Pembebasan pilot Selandia Baru disebut sebagai ‘preseden baik’ untuk membuka kembali dialog damai di Papua

Keberhasilan negosiasi antara pemerintah Indonesia dan sayap militer Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk membebaskan pilot Philip Mark Mehrtens, yang berlangsung tanpa baku tembak ataupun bentuk kekerasan lainnya, disebut pengamat sebagai “preseden baik” yang bisa membuka pintu dialog damai untuk penyelesaian masalah-masalah Papua lainnya ke depan.

Philip Mark Mehrtens, pilot Susi Air asal Selandia Baru, bebas pada akhir pekan lalu setelah disandera sayap militer OPM selama lebih dari satu setengah tahun.

Tim gabungan TNI-Polri serta kubu OPM sama-sama mengatakan proses pembebasan Mehrtens berlangsung tanpa kekerasan.

Pembebasan merupakan hasil negosiasi panjang yang melibatkan tokoh gereja, tokoh adat, serta otoritas terkait di Papua, kata pendeta Benny Giay, tokoh masyarakat setempat.

Usman Hamid, direktur eksekutif Amnesty International Indonesia, bilang pembebasan Mehrtens adalah "preseden baik" yang bisa membuka kembali jalan menuju dialog perdamaian.

“Saya berharap sekali dengan pembebasan ini kedua belah pihak menurunkan tensinya, menurunkan eskalasinya untuk membuka kembali pintu-pintu negosiasi,” kata Usman.

“Ke depan, tentu dalam jangka panjang saya punya harapan bahwa dialog itu benar-benar bisa menghentikan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di sana.”

Presiden terpilih Prabowo Subianto sempat mengatakan OPM adalah kelompok separatis yang “telah membunuh rakyat yang tidak berdosa”.

Meski begitu, Prabowo pun menegaskan bahwa “pendekatan lunak” mesti didahulukan dalam menghadapi OPM.

“Pendekatan saya kira harus sesuai dengan hukum. Tentunya kita ingin pendekatan yang soft. Sekarang kita ingin pendekatan, penyelesaian politik yang damai. Kita usulkan ke mereka, silakan tutup buku, tanggalkan senjata, kembali ke masyarakat,” kata Prabowo pada November 2023.

Tanpa kekerasan, tanpa korban

Philip Mark Mehrtens, pilot Susi Air asal Selandia Baru, bebas pada Sabtu (21/09) setelah disandera kelompok pimpinan Egianus Kogoya sejak 7 Februari 2023.

Egianus adalah panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), sayap militer OPM, untuk wilayah Ndugama-Derakma di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.

Menurut keterangan otoritas Indonesia, pasukan TNI-Polri yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Damai Cartenz 2024 mulanya menjemput pilot Mehrtens di Kampung Yuguru di Distrik Maibarok, Nduga.

Ia lalu diterbangkan ke Markas Komando (Brimob) Batalyon B di Timika, Papua Tengah.

Setelah tiba di Timika sekitar pukul 11.30 WIT, Mehrtens disebut menjalani pengecekan medis dan psikologis.

Mehrtens kemudian tiba di Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma di Jakarta sekitar pukul 22.30 WIB.

Tak lama, pemerintah Indonesia menyerahkannya kepada pemerintah Selandia Baru yang diwakili Kevin Burnett, duta besar Selandia Baru untuk Indonesia.

Brigadir Jenderal Polisi Faizal Ramadhani, wakil kepala Polda Papua sekaligus kepala operasi Satgas Damai Cartenz 2024, mengatakan keberhasilan pembebasan pilot Mehrtens merupakan hasil dari “soft approach” atau “pendekatan lunak” yang selama ini dilakukan TNI-Polri.

“Kami mengedepankan pendekatan melalui tokoh agama, tokoh gereja, tokoh adat dan keluarga dekat dari Egianus Kogoya,” kata Faizal.

“Pendekatan ini penting dilakukan untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa baik dari aparat, masyarakat sipil, dan sekaligus menjaga keselamatan dari pilot itu sendiri.”

Faizal menegaskan bahwa penyelamatan dilakukan “tanpa ada korban jiwa dari pihak mana pun”.

Komisaris Besar Bayu Suseno, Kepala Humas Satgas Damai Cartenz 2024, mengatakan hal senada.

Menurutnya, misi pembebasan pilot Mehrtens adalah “misi damai tanpa menggunakan upaya represif”.

“Kami kedepankan tim negosiator dari tokoh lokal,” kata Bayu pada BBC News Indonesia.

Sebby Sambom, juru bicara Komando Nasional (Komnas) TPNPB, juga mengatakan “tidak ada kontak senjata” dalam proses pembebasan pilot Mehrtens.

Meski begitu, Sebby menuding Egianus dan kelompoknya telah “mengkhianati” TPNPB dan menerima suap dari pemerintah Indonesia untuk membebaskan si pilot.

Itu karena pembebasan yang terjadi tak sejalan dengan proposal yang telah disepakati sebelumnya antara Sebby dan Egianus.

Egianus dan kelompoknya, kata Sebby, justru bergerak sendiri menyerahkan Mehrtens kepada TNI-Polri.

“Itu artinya mereka tunduk kepada TNI-Polri, yang kami anggap mereka musuh” kata Sebby.

“Kami sudah mencurigai mereka terima uang suap dari Indonesia.”

Bayu dari Satgas Damai Cartenz 2024 mengatakan negosiasi selama ini memang dilakukan langsung dengan Egianus dan kelompoknya, tidak melalui Sebby.

Baca juga:

Namun, Bayu membantah tudingan Sebby bahwa pemerintah Indonesia telah menyuap Egianus.

“Logika Anda dipakai dong,” kata Bayu.

“Sebby itu tidak terhubung sama KKB [kelompok kriminal bersenjata] di lapangan. Dia klaim dirinya sebagai jubir, tapi tidak nyambung sama KKB di lapangan.”

Sementara itu pendeta Benny Giay, mantan Ketua Sinode Gereja Kemah Injil (Kingmi) di Tanah Papua, bilang pembebasan pilot Mehrtens sudah “sesuai dengan skenario pemerintah” yang ia dengar sejak November 2023.

Saat itu, katanya, ia dikontak orang dekat Egianus untuk mencari jalan memulangkan si pilot. Sejak itu, pembicaraan telah terjadi dengan pemerintah dan kepolisian setempat terkait rencana pembebasan.

“Pimpinan gereja, tokoh adat, terlibat dalam negosiasi,” kata Benny.

“Cuma yang saya heran, sampai bulan segini baru bebas. Padahal [pembicaraan] ini [sudah dari] bulan November tahun lalu.”

‘Preseden baik’ untuk dialog ke depan

Usman Hamid, direktur eksekutif Amnesty International Indonesia, mengatakan pembebasan pilot Philip Mark Mehrtens merupakan “perkembangan yang terpenting di dalam dinamika konflik bersenjata Papua, setidaknya dalam 10 tahun terakhir”.

Usman bilang ini pertama kalinya pembebasan sandera OPM terjadi melalui negosiasi damai tanpa kekerasan.

Sebagai perbandingan, faksi OPM pimpinan Kelly Kwalik – terbunuh dalam sebuah operasi penyergapan pada 2009 – sempat menyandera 26 orang di Distrik Mapenduma, Nduga, selama kurang lebih empat bulan dari Januari hingga Mei 1996.

Mereka yang disandera termasuk Tim Ekspedisi Lorentz 1995, yang meneliti ragam flora dan fauna di Mapenduma sejak November 1995, serta 13 warga sipil.

Salah satu pemimpin dalam kelompok Kelly yang terlibat dalam penculikan ini adalah Daniel Yudas Kogoya, ayah dari Egianus Kogoya yang sempat menyandera pilot Mehrtens (juga) di Nduga.

Baca juga:

Menurut pengamat terorisme Sidney Jones, kelompok Egianus memang merupakan sempalan dari kelompok Kelly.

Pada Mei 1996, Prabowo Subianto yang belum lama diangkat jadi pemimpin Komando Pasukan Khusus (Kopassus) ABRI (kini TNI) memimpin operasi pembebasan sandera Mapenduma.

Singkat cerita, hampir seluruh sandera berhasil bebas. Namun, sejumlah warga sipil sekaligus dua sandera peneliti tercatat meninggal dunia karena operasi militer tersebut.

Karena itu, melihat kini pilot Mehrtens bisa bebas tanpa ada kekerasan ataupun korban jiwa dalam prosesnya, Usman menilai ini merupakan “preseden baik” yang membawa harapan untuk membuka kembali dialog damai antara otoritas Indonesia dan komunitas di Papua.

“Ini mengingatkan kita bahwa pendekatan non-kekerasan Itu masih mungkin untuk bisa menyelesaikan segala situasi krisis keamanan,” kata Usman pada BBC News Indonesia.

“Pemerintah Indonesia maupun gerakan pro-kemerdekaan Papua perlu memanfaatkan momen penting ini untuk mengakhiri atau menjajaki pengakhiran konflik bersenjata yang sudah puluhan tahun berlangsung.”

Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat (ULMWP), Majelis Rakyat Papua (MRP), dan Dewan Gereja Papua (DGP) sempat menjalani tiga pertemuan penjajakan menuju perundingan damai di Jenewa, Swiss, masing-masing pada Juni, Agustus, dan November 2022.

Pertemuan terakhir pada November 2022 kemudian menghasilkan nota kesepahaman (MoU) mengenai Jeda Kemanusiaan Bersama.

TPNPB-OPM sempat menolak nota kesepahaman tersebut, terutama karena tidak melibatkan mereka dan TNI-Polri yang berkonflik di lapangan.

Kemudian, proses penjajakan ini bubar jalan setelah faksi OPM pimpinan Egianus menyandera pilot Mehrtens pada 7 Februari 2023, kata Usman.

Karena itu, Usman bilang pembebasan Mehrtens adalah langkah pertama untuk membuka kembali jalan menuju dialog perdamaian.

“Saya berharap sekali dengan pembebasan ini kedua belah pihak menurunkan tensinya, menurunkan eskalasinya untuk membuka kembali pintu-pintu negosiasi,” kata Usman.

“Ke depan, tentu dalam jangka panjang saya punya harapan bahwa dialog itu benar-benar bisa menghentikan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di sana.”

Baca juga:

Cahyo Pamungkas, peneliti utama di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), sepakat dengan Usman.

Menurut Cahyo, pembebasan Mehrtens akhir pekan lalu menunjukkan bahwa gerakan pro-kemerdekaan di Papua pun memiliki komitmen untuk menyelesaikan konflik secara damai.

“Mereka juga punya keinginan untuk memperjuangkan aspirasinya secara non-kekerasan,” kata Cahyo.

“Saya kira itu menjadi preseden yang baik untuk ke depan, untuk Indonesia juga bahwa konflik Papua bisa diselesaikan dengan menggunakan cara-cara non-kekerasan.”

Pada 2009, tim kajian Papua di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), yang kini telah dilebur ke BRIN, menerbitkan Papua Road Map, yang memetakan empat akar masalah sekaligus empat solusi untuk mewujudkan “Papua Baru”.

Di sini, “Papua Baru” dimaknai sebagai kondisi saat konflik Papua telah selesai dan Papua telah memasuki tahapan pascakonflik.

Seperti dibahas dalam Papua Road Map, empat akar masalah Papua adalah sejarah dan status politik, marginalisasi dan diskriminasi, kegagalan pembangunan, serta kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Masalah-masalah tersebut, menurut para peneliti LIPI, bisa diselesaikan dengan memberdayakan orang asli Papua, membentuk paradigma baru pembangunan untuk kesejahteraan rakyat, menciptakan hubungan politik yang konstruktif melalui rekonsiliasi dan pengadilan HAM, serta menjalankan mediasi politik melalui dialog.

“Dialog menjadi sebuah solusi kunci untuk mencapai ketiga solusi lainnya,” seperti tertulis dalam buku Updating Papua Road Map, yang terbit pada 2017 sebagai kelanjutan riset sebelumnya.

“Karena melalui dialog, maka pembicaraan dan kesepakatan tentang rekognisi, pembangunan, kekerasan, dan pelanggaran HAM dijalankan.”

Namun, dialog yang diusulkan tak pernah terwujud secara formal, kecuali penjajakan yang sempat terjadi di Jenewa pada 2022.

“Pemerintah belum memiliki komitmen yang kuat untuk menjalankan dialog politik,” kata Cahyo dari BRIN.

“Namun, kemarin kan [dalam proses pembebasan Mehrtens] walaupun itu bukan dialog ya, tapi pemerintah sudah memiliki kesediaan untuk bernegosiasi. Itu saya kira langkah penting yang harus diapresiasi juga, bersedia untuk bernegosiasi dengan Organisasi Papua Merdeka.”

Bagaimana sikap pemerintahan Prabowo nantinya?

Cahyo Pamungkas, peneliti utama di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), “agak pesimis” dengan prospek terwujudnya dialog dengan kelompok pro-kemerdekaan di Papua di era pemerintahan baru Prabowo Subianto nantinya.

Selama ini, termasuk dalam masa kampanye pemilu presiden 2024, Prabowo disebut kerap menekankan penggunaan “pendekatan keamanan” untuk menghadapi OPM.

Selain itu, narasi kampanye Prabowo pun fokus pada keberlanjutan era Presiden Joko Widodo, termasuk dalam hal pembangunan dan menarik investasi.

Karena itu, kata Cahyo, apa yang terjadi di Papua saat ini bisa saja terus berlanjut di era Prabowo.

“Makanya, kalau saya sendiri sebetulnya agak pesimis ya,” kata Cahyo.

Saat menghadiri sebuah diskusi di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur, pada November 2023, Prabowo sempat membahas hal ini.

Saat itu, ia bilang OPM adalah kelompok separatis yang “telah membunuh rakyat yang tidak berdosa”.

Meski begitu, di saat yang sama Prabowo pun menegaskan bahwa “pendekatan lunak” mesti didahulukan dalam menghadapi OPM.

“Pendekatan saya kira harus sesuai dengan hukum. Tentunya kita ingin pendekatan yang soft. Sekarang kita ingin pendekatan, penyelesaian politik yang damai. Kita usulkan ke mereka, silakan tutup buku, tanggalkan senjata, kembali ke masyarakat,” kata Prabowo.

“Kita harus menjaga masyarakat kita. Pendekatannya harus manusiawi. Kita tawarkan supaya mereka menghentikan kekerasan.”

Melihat komentar Prabowo soal “pendekatan lunak” itu, Usman Hamid dari Amnesty International Indonesia mengatakan masih ada harapan untuk terwujudnya dialog damai.

Namun, Usman mengingatkan, selama 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi, ada masalah besar terkait “koherensi kebijakan” antara satu kementerian dan kementerian lainnya.

Contoh paling mendasar, katanya, adalah penggunaan istilah yang berbeda-beda untuk menyebut kelompok pro-kemerdekaan di Papua.

Pada April 2024, TNI memutuskan menggunakan kembali istilah OPM setelah sebelumnya sempat menyebut mereka kelompok separatis teroris (KST).

Di sisi lain, Polri menggunakan terminologi kelompok kriminal bersenjata (KKB).

“Nomenklatur itu kan menentukan pilihan kebijakan,” ujar Usman.

“Kalau di Jakarta saja tidak koheren, bagaimana di lapangan?”

Wartawan Abeth You di Nabire, Papua, berkontribusi untuk laporan ini.