Syahrul Yasin Limpo divonis 10 tahun penjara dalam kasus pemerasan di Kementan

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda Rp300 juta kepada terdakwa Syahrul Yasin Limpo (SYL) atas tindak pidana pemerasan terhadap anak buahnya di lingkungan Kementerian Pertanian.

Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntutnya selama 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta atau subsider enam bulan kurangan.

Selain itu, Syahrul Yasin Limpo juga harus membayar uang pengganti sebesar Rp14 miliar dan US$30 ribu (sekitar Rp490 juta). Sebab, SYL disebut menerima "uang patungan" yang dikumpulkan dari pejabat eselon 1 di Kementan untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan pribadinya maupun keluarga serta koleganya selama rentang tahun 2019-2023.

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tipikor menyebut terdakwa Syahrul Yasin Limpo memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwaan kepadanya.

"Untuk menjatuhkan pidana diperlukan pertimbangan yang memberatkan terdakwa yaitu berbelit-belit memberikan keterangan, selaku penyelenggara negara tidak memberikan teladan yang baik, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi," ujar Ketua Majelis Hakim PN Tipikor.

"Terdakwa dan keluarganya menikmati hasil tindak pidana korupsi."

"Hal yang meringankan, terdakwa sudah berusia lanjut, belum pernah dihukum dan berkontribusi positif selaku Mentan dalam menangani krisis pangan saat pandemi," papar hakim.

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Meyer Simanjuntak, meyakini Syahrul Yasin Limpo (SYL) menerima Rp44,2 miliar dan US$30 ribu (setara Rp490 juta) dari pegawai kementerian selama menjabat sebagai Menteri Pertanian.

Uang puluhan miliar itu disebut jaksa dipakai untuk kepentingan pribadi SYL serta keluarganya. Beberapa di antaranya yang terungkap adalah untuk kado undangan, Partai Nasdem, acara keagamaan, charter pesawat, bantuan bencana alam, keperluan ke luar negeri, umrah, hingga kurban.

Vonis terdakwa Muhammad Hatta dan Kasdi Subagyono 'lebih ringan' dari tuntutan jaksa

Selain menjatuhkan pidana terhadap SYL, Majelis Hakim PN Tipikor juga menghukum terdakwa Direktur Kementan Muhammad Hatta dan Kasdi Subagyono.

Keduanya merupakan orang kepercayaan Syahrul Yasin Limpo yang ditugaskan meminta "uang patungan" kepada para pejabat eselon 1 di Kementerian Pertanian, meminjam sejumlah uang ke pihak ketiga, vendor, atau koperasi untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan SYL beserta keluarganya.

Kepada terdakwa Muhammad Hatta dan Kasdi Subagyono, hakim PN Tipikor menjatuhkan vonis penjara selama empat tahun dan denda Rp200 juta.

Hukuman itu lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut enam tahun kurungan.

Baca juga:

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan keduanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.

Namun hal yang meringankan adalah "karena mereka tidak menikmati hasil tindak pidana korupsi tersebut" dan "telah mengakui serta menyesali perbuatannya".

"Hal yang memberatkan terdakwa Hatta dan Kasdi tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, yang meringankan belum pernah dihukum dan bersikap sopan selama persidangan."

"Berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa, hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa kiranya sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat," ujar hakim.

Atas putusan hakim ini, ketiga terdakwa menyatakan akan berpikir terlebih dahulu selama tujuh hari untuk kemudian menyatakan sikap apakah menerima atau menolak vonis tersebut.

Untuk kepentingan pribadi dan keluarga, seperti apa rinciannya?

Sebelumnya, SYL didakwa menerima gratifikasi dari sejumlah pejabat Kementerian Pertanian yang digunakan untuk keperluan pribadinya. Total gratifikasi yang diterima adalah Rp 44,5 miliar, kata jaksa KPK dalam dakwaannya, Rabu (28/02) di Jakarta.

"Bahwa atas pengumpulan uang tersebut digunakan untuk kepentingan terdakwa beserta keluarga," ungkap jaksa KPK Taufiq Ibnugoho.

Uang itu diperoleh SYL selama menjabat Menteri Pertanian pada 2020-2023.

Jaksa menyebut uang tersebut diterima SYL dengan memeras anak buahnya di Kementerian Pertanian.

Diungkap pula bahwa SYL mengangkat beberapa orang kepercayaannya di Kementan, yang kelak disebut jaksa mempermudah yang bersangkutan untuk memberikan perintah.

Dalam amar dakwaannya, jaksa mengungkap bahwa Syahrul juga memaksa bawahannya menyetor uang sebesar 20% dari anggaran masing-masing.

Jika para bawahannya tidak dapat memenuhi permintaan terdakwa, maka jabatannya dalam "bahaya".

"Dapat dipindahtugaskan atau di-'non job'-kan oleh terdakwa, serta apabila ada pejabat yang tidak sejalan dengan hal yang disampaikan terdakwa tersebut agar mengundurkan diri dari jabatannya," ungkap jaksa.

Dalam dakwaannya, tim jaksa KPK mengungkap rincian penggunaan uang Rp 44,5 miliar hasil gratifikasi SYL.

Berikut rinciannya, seperti dilaporkan Detik.com:

Syahrul Yasin resmi mengundurkan diri

Sebelumnya, SYL resmi mengundurkan diri sebagai menteri pertanian, imbas dari proses hukum kasus dugaan korupsi yang kini menjeratnya.

Ia telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada Kamis (05/10). Meski demikian, surat hanya diterima oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

"Alasan saya mengundurkan diri adalah ada proses hukum yang saya hadapi dan saya harus siap menghadapi secara serius," ujar Syahrul di Kompleks Istana Negara, seperti dikutip dari Kompas.com.

Kendati begitu, dia meminta agar tidak ada stigma kepadanya atas kasus dugaan korupsi yang menjeratnya.

"Saya berharap jangan ada stigma maksudnya menghakimi saya dulu," tambahnya.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan dirinya sudah menerima surat pengunduran diri YSL dan menyebut adanya kemungkinan perombakan kabinet (reshuffle).

Baca juga:

Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, telah memerintahkan Syahrul Yasin Limpo segera menghadap Presiden Joko Widodo untuk memberikan surat pengunduran diri sebagai menteri pertanian.

Hal itu dia sampaikan di kantor DPP Nasdem, Jakarta, usai bertemu dan menerima laporan kadernya tersebut pada Kamis (05/10).

"Saya sudah menerima laporan Syahrul Yasin Limpo atas nama DPP Nasdem saya menyatakan segera menghadap Presiden, sampaikan surat pengunduran diri sebagai menteri pertanian," ucap Surya Paloh di hadapan wartawan.

"Agar apa? Memberikan penghormatan terhadap upaya penyidikan yang berlangsung, agar dia konsentrasi dan tentu saya ajak semua untuk memberikan peluang azas praduga tak bersalah."

"Nasdem tetap pada komitmen, ada masalah jangan lari, hadapi."

Sebelumnya pada Kamis (05/10) pagi, Syahrul Yasin Limpo dilaporkan bertemu dengan pegawai Kementan untuk berpamitan.

Dia tiba di gedung Kementan, Jakarta, pukul 09.00 WIB dengan menggunakan mobil dinas dan mengenakan pakaian batik motif berwarna kuning emas, namun dia tak berkomentar banyak kepada awak media yang menunggu di lobi gedung A.

"Saya akan menyelesaikan semua prosesnya," ucap Syahrul Yasin Limpo di Gedung Kementan.

Dari sana, dia kemudian menjalani pemeriksaan ke Polda Metro Jaya. Usai diperiksa selama tiga jam, dia berkata sudah menyampaikan keterangan terkait dugaan pemerasan yang diduga dilakukan pimpinan KPK.

Kendati begitu SYL tidak menjelaskan dengan rinci dugaan pemerasan tersebut.

"Salah satu yang saya selesaikan hari ini mendatangi Polda Metro Jaya menyampaikan keterangan dan berbagai hal yang berkait dengan dinas 12 Agustus 2023," katanya.

"Seperti apa laporan terjadinya pemerasan dan lain-lain... semua sudah saya sampaikan. Secara terbuka saya sampaikan."

Sebelumnya, Menteri SYL diduga hilang kontak setelah mengikuti acara di Spanyol, sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melanjutkan proses penyidikan terhadap dugaan korupsi di Kementerian Pertanian.

Pada Rabu (04/10) KPK menggeledah dua rumah pribadi SYL di Makassar, Sulawesi Selatan.

KPK belum mengumumkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Namun demikian, Menko Polhukam Mahfud MD mengaku telah mendapat informasi bahwa SYL sudah menjadi tersangka di KPK.

Namun pada Rabu (04/10) malam, SYL dilaporkan mendarat di Bandara Soekarno Hatta dan bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, di Kantor DPP Nasdem di Jakarta Pusat.

Kedatangan SYL di Nasdem Tower disaksikan sejumlah wartawan. Dia dilaporkan berada di lokasi selama empat jam.

Rekam jejak Syahrul Yasin Limpo

Syahrul Yasin Limpo memulai karir politiknya di Partai Golkar dengan menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pusat (DPP) wilayah Sulawesi Seatan pada 1993-1998.

Tapi pada 2018, Yasin Limpo memutuskan pindah ke Partai Nasdem dan dipercaya menduduki posisi Ketua DPP periode 2018-2023.

Di pemerintahan, ia pernah menjajal beberapa jabatan.

Di antaranya menjadi Bupati Gowa selama dua periode yaitu 1994-1999 dan 2000-2005.

Di Pilkada 2002, Syahrul Yasin Limpo menjabat sebagai Wakil Gubernur Sulsel bersama Amin Syam.

Kemudian di Pilkada 2008, dia memenangi kursi gubernur didampingi Agus Arifin Nu'mang dan terpilih kembali lewat Pilkada 2014.

Sederet pengalaman sebagai kepala daerah membuat Presiden Joko Widodo menunjuknya untuk bergabung ke Kabinet Indonesia Maju sebagai menteri pertanian periode 2019-2024.

Dinasti Yasin Limpo di Sulsel

Namun Syahrul Yasin Limpo bukan orang baru di dunia politik. Keluarganya disebut termasuk orang berkuasa di Sulawesi Selatan.

Ayahnya, Muhammad Yasin Limpo, disebut merupakan tokoh pejuang kemerdekaan.

Adapun ibunya, Siti Nurhayati duduk sebagai anggota DPRD Sulsel selama tiga periode dan menjadi anggota DPR RI pada periode 2004-2009.

Empat saudara kandung Syahrul Yasin Limpo juga menguasai kursi legislatif.

Anak-anak Syahrul Yasin Limpo pun mengikuti jejak sang ayah.

Putri sulungnya, Indira Chunda Thita saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem dari Dapil Sulsel I.

Anak keduanya, Kemal Redindo Syahrul, disebut pernah menjabat Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulsel.

Kemudian, keponakan Syahrul yakni Adnan Purichta Ichsan kini menjabat Bupati Gowa.