Partai Gerindra berkoalisi dengan PPP

Partai Persatuan Pembangunan, PPP, menyatakan resmi berkoalisi dengan Partai Gerindra, dengan mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden.

Kesepakatan ini ditandai pertemuan Ketua Umum Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subiantoro dan Ketua PPP Suryadharma Ali di kantor DPP PPP di Jakarta, Jumat (18/04) sore.

"Kami (PPP) telah sepakat untuk berikan dukungan sepenuhnya pada Prabowo sebagai presiden RI 2014-2019," kata Suryadharma, dalam jumpa pers, usai pertemuan.

Menurut Suryadharma, dukungan PPP terhadap Prabowo Subianto sebagai calon presiden ini belum membicarakan tindak lanjut dari kesepakatan koalisi tersebut.

Sementara, Prabowo Subianto mengatakan, pihaknya terus melakukan komunikasi dengan pimpinan partai-partai lainnya, termasuk partai Islam, untuk membangun koalisi.

"Kemajuan komunikasi itu sangat pesat. Dan kemungkinan kekuatan kita akan bertambah," kata Prabowo.

Dukungan PPP terhadap Prabowo Subianto sudah ditunjukan Suryadharma dengan menghadiri kampanye Partai Gerindra di Gelora Bung Karno, Jakarta.

Saat itu Suryadharma secara terang-terangan menyatakan mendukung Prabowo sebagai calon presiden, sehingga sempat diprotes pimpinan PPP lainnya.

Nasib 'koalisi' partai Islam

Sikap PPP yang telah berkoalisi dengan Partai Gerindra, yang berideologi nasionalis, sepertinya semakin menyulitkan partai-partai Islam untuk bersatu dan membangun koalisi berdasarkan kesamaan ideologi.

Pada Kamis (17/04) malam, pimpinan partai Islam melakukan pertemuan di Jakarta, yang menurut Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Anis Matta, merupakan upaya penjajakan untuk "menyamakan persepsi".

"Dengan perolehan suara signifikan (dalam pemilu legislatif), sudah waktunya partai-partai Islam untuk bertarung dalam pilpres," kata Anis Matta, usai pertemuan.

Pertemuan pimpinan sejumlah pimpinan partai Islam pada Kamis malam ini mengingatkan kehadiran kelompok Poros Tengah pada Sidang Umum MPR 1999.

Saat itu, dimotori politisi Amien Rais, Poros Tengah mendukung pencalonan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sebagai presiden, dan menolak pencalonan Megawati dan BJ Habibie.

Namun saat ini, menurut Amien Rais, koalisi partai Islam harus merangkul partai nasionalis. "Tidak mungkin koalisi Partai Islam tanpa kelompok lain, yaitu teman-teman Partai Nasionalis," kata Amien, yang ikut hadir dalam pertemuan dengan pimpinan parpol Islam, Kamis malam.

Tidak memiliki tokoh

Belum jelas seperti apa sikap partai-partai berbasis massa Islam, seperti PKB, PAN, atau PKS.

Sejauh ini Partai Kebangkitan Bangsa, PKB yang didukung massa Nahdlatul Ulama, NU, telah menunjukan "kedekatan" dengan PDI Perjuangan, namun PAN dan PKS belum menunjukan sikap tegas.

Pengamat politi Arbi Sanit mengatakan, partai-partai Islam sudah semestinya berkoalisi dengan partai nasionalis, apabila ingin berperan di dalam politik kekuasaan.

Hal ini dia tekankan karena partai-partai Islam sejauh ini tidak memiliki figur kuat yang mampu bersaing dengan calon presiden PDI Perjuangan Jokowi dan capres Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

"Mereka lemah sekali dalam hal calon presiden," kata Arbi Sanit saat dihubungi wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, Jumat (18/04) sore, melalui telepon.

Kelemahan lainnya, menurut Arbi, sangat sulit menyatukan semua partai politik yang terdiri dari "sub ideologi yang berbeda-beda."

"Ada yang tradisional, ada yang ekstrim dan ada yang moderat," katanya. Bagaimanapun, penjajakan koalisi yang dilakukan pimpinan partai politik, termasuk PDI Perjuangan, terus dilakukan dalam pekan-pekan ini, sebelum tenggat waktu pada Mei nanti.

Upaya koalisi pada Pemilu Presiden 2014 merupakan keharusan karena perolehan suara di pemilu legislatif tidak dapat membuat mereka berjalan sendiri-sendiri.