Tembakan tank Israel penyebab seorang prajurit TNI di Lebanon meninggal, kata PBB

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengutuk keras serangan Israel di Lebanon selatan yang meningkatkan risiko keselamatan pasukan perdamaian PBB. Pernyataan ini disampaikan setelah Kemlu menerima hasil penyelidikan awal PBB mengenai kematian tiga prajurit TNI pada akhir Maret lalu.

Namun, pakar keamanan menilai kecaman dan desakan masih belum cukup menjadi solusi jangka panjang konflik di Lebanon selatan, khususnya yang melibatkan pasukan perdamaian PBB.

Ia melihat eskalasi konflik di Lebanon akan meningkat seiring Iran dan AS melakukan gencatan senjata bersyarat.

Dalam temuan awal PBB disebutkan insiden yang menewaskan tiga prajurit TNI di Lebanon dalam waktu yang berbeda berasal dari proyektil tank milik Israel, dan kemungkinan jebakan peledak Hezbullah.

Bagaimana respons pemerintah Indonesia?

Kemlu mengklaim telah menerima dan merespons laporan awal PBB.

Kemlu mendesak PBB melakukan investigasi menyeluruh untuk memastikan keadilan bagi para korban, dan menyeret pelaku penyerangan ke pengadilan.

"Kami mendesak agar semua pihak terkait dapat menyelidiki dan juga mengadili para pelaku serta memastikan akuntabilitas dan kejahatan yang terjadi terhadap personel pemelihara perdamaian," tegas Plt Direktur Keamanan dan Perdamaian Internasional Kemlu RI, Veronica Vicka Rompis dalam jumpa pers di Kantor Kemlu, Jakarta Pusat, Rabu (07/04).

Vero mengatakan jika hasil investigasi final nantinya sejalan dengan temuan awal yang mengarah pada keterlibatan militer Israel, Indonesia siap mengambil langkah diplomatik yang sangat tegas.

"Kami menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional," katanya seperti dikutip Kompas.com.

Pemerintah akan meminta kepada PBB mendesak otoritas terkait untuk menyelidiki, mengadili, dan memastikan akuntabilitas penuh bagi para pelaku.

"Insiden-insiden ini tidak terlepas dari memburukya situasi di Lebanon. Indonesia terus mengtuk keras serangan Israel di Lebanon Selatan yang secara signifikan meningkatkan risiko yang dihadapi oleh personel pemelihara perdamaian PBB," tambahnya.

Tapi, ia tak menjelaskan rinci langkah diplomatik konkret yang akan diambil.

Dalam keterangan tertulis, Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan masih akan berkoordinasi dengan pihak TNI untuk mengambil langkah selanjutnya.

"Saya konsultasikan dengan Kapuspen TNI, karena ini masih ada kaitannya dengan Mabes TNI," katanya.

Pakar: Tidak cukup dengan desakan dan kecaman

Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan di Universitas Padjajaran, Profesor Muradi menilai kecaman dan desakan tidak cukup menyelesaikan masalah ini.

"Justru harusnya kita jauh lebih tegas. Karena begini, tentara yang dikirim ke sana itu atas nama negara," katanya.

Ia bilang, berdasarkan temuan awal dari PBB ini, semestinya sudah cukup bagi Indonesia mengambil langkah konkret.

Indonesia dapat mengambil langkah penangguhan pengiriman tentara untuk pasukan perdamaian di wilayah Lebanon sampai PBB memberi mereka kewenangan lebih untuk merespons setiap ancaman keselamatan.

"Jadi bukan cuma Indonesia kepentingannya, tapi juga negara yang mengirimkan pasukannya untuk peacekeeping force," katanya.

Penangguhan pengiriman anggota TNI ini dapat dilakukan sampai ada kejelasan dari PBB terkait kewenangan merespons ancaman keselamatan jiwa.

Baca Juga:

Kata Prof Muradi, selama masa penangguhan ini, tentara Indonesia tetap bisa bergabung dengan pasukan perdamaian di negara lain, misalnya Yordania.

Kewenangan bagi pasukan perdamaian PBB untuk merespons ancaman juga punya contoh terdahulu, kata Prof Muradi. Misalnya, di Mali dan Kongo.

"Mereka [pasukan perdamaian di sana] mendapatkan kewenangan lebih untuk merespons ketika ada serangan," katanya.

Ia khawatir, tanpa adanya kewenangan yang diberikan PBB kepada pasukan perdamaian ini hanya memperpanjang konflik yang ada. "Karena yang dilawan itu entitas negara yang jauh lebih tersuktur," katanya.

Prof Muradi juga melihat di saat Iran dan AS sepakat melakukan gencatan senjata bersyarat selama dua minggu, Israel akan mengerahkan kekuatannya di Lebanon.

"Artinya bahkan eskalasi justru akan lebih besar di situ [Lebanon] ketimbang di serangan terhadap ke Iran," katanya.

Siapa bertanggung jawab atas kematian tiga prajurit TNI?

Penyelidikan awal PBB menemukan kematian prajurit TNI bernama Farizal Rhomadon disebabkan tembakan tank Israel di Lebanon, pada 29 Maret lalu.

Adapun kematian dua prajurit TNI bernama Zulmi Aditya Iskandar dan Muhammad Nur Ichwan di Lebanon pada 30 Maret lalu disebabkan alat peledak rakitan yang kemungkinan dipasang Hizbullah.

"Ini adalah temuan awal, berdasarkan bukti fisik awal," sebut PBB dalam surat elektronik kepada BBC, pada Selasa (07/04).

PBB menambahkan, seluruh proses penyelidikan masih berlangsung dan meliputi keterlibatan pihak-pihak terkait.

PBB juga menyebut insiden-insiden tersebut "tidak dapat diterima" karena dapat tergolong sebagai kejahatan perang menurut hukum internasional.

PBB mengatakan telah meminta agar kasus-kasus tersebut diselidiki dan dituntut otoritas nasional untuk membawa para pelaku ke pengadilan.

Sebanyak tiga prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan penjaga perdamaian di Lebanon (UNIFIL) meninggal dunia dalam dua insiden terpisah di Lebanon selatan pada 29 dan 30 Maret.

Panglima TNI, Jendral Agus Subiyanto, memastikan semua korban mendapat Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB).

Bagaimana rincian investigasi awal?

Dalam surel yang diterima BBC, UNIFIL memaparkan lebih rinci temuan sementara mereka atas insiden pada 29 dan 30 Maret.

Insiden ini "telah merenggut nyawa tiga penjaga perdamaian kami yang pemberani dari Indonesia, Mayor Zulmi Aditya Iskandar, Sersan Satu Muhammad Nur Ichwan, dan Kopral Farizal Rhomadon".

"Kami telah membagikan temuan awal ini kepada pemerintah Indonesia, serta kepada Israel dan Lebanon," tulis surel dari UNIFIL kepada BBC, Selasa (08/04).

Berdasarkan bukti yang ditemukan, termasuk analisis lokasi dampak dan pecahan proyektil yang ditemukan di posisi PBB 7-1, proyektil tersebut adalah amunisi 120 mm dari meriam tank.

Proyektil ini ditembakkan sebuah tank Merkava milik Pasukan Pertahanan Israel dari arah timur, ke arah Ett Taibe, tulis UNIFIL.

"Perlu diingat bahwa, untuk mengurangi risiko terhadap personel Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNIFIL telah memberikan koordinat seluruh posisi dan fasilitasnya kepada Pasukan Pertahanan Israel pada 6 Maret dan 22 Maret".

Berdasarkan bukti yang tersedia—termasuk analisis lokasi ledakan, kendaraan yang terdampak, serta temuan alat peledak rakitan (improvised explosive device/IED) kedua di sekitar lokasi pada hari yang sama—ledakan tersebut disebabkan oleh IED yang diaktifkan oleh korban melalui kawat atau tali tipis (tripwire) yang dipasang secara tersembunyi dan diaktifkan oleh suatu pergerakan.

"Penyelidikan menilai bahwa, berdasarkan lokasi insiden, sifat ledakan, dan konteks saat ini, IED tersebut kemungkinan besar dipasang oleh Hizbullah," tulis surel UNIFIL.

Baca juga:

Dua insiden pada 29 Maret dan 30 Maret juga melukai sejumlah prajurit TNI.

Insiden pada 29 Maret mencederai tiga prajurit, yakni Praka Rico Pramudia, Praka Bayu Prakoso, dan Praka Arif Kurniawan.

Insiden pada 30 Maret melukai dua prajurit, yakni Lettu (Inf) Sulthan Wirdean Maulana dan Praka Deni Rianto.

Ada pula insiden 3 April yang mencederai tiga prajurit TNI. Namun, belum diketahui penyebab insiden ketiga itu.

UNIFIL menegaskan bahwa hasil penyelidikan insiden 29 dan 30 Maret "adalah temuan awal".

"Proses investigasi penuh oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) masih berlangsung, termasuk pelaksanaan prosedur yang diwajibkan serta keterlibatan dengan para pihak terkait untuk memahami secara menyeluruh konteks dan keadaan insiden tersebut di tengah berlanjutnya permusuhan. Selain itu, Dewan Penyelidikan akan dibentuk untuk kedua kasus tersebut, sesuai dengan prosedur PBB yang telah ditetapkan," jelas UNIFIL.

Dalam pesan terakhir, kelompok pasukan perdamaian di bawah PBB ini kembali mengutarakan duka cita terdalam kepada "keluarga para penjaga perdamaian yang gugur dan kepada pemerintah Indonesia".

"Insiden-insiden ini tidak dapat diterima. Kami telah meminta kepada pihak-pihak terkait agar kasus-kasus ini diselidiki dan dituntut oleh otoritas nasional untuk membawa para pelaku ke pengadilan dan memastikan pertanggungjawaban pidana atas kejahatan terhadap penjaga perdamaian".

"Serangan terhadap penjaga perdamaian PBB dapat merupakan kejahatan perang menurut hukum internasional. Semua pihak harus mematuhi kewajiban mereka untuk memastikan keselamatan dan keamanan penjaga perdamaian setiap saat. Kekebalan instalasi Perserikatan Bangsa-Bangsa harus dihormati".

Eskalasi terus terjadi

Gempuran di wilayah Lebanon selatan terus terjadi.

Pada Selasa (07/04), sebuah konvoi bantuan kemanusiaan yang diorganisasi kedutaan Vatikan harus berbalik arah saat menuju Kota Debel, kata seorang pastor di kota itu kepada kantor berita Reuters.

Kota yang terletak di Lebanon selatan dekat perbatasan dan didominasi warga Kristen ini dalam kondisi terkepung.

Di hari yang sama, pasukan penjaga perdamaian UNIFIL—Pasukan Interim PBB di Lebanon—mengatakan militer Israel telah memblokir sebuah konvoi logistik UNIFIL dan sempat menahan salah satu penjaga perdamaiannya.

Seorang juru bicaranya, Kandice Ardiel, mengatakan penahanan terhadap seorang penjaga perdamaian PBB merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional.

Di sisi lain, militer Israel telah memberi tahu UNIFIL bahwa mereka mengklaim telah membuka penyelidikan atas masalah tersebut.

Artikel ini akan terus diperbarui.