Jokowi 'sulit tolak' keinginan partai koalisi

Hingga saat ini, tampaknya Presiden Joko Widodo mengambil pendekatan yang berbeda saat menyeleksi calon menteri dalam kabinetnya.

Praktis tidak ada hingar-bingar politik seperti ketika Susilo Bambang Yudhoyono, pendahulu Jokowi, menyeleksi calon-calon menteri secara terbuka.

Politikus PDI Perjuangan, salah satu partai yang mengusung Jokowi, Ario Bimo, menjamin meski sepertinya melakukan proses secara diam-diam Jokowi membuka pintu atas partisipasi publik.

"Sejak awal Pak Jokowi selalu mengatakan, silahkan semua unsur masyarakat untuk mengusulkan nama-nama (menteri)," ujar Ario.

"Keputusan akhir tentu ada di Pak Jokowi, yang memiliki hak prerogatif. Yang pasti proses ini sudah luas spektrumnya," tandasnya.

Nama-nama calon menteri sudah beredar dalam beberapa waktu terakhir. Sejumlah media melaporkan Jokowi sudha menyerahkan 43 nama calon menteri kepada KPK.

'Sulit dihindari'

Di internet juga tersedia situs yang meminta publik untuk memilih siapa menteri yang mereka inginkan walau tidak diketahui secara pasti apakah situs ini memiliki kaitan dengan tim yang membantu Jokowi menyusun kabinet.

Jokowi sudah menegaskan bahwa kabinetnya berisi 34 menteri, 16 di antaranya berasal dari partai, yang ia sebut sebagai profesional partai.

Banyaknya calon dari parpol adalah sesuatu yang sulit dihindari, kata pengamat politik dari Universitas Indonesia, Cecep Hidayat.

"Sulit memang menihilkan hal semacam itu (bagi-bagi kursi menteri ke tokoh parpol). Jokowi juga sudah berubah (pikiran). Dulu ingin membuat kabinet ramping, begitu ada koalisi, kabinet yang ia usulkan menjadi sama gemuknya (dengan kabinet Presiden Yudhoyono)," kata Cecep.

Cecep menambahkan berbagai pihak akan menunggu janji Jokowi apakah ia bisa menyusun kabinet berisi orang-orang yang mampu dan memiliki rekam jejak yang bersih.