Survei kinerja Prabowo – Apakah gelombang unjuk rasa diperhitungkan dan sejauh mana bias dalam klaim kepuasan publik?

Pengamat politik menilai aksi demonstrasi yang bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka harus dilihat sebagai "vitamin" di tengah banjir pujian dari sejumlah lembaga survei yang menempatkan tingginya tingkat kepuasan kepemimpinannya.

Di beberapa survei, Poltracking Indonesia mengklaim kepercayaan publik terhadap Prabowo-Gibran mencapai 81,5%. Lembaga survei Index Politica juga mencatat kepuasan atas kinerja Prabowo-Gibran, serta jajaran Kabinet Merah Putih sebesar 83,5%.

Adapun jajak pendapat Center for Economic and Law Studies (Celios) memberi Prabowo nilai 3 dari skala 0-10 alias "sangat buruk".

"Demo adalah bagian mengingatkan pemerintahan yang budek tadi, karena pada dasarnya kekuasaan itu tidak mau dikritik," ucap Pangi Syarwi Chaniagokepada BBC News Indonesia.

"Tidak ada presiden yang mau dikritik, atau diganggu kekuasaannya, makanya harus ditantang pikirannya agar sesuai dengan arah yang dituntut rakyat," sambungnya.

Di tengah perbedaan hasil survei itu, beberapa kelompok seperti BEM Seluruh Indonesia dan gabungan kelompok sipil menyampaikan kritik terhadap Presiden Prabowo di jalanan sekitar Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10).

'MBG perlu dievaluasi'

Ratusan mahasiswa dari sejumlah universitas dan warga dari berbagai kelompok sipil melakukan aksi jalan kaki menuju Istana Negara di Jakarta, Senin (20/10).

Tuntutan para mahasiswa dalam evaluasi satu tahun Prabowo-Gibran yang paling banyak disebut dalam orasi adalah MBG (Makan Bergizi Gratis).

"Tuntutan utama kami adalah MBG, karena masih banyak kasus keracunan. Negara butuh audit anggaran MBG yang sangat bengkak sementara kita berada di era efisiensi," ungkap Maulana, Presiden Mahasiwa dari Universitas Jayabaya.

Jelang sore, sejumlah mahasiswa dari Universitas Indonesia bergabung dalam demonstrasi.

Senada dengan orasi mahasiswa sebelumnya, mereka menyebut pemerintah sebagai 'kapitalis birokrat' lantaran menerapkan program-program pemerintahan Prabowo-Gibran yang dianggap tidak pro-rakyat dalam setahun terakhir.

Ketika ditanya tanggapan mereka atas sejumlah hasil survei yang menyatakan mayoritas rakyat puas dengan kinerja Prabowo-Gibran, para mahasiswa menepisnya.

Auladi Sabiq, mahasiswa dari Universitas Indonesia, merespons "pemerintah hanya ingin dilihat baik oleh rakyatnya."

Baca juga:

Dalam demonstrasi satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut, para mahasiswa menyuarakan sejumlah tuntutan:

1. Menangkan Land Reform Sejati, Bangun Industri Nasional;

2. Bebaskan seluruh massa aksi yang ditahan tanpa syarat, hentikan tuduhan dan kriminalisasi kepada seluruh aktivis dan rakyat;

3. Bubarkan Komando Teritorial, Batalion Teritorial Pembangunan (BTP), Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), dan Koperasi Merah Putih;

4. Hentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), Program Lumbung Pangan (Food Estate) dan Lumbung Energi (Energy Estate), dan Program Hilirisasi Industri Tambang dan Perkebunan Besar;

5. Penghentian permanen perang di Palestina, usir AS-Israel dari rekonstruksi di Palestina, adili Trump dan Netanyahu sebagai penjahat perang, tidak boleh satu rupiah pun mengalir untuk mendukung Israel;

6. Hentikan seluruh perampasan tanah rakyat untuk pembangunan area dan fasilitas militer serta Batalion Territorial Pembangunan (BTP);

7. Turunkan Harga Beras dan Kebutuhan Pokok Bagi Rakyat;

8. Perbaiki Upah Buruh dan Kondisi Kerja Buruh, serta Naikkan Upah Buruh Tani;

9. Tanah untuk kaum tani, buruh tani, pemukim-penggarap, dan kaum perempuan tani;

10. Lindungi dan jamin hak atas kebebasan berpendapat, berkumpul dan berserikat bagi rakyat.

Tak hanya mahasiswa, perwakilan masyarat juga nampak hadir bergabung dalam unjuk rasa.

Salah satunya adalah Helda Khasmy, dari Serikat Perempuan Indonesia.

Senada dengan para mahasiswa, MBG perlu dievaluasi. "Itu 'gizi' ratusan triliun rupiah untuk para tim sukses atau orang-orang yang dekat dengan Prabowo."

Soal kepuasan masyarakat menurut sejumlah lembaga survei, Helda mengatakan:

"Tidak benar bayak orang yang puas dengan kinerja Prabowo, ini hanya soal gerakan rakyat yang belum bangkit, soal pengetahuan yang belum sampai ke desa-desa, soal pengetahuan ke desa-desa bahwa banyak hal yang sifatnya kamuflase, yang seolah-olah program pemerintah adalah pro-rakyat."

Sementara itu, lebih dari 100 orang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Kantor Gubernur Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (20/10).

Massa yang merupakan mahasiswa dari berbagai kampus di Bandung ini membawa spanduk dan poster yang berisi kritikan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

Seperti, 'Satu Tahun Rezim Prabowo-Gibran, Satu Tahun Pemangkasan, Militerisasi, dan Ketahanan Pangan Palsu' dan 'Evaluasi Total 1 Tahun Prabowo-Gibran.'

"Bagi saya, satu tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran ini, kita sudah mengetahui ada banyak kerugian pada masyarakat. Ada banyak perampasan lahan, penggusuran, penindasan, represifitas, dan lain sebagainya," kata Levi, mahasiswi dari Front Mahasiswa Nasional (FMN) UPI Bandung kepada wartawan Yuli Saputra yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Aksi ini diikuti sejumlah mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Papua. Mepuogu Kobogau selaku perwakilan mahasiswa dari aliansi tersebut menuntut pemerintah Indonesia membebaskan semua tapol dan aktivis Papua.

Sebanyak 27 tuntutan disampaikan massa aksi di satu tahun rezim Prabowo-Gibran.

Antara lain; sahkan RUU Masyarakat Hukum Adat, kaji ulang kebijakan hilirisasi bahan pangan, cabut UU TNI, demiliterisasi ruang sipil, dan kembalikan personel TNI ke barak, dan evaluasi total MBG.

Skor 3 dari skala 0-10

Sebelumnya, lembaga penelitian Center for Economic and Law Studies (Celios) merilis hasil survei penilaian kinerja satu tahun Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Evaluasi dilakukan melalui survei panel terhadap 120 jurnalis dari 60 media nasional serta survei publik kepada 1.338 responden di seluruh Indonesia.

Hasilnya, Prabowo-Gibran hanya mendapatkan nilai rata-rata 3 dari 10, yang mencerminkan penilaian publik "sangat buruk" terhadap kinerja satu tahun pemerintahannya.

Nilai rapor itu merujuk pada enam indikator:

1. Dari sisi capaian program dalam satu tahun kabinet, sebanyak 29% responden memberikan penilaian sangat buruk dan 43% responden lainnya menghasilkan penilaian buruk.

Sementara itu, 26% responden menilai cukup, dan hanya 2% responden yang memberikan penilaian baik.

2. Dari sisi kesesuaian rencana kebijakan dengan kebutuhan publik, sebagian besar responden memberi penilaian rendah, yaitu 36% menilai sangat buruk dan 44% menilai buruk. Hanya 18% yang menilai cukup dan 2% yang menilai baik.

3. Dari sisi kepemimpinan, hasilnya juga kurang memuaskan.

Sebanyak 33% responden menilai kepemimpinan kabinet sangat buruk dan 31% menilai buruk. Ada 28% yang menilai cukup dan hanya 9% yang menilai baik. Sama seperti sebelumnya, tidak ada responden yang memberi nilai sangat baik untuk aspek ini.

4. Dari sisi tata kelola anggaran, kabinet Prabowo-Gibran juga mendapatkan penilaian negatif dari mayoritas responden.

Sebanyak 42% memberikan penilaian sangat buruk, sementara itu 17% responden menilai cukup, dan hanya 3% responden yang memberi penilaian baik.

5. Dari sisi komunikasi kebijakan, Celios menyebut cara pemerintahan Prabowo-Gibran menyampaikan dan menjelaskan kebijakannya dinilai gagal oleh mayoritas masyarakat.

Sebanyak 63% responden menilai komunikasi kebijakan pemerintah sangat buruk dan 28% menilainya buruk. Hanya 5% yang merasa komunikasi pemerintah cukup baik dan 4% menilai baik.

Data ini menunjukkan pemerintah belum mampu memberikan informasi yang jelas, terbuka, dan mudah dipahami publik, sehingga kebijakan yang dibuat sering menimbulkan kebingungan dan tak mendapat dukungan luas.

6. Dari sisi penegakan hukum, juga menjadi sorotan serius. Celios memotret sebanyak 73% responden menilai penegakan hukum sangat buruk dan 38% buruk.

Sementara, hanya 18% yang menilai cikip, 6% menilai naik, dan 1% yang menilai sangat baik.

Angka ini memperlihatkan publik masih melihat hukum belum berjalan adil dan tegas, serta masih ada kesan hukum tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Dengan kata lain, ujar Celios, kinerja penguatan sistem hukum dan aparat penegak hukum sangat rendah.

Bersandar pada data tersebut, ungkap Celios, terlihat jelas satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menghadapi masalah serius dalam hal legitimasi kinerja di mata publik.

Hal itu bisa dibaca sebagai sinyal peringatan bahwa pemerintahan berjalan tanpa basis dukungan yang kuat dan berisiko semakin kehilangan kepercayaan jika hanya bertumpu pada pencitraan tanpa perbaikan kinerja yang substantif.

Lebih spesifik lagi Celios menyebut kinerja Presiden Prabowo Subianto dalam satu tahun pemerintahan dinilai lebih buruk dibandingkan 100 hari pertama.

Pada saat itu, publik menilai kinerja 100 hari pertama cukup positif dengan 6d1% dari total responden memberi nilai 5 hingga 7.

"Namun persepsi publik bergeser drastis dengan kenaikan nilai 1 dari 5% menjadi 29%," kata Celios.

Yang menarik, Celios juga menilai kinerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bahkan lebih rendah dari penilaian kinerja pemerintahan.

Gibran, hanya mendapat nilai rata-rata 2 dari 10.

Sebanyak 76% responden menilai kinerja putra sulung mantan presiden Joko Widodo tersebut "sangat buruk", 17% menilai "buruk", dan 7% menilai "cukup", dan hanya 1% yang menilai "baik".

"Tidak ada responden yang memberikan nilai tinggi di rentang 8-10," tulis laporan Celios.

Survei Poltracking Indonesia

Penilaian berbeda datang dari lembaga survei Poltracking Indonesia yang menggelar survei nasional pada awal Oktober 2025 dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling.

Pengambilan data lapangan dilakukan pada 3-10 Oktober 2025 dan sampel pada survei ini adalah 1.220 responden, yang margin of error +/-2.9% pada tingkat kepercayaan 95%, serta menjangkau 38 provinsi.

Hasilnya, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 81,5%.

Sementara itu, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan keduanya pada periode pertama yakni 78,1%.

Beberapa faktor yang mendongkrak tingginya kepercayaan dan kepuasan publik itu, menurut Poltracking Indonesia, dikarenakan karakter kepemimpinan dan program-program yang diklaim menyentuh langsung publik.

Di antara yang mengatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran, alasannya kepemimpinan yang tegas dan berwibawa yang dijalankan oleh Prabowo-Gibran selama satu tahun pertama.

Selain itu, bantuan pemerintah yang juga disebut tepat sasaran dan makan bergizi gratis.

Di beberapa bidang seperti pendidikan, kesehatan, pertahanan dan keamanan, serta sosial budaya, menunjukkan tingkat kepuasan di atas 70%.

Namun ada tiga bidang yang nilainya di bawah 70%, antara lain bidang hukum dan pemberantasan korupsi, bidang politik dan stabilitas nasional, juga ekonomi.

Terkait evaluasi kinerja para pembantu presiden, tingkat kepuasan tertinggi jatuh pada Menteri Agama Nasaruddin Umar (65,7%), diikuti Erick Thohir selaku Menteri Pemuda dan Olahraga (63,5%), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (61,2%), Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (61%), dan Panglima TNI Agus Subianto (60,2%).

Kepuasan terhadap kinerja menteri atau pejabat menteri lainnya di bawah 60%.

Poltracking Indonesia juga menyurvei beberapa program andalan Prabowo-Gibran, semisal Makan Bergizi Gratis yang diklaim mendapat tingkat kepuasan sebesar 53,5%.

Program lainnya, semisal pembangunan tiga juta rumah subsidi diklaim diminati oleh 54,7% responden.

Untuk Koperasi Merah Putih, Poltracking Indonesia mencatat 85,4% responden mengatakan setuju dengan pembentukan koperasi tersebut.

Terkait kondisi ekonomi rumah tangga, sebanyak 65,4% responden menyatakan lebih baik, sedangkan 26,6% mengatakan lebih buruk kondisinya dalam setahun terakhir.

Dalam hal penghasilan rumah tangga, sekitar 60,7% menyebut lebih baik, dan 31,8% menilai lebih buruk selama setahun terakhir.

Survei Index Politica

Lembaga survei Index Politica juga melakukan survei terkait kepuasan atas kinerja Presiden Prabowo Subianto dan jajaran Kabinet Merah Putih. Hasilnya, 83,5% responden puas dengan kinerja Presiden Prabowo.

Survei ini digelar pada periode 1-10 Oktober 2025 dengan melibatkan 1.600 responden di 27 provinsi. Para responden dipilih acak dengan metode multistage random sampling.

Adapun margin of error survei +/- 3%. Tingkat kepercayaan survei mencapai 95%.

Berdasarkan hasil survei menunjukkan mayoritas responden atau 83,5% merasa puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto selama satu tahun memimpin.

Sementara itu, sebanyak 90,8% responden mengaku mengetahui berbagai kegiatan dan kebijakan yang dilakukan Presiden Prabowo melalui pemberitaan di media.

"Sebanyak 90,8% responden mengetahui kegiatan dan kebijakan Presiden melalui pemberitaan media massa dan media sosial," kata Direktur Riset Index Politica, Fadhly Alimin Hasyim, kepada wartawan, Rabu (15/10/2025).

Mengapa hasil survei bisa berbeda?

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, memaparkan kerja-kerja lembaga survei sebetulnya ditujukan untuk menangkap opini dan persepsi publik secara objektif atas suatu hal.

Bahkan kerap dipakai untuk menjadi rujukan dalam mengambil keputusan sehingga ada dasar yang kuat, bukan sangkaan, apalagi dilandasi like or dislike.

Itu mengapa lembaga survei biasa menggunakan metode sampling untuk menentukan responden yang akan diwawancarai atau mengisi kuesioner.

Tetapi, hasil dari jajak pendapat itu bisa sangat bertolak belakang. Tergantung pada seberapa dalam pertanyaan yang diajukan.

"Kalau membahas puas atau tidak puas, tapi tidak detail di bidang apa, ya hasilnya akan bias," jelasnya.

"Misalnya hanya ditanya mengenai program makan bergizi gratis saja, tanpa mendetailkan soal kasus keracunannya, hasilnya pasti berbeda."

"Ada juga survei yang dilakukan setelah pemerintah menggelontorkan bantuan langsung tunai, pasti tingkat kepuasannya tinggi. Apalagi masyarakat kita cepat lupa, cepat memaafkan, kadang-kadang cepat puas."

Pangi juga tidak memungkiri ada survei yang sudah didesain untuk memuaskan pemegang kekuasaan. Sebab ada sebagian pihak yang tidak suka "diganggu".

Menurutnya, kalaupun ada hasil survei yang dicap mengganggu stabilitas pemerintah hanya karena tak memuaskan beberapa pihak, semestinya bisa dilihat sebagai kritik terbuka. Bukan musuh.

"Di Indonesia kebiasaannya adalah puji-pujian, asal bos senang, bagaimana menjilat muka," imbuhnya.

"Dan karena kekuasaan itu cenderung buta dan tuli, sehingga memang harus diingatkan terus."

Artikel ini akan diperbarui secara berkala