Penundaan penghapusan KRL Ekonomi disambut gembira
Pengumuman penundaan penghapusan operasi kereta listrik jarak dekat kawasan Jabodetabek disambut gembira pengguna kereta.
Direktorat Jendral Perkeretaapian Kementrian Perhubungan sebelumnya secara resmi meminta PT KAI agar meneruskan operasi KRL Ekonomi hingga Juni.
" Iya lah kasihan buruh-buruh kasar, emang dipikir penumpang kereta orang kaya semua apa," komentar Femi Murniyati yang mendengar pengumuman tersebut saat menunggu kereta komuter di Stasiun Bekasi.
"Untuk sementara kami lega tapi nanti kami akan berjuang lagi," kata Radiana, pengguna KRL Ekonomi asal Cikampek yang pada Senin (25/3) lalu turut menggalang aksi demo ribuan pengguna KRL Ekonomi di stasiun Bekasi.
Berkat aksi demo yang melumpuhkan jalur Jakarta-Bekasi dan Jakarta-Jawa selama lebih dari tiga jam itu, protes pengguna KRL Ekonomi mendapat perhatian PT KAI, pemerintah dan DPR.
Atur subsidi
PT Kereta Api Indonesia langsung mensosialisasikan keputusan tersebut di berbagai stasiun.
Seperti diungkap Dirut Ignasius Jonan Selasa (26/3), KAI siap menunda rencana penghentian operasi kereta kelas ekonomi jika ada perintah tertulis dari pemerintah.
Perintah itu menurut KAI akan menjadi dasar pertanggungjawaban terhadap segala bentuk dampak dari tetap dioperasikannya KRL Ekonomi.
"Kita ini 'kan BUMN milik pemerintah, kalau diminta stop kita hentikan (kalau) sebaliknya ya kita teruskan," kata Wakil Dirut merangkap hubungan luar KAI, Mateta Ridjalulhaq kepada BBC.
Momen Juni dipilih menurut Mateta karena KAI ditargetkan saat itu sudah selesai dengan program tiket elektronik (e-ticketing).
"Kementrian nanti yang memutuskan besaran subsidi dan pengaturannya. Apakah lewat semacam dana BLT atau kartu tiket atau lainnya," tambah Mateta.
Tarif tiket adalah isu utama dalam persoalan KRL Ekonomi karena selisih senilai Rp6000-7000 antara tiket ekonomi dan commuter line yang dianggap memenuhi kepantasan bisnis KAI.
"Pengguna kelas ekonomi 'kan kebanyakan penjaga toko, (petugas) cleaning service, pedagang kecil yang gajinya 700 ribuan. Mana sanggup beli tiket (kereta) Commuter?", gugat Radiana, yang mengaku mengandalkan KRL Ekonomi setiap hari dari Cikampek menuju Jakarta.
Ancam demo lagi
Tarik-ulur penghentian operasi KRL Ekonomi menunjukkan sulitnya menyeimbangkan kebutuhan mencetak layanan memadai kepada semua lapisan pengguna kereta.
"KRL ekonomi ini kan sudah sering menyebabkan keterlambatan, jatuh korban akibat fasilitas yang tidak bisa dijaga seratus persen keamanannya juga kondisinya sudah memprihatinkan," kata Mateta Ridjalulhaq.
Dalam catatan PT KAI sepanjang 2012 terjadi gangguan pada 4.217 perjalanan kereta akibat 1.228 jadwal perjalanan KRL Ekonomi yang batal karena rusak.
Dari Sembilan KRL ekonomi yang kini dioperasikan PT KAI, masing-masing tujuh kereta untuk Bogor, satu untuk Serpong dan satu untuk Bekasi, sebagian besar sudah diklaim tak laik jalan karena terlalu tua.
Meski demikian kereta ekonomi tetap mendesak dioperasikan sebagai sarana transportasi utama rakyat kecil, kata Ketua Asosiasi Pengguna Kereta Api, Puput M Syafruddin.
"Prasyarat KRL Ekonomi dihapuskan adalah (adanya) kepastian skema subsidi bagi penumpang," tulisa Puput dalam pesan singkatnya pada BBC.
"Jangan sekali-kali menghapus KRL Ekonomi jika tak ada skema subsidi bagi penumpang khususnya KRL," tambahnya.
Dan benar saja, jika penyelesaian yang diajukan pemerintah dianggap tak memuaskan pengguna KRL Ekonomi mengancam akan menggelar demo berikutnya.
"Juni (layanan kereta) Ekonomi dihapus, kami siap berjuang lagi," ancam Radiana.
Untuk membuktikan keseriusan pengguna KRL Ekonomi, menurut Radiana peserta demo sepakat akan menemui Gubernur DKI Joko Widodo dan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan April nanti.
