Gus Yahya 'menolak mundur' dari Ketum PBNU, warga NU desak elit NU lakukan islah – 'Ribut-ribut di PBNU membuat kami malu'

Sejumlah warga Nahdlatul Ulama (NU) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang tergabung dalam Nahdliyin Nusantara, meminta para elit pimpinan NU yang tengah berseteru agar melakukan tabayun atau bertemu untuk menyelesaikan masalah.

Permintaan itu diputuskan dalam musyawarah bersama (mubes) di Yogyakarta, Jumat (28/11).

"Segera melakukan langkah konkret, tabayun dan silaturrahim," kata Hasan Basri Marwa, koordinator mubes dalam jumpa pers usai acara.

Mereka menyuarakan hal itu menyikapi perseteruan antara Tanfidziyah dan Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Seperti diketahui, perseteruan itu terakhir ditandai kemunculan surat edaran yang menyatakan Yahya Cholil Staquf tidak lagi menjabat Ketua Umum PBNU terhitung sejak 26 November 2025.

Tetapi kubu Gus Yahya menganggap surat itu tidak sah.

Surat itu diteken Wakil Rais Aam PBNU, Afifuddin Muhajir dan Katib Ahmad Tajul Mafakhir.

Karena itulah, Gus Yahya mengatakan dia tidak akan mundur.

Menyikapi peristiwa ini, Hasan Basri Marwa menilai, ada "komunikasi yang buruk" antara Syuriah dan Tanfidziah.

Inilah yang kemudian menyebabkan "kerja organisasi tidak bisa maksimal dalam mengurus dan memperhatikan persoalan rakyat jelata nahdliyin".

"Kami nahdliyin nusantara dan jelata-jelata ini, ingin ada islah internal," katanya, seperti dilaporkan wartawan Furqon Ulya Himawan untuk BBC News Indonesia.

Mereka juga memutuskan untuk tidak mengomentari isu percepatan muktamar bahkan munas luar biasa (MLB).

"Kami tidak menyuarakan itu. Apalagi MLB," katanya.

Nor Kholik Ridwan salah satu pendiri Pesantren Bumi Cendikia yang ikut dalam mubes mengatakan, masyarakat nahdliyin di bawah hanya ingin melihat pengurus PBNU kompak dan berempati pada rakyat jelata.

"Kami berharap semuanya meniliki empati kepada rakyat jelata," kata Nor Kholik Ridwan.

"Jadi semua harus bertemu dan silaturrahim," imbuhnya.

Mubes juga enggan mengomentari isu rebutan pengelolan tambang dan isu zionis yang berhembus seirung kisruh di tubuh PBNU, karena itu disebutnya sebagai "hanya isu elit Jakarta".

"Yang kami harapkan pengurus memperhatikan persoalan nahdliyin jelata-jelata ini," kata Zuhdi Abdurrahman pengurus Ansor Bantul DIY yang ikut dalam acara itu.

Hasan berharap, para kiai sepuh bisa menengahi keributan antara tanfidz dan syuriah PBNU.

Dalam acara Mubes itu, panitia mengaku sudah mengundang pengurus PWNU DIY, namun tidak terlihat hadir.

Dihubungi terpisah, ketua PWNU DIY Zuhdi Muhdlor mengatakan tidak mempersoalkan mubes tersebut.

"Ya gak apa-apa, itu teman-teman NU kultural. Kita perlu dengar aspirasinya," katanya.

"Yang penting tetap jaga ketenangan dan kekompakan warga NU," imbuh Zuhdi.

Gus Yahya menolak mundur

Sebelum, perseteruan di dalam tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masih berlanjut.

Kali ini muncul surat edaran yang menyatakan Yahya Cholil Staquf tidak lagi menjabat Ketua Umum PBNU terhitung sejak 26 November 2025.

Namun kubu Gus Yahya menganggap surat itu tidak sah.

Surat itu diteken Wakil Rais Aam PBNU, Afifuddin Muhajir dan Katib Ahmad Tajul Mafakhir.

Dalam surat itu juga disebutkan, bahwa kepemimpinan PBNU kini di tangan Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar.

Tapi, Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, Najib Azca, menyebut surat yang beredar tersebut tidak sah serta tidak mewakili keputusan resmi PBNU.

Di sisi lain, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan, dirinya tidak bisa diberhentikan melalui rapat harian pengurus Syuriyah PBNU.

Karena itulah, Gus Yahya mengatakan dia tidak akan mundur walau muncul desakan agar dia mundur dari ketua umum ormas Islam terbesar di Indonesia itu.

Seperti apa isi surat yang menyatakan Gus Yahya bukan lagi Ketum PBNU?

Dalam surat yang diteken diteken Wakil Rais Aam PBNU, Afifuddin Muhajir dan Katib Ahmad Tajul Mafakhir, ada beberapa butir keputusan yang diambil.

Antara lain, menyatakan Yahya Cholil Staquf tidak lagi menjabat Ketua Umum PBNU terhitung dari 26 November 2025. PBNU, dalam surat, menuliskan Gus Yahya tidak lagi mempunyai wewenang dan hak atas jabatan Ketum PBNU.

"Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas, maka KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU terhitung mulai 26 November 2025 pukul 00.45 WIB," bunyi keputusan surat tersebut seperti dilansir dari Detik.com.

"Bahwa berdasarkan butir 3 di atas, maka KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi memiliki wewenang dan hak untuk menggunakan atribut, fasilitas, dan/atau hal-hal yang melekat kepada jabatan Ketua Umum PBNU maupun bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Nahdlatul Ulama terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB," lanjut keterangan keputusan.

Surat yang disebut tindak lanjut keputusan rapat harian Syuriyah PBNU ini juga meminta agar PBNU segera menggelar rapat pleno.

Rapat itu untuk membahas pemberhentian dan pergantian fungsionaris alam struktur PBNU.

"Bahwa untuk memenuhi ketentuan dan mekanisme yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (4) Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rapat, Pasal 8 huruf a dan b Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Fungsionaris, Pergantian Antar Waktu dan Pelimpahan Fungsi Jabatan, serta Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor: 01/X/2023 tentang Pedoman Pemberhentian Pengurus, Pergantian Pengurus Antar Waktu, dan Pelimpahan Fungsi Jabatan Pada Perkumpulan Nahdlatul Ulama, maka Pengurus Besar Nahdlatul Ulama akan segera menggelar rapat pleno," demikian bunyi keterangan tersebut.

Dalam surat itu juga disebut, selama kekosongan jabatan Ketua Umum PBNU, kepemimpinan pengurus Besar Nahdlatul Ulama sepenuhnya berada di tangan Rais Aam selaku pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama.

Surat ini dibenarkan oleh Katib Tajul Mafakhir. Ia menyebut surat ini merupakan risalah rapat.

"Demikian bunyi keputusannya dalam risalah rapat itu," ujarnya ketika dimintai konfirmasi.

Wasekjen PBNU: 'Surat itu tidak sah'

Namun demikian, Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, Najib Azca mengirimkan surat yang isinya menyebut surat yang beredar tersebut dinyatakan tidak sah serta tidak mewakili keputusan resmi PBNU.

Di surat dengan nomor: 4786/PB.03/A.I.01.08/99/11/2025 itu, menyebutkan beberapa hal.

Pertama dan kedua, menjelaskan seperti apa keabsahan surat edaran PBNU.

Selanjutnya, menjelaskan bahwa "Surat resmi PBNU tidak memuat watermark "DRAFT". Apabila terdapat watermark tersebut, maka surat tersebut bukan surat final dan tidak memiliki kekuatan administrasi".

Kemudian dijelaskan pula "QR Code tanda tangan pada surat yang beredar apabila dipindai menghasilkan status 'TTD belum sah', sehingga surat tersebut tidak dapat dianggap sebagai dokumen resmi PBNU.

Terakhir, menyatakan "Nomor surat tersebut apabila diverifikasi akan menampilkan keterangan 'Nomor Dokumen tidak terdaftar', sehingga secara system dinyatakan tidak valid dan tidak tercatat dalam basis data resmoi PBNU.

Karena itulah, menurut Najib Azka, seperti yang tertuang dalam surat yang diterima BBC News Indonesia, "surat yang beredar tersebut dinyatakan tidak sah serta tidak mewakili keputusan resmi PBNU".

Gus Yahya: Saya menolak mundur, saya tidak akan mundur

Setelah beredar surat yang menyebut dirinya bukan lagi Ketum PBNU, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menggelar jumpa pers pada Rabu (26/11).

Gus Yahya menegaskan bahwa dirinya tidak bisa diberhentikan melalui rapat harian pengurus Syuriyah PBNU.

Oleh sebab itu, Gus Yahya menyatakan dia tidak akan mundur walau muncul desakan agar dia mundur dari jabatan ketum PBNU.

"Saya sebagai mandataris, tidak mungkin bisa diberhentikan kecuali melalui Muktamar. Saya diminta mundur dan saya menolak mundur, saya menyatakan tidak akan mundur, dan saya tidak bisa diberhentikan kecuali melalui Muktamar," kata Gus Yahya dalam jumpa pers, Rabu (26/11), yang disiarkan Kompas TV.

Proses rapat harian Syuriyah itu, menurutnya, tidak dapat diterima.

Alasannya, isinya hanya melontarkan tuduhan-tuduhan dan melarang dirinya untuk memberikan klarifikasi.

Dia menilai, keputusan untuk memberhentikannya adalah tindakan yang melampaui wewenang rapat harian Syuriyah PBNU.

"Rapat harian Syuriyah itu tidak bisa memberhentikan siapapun, tidak ada wewenang untuk memberhentikan siapapun. Nggak ada wewenangnya," ujar Gus Yahya.

"Menghentikan fungsionaris lembaga saja enggak bisa, apalagi Ketua Umum," imbuh dia.

Gus Yahya juga menegaskan, tidak ada pejabat di lingkungan kepengurusan NU yang mempunyai wewenang tidak terbatas.

Setiap orang, setiap jabatan, tugas, dan wewenangnya diatur oleh konstitusi organisasi atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).

"Jadi tidak bisa sembarangan, walaupun orang itu sangat dimuliakan, tetap saja tugas dan wewenangnya dibatasi oleh konstitusi dan aturan-aturan organisasi sehingga tidak bisa digunakan, tidak bisa melakukan hal-hal di luar tugas dan wewenang," ucap dia.

Gus Yahya juga menegaskan dirinya tidak bisa diberhentikan melalui surat edaran, kecuali melalui forum muktamar.

"Saya sebagai mandataris tidak mungkin bisa diberhentikan kecuali (lewat) muktamar," tegasnya, seperti dilansir Kompas.com.

Apa faktor yang menjadi alasan Gus Yahya didesak mundur?

Sebelumnya, Rais Aam alias pejabat tertinggi di badan musyawarah PBNU mendesak Yahya Cholil Staquf mundur dari jabatan ketua umum paling lambat akhir pekan lalu, tapi ultimatum itu dianggap tak berdasar.

Desakan agar Yahya meletakkan jabatan mencuat usai Rapat Harian Syuriah PBNU di Jakarta, 20 November lalu.

Sikap dan kebijakan Yahya dinilai bertentangan dengan nilai dan ajaran NU, salah satunya karena Yahya dianggap memiliki relasi dengan kelompok Yahudi internasional.

Tuduhan terhadap Yahya itu merujuk undangannya terhadap akademisi berdarah Yahudi dari Stanford University Amerika Serikat, Peter Berkowitz.

Agustus lalu di Jakarta, Peter memberi ceramah pada setidaknya 25 anggota NU dalam acara Akademisi Kepemimpinan Nasional NU.

Keberadaan Peter yang dianggap pro-Zionis saat itu memicu kontroversi, terutama setelah dia berceramah di Universitas Indonesia. Otoritas kampus itu lantas meminta maaf ke publik "karena tidak cermat memeriksa latar belakang Peter".

Keberadaan Peter itu pula yang pekan lalu menjadi alasan Rapat Harian Syuriah PBNU mengultimatum Yahya Staquf mundur dari jabatan ketua umum.

"Diundangnya narasumber yang terkait dengan jaringan zionisme internasional dalam Akademi Kepemimpinan Nasional NU telah melanggar nilai dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An Nahdliyah serta bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama," begitu bunyi risalah rapat tersebut.

Usai rapat itu pula, Rais Aam PBNU, Miftachul Achyar mengeluarkan surat pemecatan untuk Charles Holland Taylor, yang berstatus penasihat khusus bidang luar negeri untuk Yahya Staquf. Taylor dituding berafiliasi jaringan zionis internasional.

Pada 23 November lalu, hari tenggat ultimatum pengunduran diri yang ditentukan Rais Aam PBNU, Yahya menggelar pertemuan dengan sejumlah pengurus organisasi itu. Setelahnya, dia menyatakan tak akan mengundurkan diri.

Yahya berdalil, permintaan Rais Aam PBNU "tidak bisa dieksekusi, tidak bisa mengikat". Dia menyatakan akan menuntaskan masa jabatannya yang berakhir pada 2026.

"Ribut-ribut di PBNU ini membuat kami malu"

BBC News Indonesia mewawancarai sejumlah pengurus cabang NU di Jawa Timur. Mereka menilai konflik di antara petinggi PBNU berdampak buruk bagi organisasi.

"Dampak ribut-ribut di PBNU ini jujur saja membuat kami malu," ujar salah seorang ketua cabang yang meminta diidentifikasi sebagai Yanuar.

Ia pun mendesak kisruh internal ini bisa segera diselesaikan sehingga tidak berlarut-larut di ruang publik yang dapat memperkeruh citra NU.

Menurut Yanuar, para elite PBNU terlalu sering muncul di ruang politik nasional, alih-alih hadir di tengah masyarakat, terutama warga Nahdliyin.

"PBNU tetap dihormati kok secara struktur, tapi kedekatan emosionalnya melemah. Ini tidak seperti NU yang dulu yang lebih fokus pada dakwah, pendidikan, dan sosial," ujarnya.

Ketua cabang NU di Jawa Timur lainnya, yang meminta diidentifikasi sebagai Amran, mengutarakan hal serupa.

Amran menilai konflik di kalangan elite PBNU menunjukkan bahwa organisasi kini sudah kehilangan kewibawaan.

Menurutnya, para petinggi PBNU saat ini lebih sering membicarakan soal isu-isu nasional seperti tambang dan politik, alih-alih turun ke masyarakat untuk berkonsolidasi atau menggelar pengajian.

"Harus kritis ke pemerintah, tapi itu tidak dilakukan. Yang terjadi justru asyik dengan politik, tambang, dan calon-mencalonkan politisi," ujar Amran.

"Saya melihat konflik ini sebagai peringatan. Ini menjadi pembelajaran bahwa NU memang harus berubah," tuturnya.

Intelektual muda NU, Nadirsyah Hosen, dalam kicauannya di media sosial X pada 23 November 2025 menyebut organisasi NU "sakit parah" dan "kehilangan arah."

Nadirsyah enggan berkomentar lebih lanjut soal konflik PBNU, tapi mempersilakan BBC News Indonesia untuk mengutip kicauan tersebut.

"Ini bukan lagi soal organisasi yang macet. Ini soal mesin yang mati dan dibiarkan karatan selama berbulan-bulan," kata Nadirsyah.

Nadirsyah menyitir konflik antara Ketua Umum PBNU dan Sekjen, Bendahara Umum, serta Rais Aam PBNU.

Adapula Rais Aam PBNU yang disebutnya tidak sreg dengan Katib Aam yang kebetulan masih keluarga dekat Ketua Umum PBNU.

Berdasarkan AD/ART NU, struktur kepengurusan terbagi dua yakni syuriah yang bersifat keulamaan dan tanfidziyah yang merupakan pelaksana organisasi.

Rais Aam merupakan urutan tertinggi di struktur syuriah NU, disusul Katib Aam. Mereka bertugas menetapkan kebijakan keagamaan dan arah fikih organisasi.

Sementara ketua umum adalah struktur tertinggi di tanfidziyah, disusul sekretaris jenderal.

Secara aturan, menurut Nadirsyah, surat resmi seharusnya diteken empat pejabat tersebut yakni Rais Aam, Katib Aam, Ketua Umum, dan Sekjen PBNU.

Namun, akibat konflik yang terjadi, surat resmi resmi syuriyah hanya diteken Rais Aam, sementara surat tanfidziyah hanya ditandatangani ketua umum.

"Masing-masing kubu berjalan sendiri. Nahdliyin bergerak tanpa arahan, tanpa bimbingan, tanpa kepemimpinan PBNU," katanya.

"Bukan melayani jemaah, bahkan menggerakkan roda organisasi saja sudah tak sanggup. AD/ART sudah jadi dokumen mati," ujarnya.

BBC News Indonesia menghubungi Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf untuk mengonfirmasi anggapan bahwa elite PBNU telah meninggalkan Nahdliyin, tapi tak beroleh balasan.

Sementara Sekretaris Jenderal Saifullah Yusuf menyangkal PBNU berjarak dengan Nahdliyin dan lebih sibuk dengan urusan politik atau tambang.

Siapa Charles Holland Taylor yang dipecat Rais Aam PBNU?

Salah satu alasan Rais Aam PBNU meminta Yahya mengundurkan diri adalah dugaan keterlibatan jaringan zionis internasional. Charles Holland Taylor yang baru saja dipecat, dituding menjadi bagian dari persoalan tersebut.

Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar memecat Taylor lewat surat edaran bernomor 4780/PB.23/Α.ΙΙ.10.71/99/11/2025.

Pertanyaannya, siapa sebenarnya Charles Holland Taylor? Apakah dia memang memiliki afiliasi dengan jaringan zionis internasional?

Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Najib Azka yang pernah bekerja sama dengan Taylor pada forum R20 pada 2022 meragukan tuduhan tersebut.

"Saya tak percaya Taylor pro-zionis, itu simplifikasi saja," ujar Najib.

Najib mengatakan, Taylor memang ikut serta dalam rombongan Yahya saat berangkat ke Israel pada 2018 , tapi ia menyebut kehadiran Taylor hanya mendampingi Yahya.

"Taylor itu think-tank (pemberi masukan) Gus Yahya soal hubungan internasional," ujar Najib.

Sebelum aktif membantu Yahya dan sejumlah tokoh PBNU, Taylor yang berasal dari Amerika Serikat itu merupakan pengusaha telekomunikasi.

"Taylor itu punya jaringan internasional kuat," kata Najib.

Taylor yang lahir di Winston-Salem, North Carolina, Amerika Serikat, mengklaim membuat sejumlah saran yang telah diadopsi NU.

Pertanyaan berikutnya, bagaimana Taylor bisa menjadi penasihat Yahya?

Najib menyebut Taylor mulai masuk ke lingkaran NU setelah berkenalan dengan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Saat itu Gus Dur baru saja lengser dari kursi presiden.

Keduanya, menurut Najib, disebut bertemu di Pantai Parang Kusumo, Yogyakarta, sekitar tahun 2003.

Mereka menjadi akrab, terang Najib, lantaran memiliki ketertarikan yang sama: mistisisme.

Taylor disebut Najib tertarik dengan sosok Gus Dur yang seorang intelektual tapi lekat dengan mistisisme.

"Dari sana mereka ngobrol panjang," lanjut Najib, seraya menambahkan bahwa Taylor beralih menjadi muslim pada 2003 dan menikahi "warga NU di Magelang."

Mengutip situs organisasi Bayt Ar-Rahmah, Taylor bersama Gus Dur kemudian mendirikan LibForAll pada 2003. LibForAll merupakan lembaga yang berfokus pada strategi kontra-ekstremisme di seluruh dunia.

Lantaran Gus Dur akrab dengan banyak kiai di NU, pergaulan Taylor di organisasi pun disebut Najib kian meluas.

Ia pun berkenalan dengan Musthofa Bisri atau Gus Mus dan Yahya Cholil Staquf. Perkenalan itu disebut Najib berlangsung pada 2013.

Taylor, Gus Mus, dan Yahya belakangan mendirikan Bayt Ar-Rahmah pada 2014.

Kedua lembaga ini, LibForAll dan Bayt Ar-Rahmah, disebut terinspirasi dari para leluhur Jawa yang menggunakan sikap lunak dalam melawan ekstremisme.

Pada Maret 2017, Bayt Ar-Rahmah dan Gerakan Pemuda Ansor meluncurkan gerakan global bernama "Humanitarian Islam".

Dari sini, Yahya dan Taylor pun semakin dekat, menurut Najib.

"Gus Yahya itu mengandalkan screening dari Gus Dur," kata Najib, menjabarkan alasan saat ditanya alasan Yahya bisa dekat Taylor.

Taylor juga disebut Najib ikut berhaji bersama rombongan PBNU pada 2023. Kala itu, Taylor berangkat haji dengan menggunakan kuota PBNU.

"Karena penasihat ketum, jadi bisa pakai kuota PBNU," lanjut Najib, yang turut dalam rombongan haji tersebut.

Pada saat itulah, Taylor mengganti namannya menjadi "Haji Muhammad Kholil" atau "Pak Kaji Muh" di kalangan NU.

Yang memimpin penggantian nama Taylor kala itu, menurut Najib, adalah Miftachul Akhyar. Miftachul pula yang pekan lalu mengeluarkan surat pemecatan untul Taylot.

Merujuk rekam jejak itu, Najib menilai tudingan Taylor terafiliasi jaringan zionis "dibuat-buat."

Yahya Cholil Staquf juga telah menepis dirinya terkait jaringan zionis internasional.

Ia menyebut, kunjungan ke Israel pada 2018 dan bertemu Benjamin Netanyahu "demi memperjuangkan kemerdekaan Palestina".

"Saya terang-terangan dan tegas di berbagai forum pada waktu itu bahwa saya datang demi Palestina," kata Yahya.

Yahya sejatinya bukan pimpinan NU pertama yang berkunjung ke Israel.

Gus Dur juga sempat mengunjungi Israel pada 1994 atas undangan Perdana Menteri Israel kala itu, Yotzha Rabin.

Gus Dur disebut diundang untuk menyaksikan penandatanganan perjanjian damai antara Israel dan Yordania. Ia juga setuju untuk mensponsori Bali Holocaust Conference pada 2007 bersama Simon Wiesenthal Center.

Semasa menjadi presiden, Gus Dur juga mewacanakan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Menurut jurnalis Budiarto Shambazy dalam Damai Bersama Gus Dur, sikap itu diambil Gus Dur "agar Indonesia dapat memiliki posisi tawar yang lebih di tengah bangsa-bangsa Arab".

Pertanyaannya, apakah Gus Dur kala itu juga mendapat tentangan dari internal PBNU, seperti dialami Yahya Staquf kali ini? Najib menyebut Gus Dur juga bernasib sama.

Najib menyebut Gus Dur bahkan sempat "diadili" oleh para kiai di Pesantren Krapyak. "Kiai akhirnya bisa menerima alasan Gus Dur," kata Najib.

Bagaimana perkembangan terbaru?

Mengenai hubungannya dengan para petinggi PBNU, salah satunya Sekjen PBNU Saifullah Yusuf, Yahya memberi jawaban.

"Sebetulnya baik-baik saja. Mungkin perasaan saya, ya, mungkin dia terlalu sibuk enggak pernah hubungi saya," kata Yahya kepada pers, Minggu (23/11).

Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf bilang hubungannya dengan Yahya "baik-baik saja", kendati tak menyangkal pernah berbeda pendapat

"Itu dinamika biasa... itu dalam konteks jam'iyyah [organisasi]," kata Saifullah.

Katib Aam PBNU Ahmad Said Asrori, seusai bertemu Yahya Cholil Staquf dan sejumlah kiai di kantor PBNU di Jakarta, 23 November lalu menyebut Yahya tak akan mundur.

"Sepakat, kepengurusan PBNU harus selesai sampai satu periode yang muktamanya kurang lebih satu tahun lagi," kata Asrori.

"Semuanya, tidak ada pemakzulan, tidak ada pengunduran diri, semua sepakat begitu. Semua gembleng 100 persen ini," tuturnya.

NU akan menggelar muktmatar untuk memilih kepengurusan baru pada 2026, tapi lokasi pelaksanaan belum ditetapkan.

Yahya berkata, pimpinan PBNU akan menggelar pertemuan lanjutan yang akan dihadiri para kiai sepuh untuk menuntaskan konflik. Pertemuan rencana digelar di Pondok Pesantren Lirboyo di Kediri, Jawa Timur.

Hanya saja, Yahya belum memerinci kapan pertemuan itu akan digelar.

"Kami menunggu bagaimana nanti komunikasi di antara beliau-beliau untuk menetapkan waktunya, tapi tempat sudah disepakati yakti di Pondok Pesantren Lirboyo," kata Yahya.

Kepada wartawan Fatikhin yang melaporkan untuk BBC News Indonesia dari Kediri, Ponpes Lirboyo menyatakan tengah bersiap menjadi tuan rumah. Namun mereka tak bisa memastikan kapan pertemuan bakal dihelat.

"Lirboyo bersedia menghelat forum apabila pertemuan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berkepentingan," terang Ponpes Lirboyo.

"Sekaligus membuka ruang untuk menghadirkan para kiai sepuh sebagai penuntun suasana dialog agar tetap teduh dan berorientasi pada kemaslahatan NU," demikian keterangan tertulis mereka.

Apakah ini kisruh pertama di PBNU?

Gejolak di pucuk pimpinan PBNU kali ini bukan yang pertama terjadi.

Pada 2021, tahun di mana Yahya terpilih sebagai ketua umum, mencuat tudingan soal turut campur Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, dalam keterpilihan Yahya.

Tudingan itu disampaikan Ketua Umum PBNU periode 2010-2021, Said Aqil Siradj, dalam siniar Akbar Faizal Uncensored.

Dikutip dari Tempo, Said Aqil menyebut Jokowi tak menginginkannya menjadi Ketua Umum PBNU.

"Pak Jokowi tidak senang kalau saya terpilih lagi di NU. Maka di Muktamar Lampung semua itu diatur sehingga saya kalah," tuding Said kala itu. Jokowi hingga saat ini tak pernah merespons tuduhan tersebut.

Muktamar yang berlangsung di Bandar Lampung itu, Yahya terpilih setelah mendapatkan 337 suara, berbanding 210 suara milik Said Aqil.

Rapat pleno berlangsung panjang, dari 23 hingga 24 Desember 2024.

Adapula pertentangan saat sekelompok orang yang mengatasnamakan pemuda NU menolak pencalonan Hasim Muzadi sebagai Rais Aam PBNU pada 2010.

Mereka menilai Hasyim telah membuat NU bergerak ke dalam politik praktis sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi.

Berpijak pada rangkaian peristiwa di masa lalu, Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Najib Azka enggan berkomentar lebih lanjut terkait kisruh di PBNU kali ini.

Ia hanya menjawab singkat, "Ini dinamika jelang muktamar."

Fatikhin, wartawan di Kediri, Jawa Timur, berkontribusi dalam laporan ini