Australia: Manusia perahu 'tak akan pernah' dapat visa

Pemerintah Australia akan tetap teguh dengan kebijakan mereka untuk tidak memberikan visa kepada imigran ilegal yang datang ke negara itu dengan kapal.

Penegasan itu disampaikan Menteri Imigrasi Australia Tony Burke dalam wawancara dengan Wartawan BBC, Pinta Karana, Sabtu (17/08).

"Kami memastikan akan tetap membantu pencari suaka tetapi hanya jika mereka terdaftar dengan PBB dan tidak membayar penyelundup manusia. Jika mereka membayar penyelundup manusia dan datang dengan kapal, kami menjamin mereka tidak akan pernah tinggal di Australia," kata Burke.

Belum lama ini, pemerintah Australia menetapkan kebijakan baru yaitu mengirim manusia perahu ke Papua Nugini dan Nauru.

Kebijakan ini mendapat kecaman keras dari badan PBB untuk pengungsi UNHCR dan Komnas HAM Australia karena dinilai justru akan membuat penderitaan pencari suaka bertambah.

Namun Australia, menurut Burke, tetap mengupayakan solusi-solusi lain yang diharapkan akan didapat melalui pertemuan dengan Indonesia dan negara-negara asal imigran di Jakarta pekan depan.

Tak ada pengecualian

Beberapa minggu silam, sebuah <link type="page"><caption> kapal pengangkut imigran gelap tenggelam</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2013/07/130726_pencari_suaka_cianjur.shtml" platform="highweb"/></link> di perairan Cianjur, Jawa Barat.

Sejumlah<link type="page"><caption> imigran asal Iran yang selamat </caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2013/07/130726_pencari_suaka_biaya.shtml" platform="highweb"/></link>mengatakan kepada BBC bahwa mereka ingin tetap datang ke Australia meski nyawa menjadi taruhan karena mereka mendapat diskriminasi di Iran.

Diskriminasi juga menjadi alasan ribuan orang etnis Rohingya meninggalkan Myanmar dan transit di Indonesia untuk tujuan yang sama.

Tony Burke mengatakan tidak ada perlakuan istimewa atau pengecualian bagi mereka, jika mereka datang ke Australia secara ilegal.

"Orang-orang yang anda sebutkan tadi mungkin bisa memperoleh visa jika mereka terdaftar di PBB tetapi jika mereka membayar penyelundup manusia dan tiba di Australia dengan kapal, mereka tidak akan diizinkan menetap di Australia bahkan jika mereka mengklaim hal itu [diskriminasi]," kata Burke.

Perubahan besar

Setiap tahun, sekitar 3.000 orang datang ke Australia dan berharap bisa menetap di negara itu. Sebagian memanfaatkan kemudahan visa kunjungan di Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai tempat transit.

Berdasarkan data dari Dirjen Imigrasi Indonesia, imigran ilegal terbanyak yang memanfaatkan Indonesia sebagai tempat transit berasal dari Iran.

Hal itu menjadi salah satu penyebab dihapusnya <link type="page"><caption> fasilitas visa kunjungan</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2013/07/130719_iran_visa_indonesia.shtml" platform="highweb"/></link> yang bisa diurus di pintu masuk atau <italic>visa on arrival</italic> untuk warga negara Iran mulai 20 Agustus 2013.

Pemerintah Australia menyambut gembira peraturan baru tersebut.

"Kebijakan itu membuat perubahan besar terhadap area di mana hukum Indonesia disalahgunakan oleh banyak orang yang tidak datang ke negara ini [Indonesia] sebagai turis tetapi untuk terlibat dalam aktivitas penyelundupan manusia," kata Burke.