tim transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya memahami harapan publik yang menanti pengumuman nama-nama menteri Presiden Jokowi.

"Dan tidak ada istilah maju atau mundur, yang ada adalah waktu terbaik dalam momentum yang sangat tepat untuk menyampaikan hal itu," kata Hasto.

Kamis (23/10), Presiden Jokowi kembali mengundang orang-orang berlatar ekonomi, pengusaha dan politisi di Istana Merdeka, yang sebagian diantaranya disebut-sebut merupakan calon menterinya.