Mengapa proyek wisata glamping-seaplane di Gunung Rinjani mendapat penolakan?

Kelompok pecinta alam, pegiat lingkungan, masyarakat adat dan akademisi yang menamai diri Aliansi Rinjani Memanggil, menolak rencana proyek fasilitas wisata glamping dan seaplane di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR).

Alih-alih memperketat prosedur pendakian dan evakuasi menyusul kasus kematian turis asal Brasil, Balai TNGR justru menambah beban kelestarian Rinjani, menurut aliansi.

Aliansi mengatakan proyek yang akan berada di kawasan Danau Segara Anak ini dapat berdampak terhadap lingkungan dan satwa yang dilindungi, termasuk "mengotori" tempat suci dan "jantung" masyarakat Nusa Tenggara Barat.

PT Solusi Pariwisata Inovatif (PT SPI) mengatakan untuk memperoleh izin, pihaknya telah mengikuti ketentuan menyeluruh dari otoritas, termasuk proses analisis dampak lingkungan (AMDAL).

Sementara itu, Balai TNGR membuat klaim belum mengeluarkan izin operasi untuk PT SPI. Pengurus lembaga ini juga membantah tudingan aliansi mengenai pihaknya hanya mengurus bisnis kawasan Rinjani hingga mengabaikan tugas konservasi.

'Rinjani betul-betul disakralkan'

Rinjani adalah hulu unsur air dan udara, tempat hampir 200.000 jiwa manusia di 37 desa penyangga menggantungkan kehidupan mereka.

Di kaki-kaki Gunung Rinjani terdapat sekitar tujuh komunitas adat yang meyakini gunung ini sebagai pusat lahirnya peradaban mereka.

Sumadim, Wakil Kepala Sekolah Adat Bayan—salah satu komunitas adat di Rinjani—khawatir proyek wisata yang akan dibangun di Rinjani, membuat gunung tertinggi ketiga di Indonesia itu menjadi eksklusif serta menjauhkan masyarakat adat dari tempat-tempat sakralnya.

"Rinjani itu tiangnya Gumi Lombok, betul-betul disakralkan," katanya.

Kata dia, rencana proyek glamping dan pendaratan pesawat amfibi atau seaplane di Danau Segara Anak—kawah tertinggi di Indonesia—juga dikhawatirkan berdampak terhadap keberlangsungan hidup mereka.

"Itu sumber air kita, penyerapan air bawah tanah sehingga di kawasan Bayan ini banyak mata air yang berasal dari danau itu. Tapi kalau sudah mesin masuk, bagaimana ikannya, bagaimana ekosistem danaunya, itu akan tercemar," jelas Sumadim.

Sumadim membuat klaim pihaknya belum diajak berkomunikasi oleh PT SPI. Tapi, ia bilang sudah mendiskusikan rencana investasi ini kepada tokoh masyarakat adat lain di lingkar Rinjani.

"Bisa dikatakan 90% mereka menolak, paling hanya orang-orang yang mengatasnamakan masyarakat adat yang setuju," katanya.

"Biarkan Rinjani tetap alami".

Belajar dari beberapa rencana pariwisata berbasis investor seperti kereta gantung, Sumadim tidak melihat adanya masa depan.

"Sering menimbulkan polemik, menganaktirikan masyarakat lokal," katanya.

Rencana beroperasinya fasilitas glamping dan pesawat amfibi di Danau Segara Anak membuat resah masyarakat adat yang telah menjadi penduduk asli Rinjani selama ratusan tahun.

Menurutnya, sebelum ada Balai TNGR, Rinjani adalah wilayah masyarakat adat.

"Tapi karena kita bernegara, kita sepakat dengan TNGR sebagai penjaga ekosistem. Tapi TNGR kan soal profit yang diutamakan," katanya.

"Rinjani itu sumber peradaban masyarakat Bayan, sangat disakralkan," kata Sumadim.

Hampir setiap lokasi Rinjani disakralkan masyarakat adat Bayan, mulai dari pintu masuk, Batu Penyesalan, sampai Danau Segara Anak.

"Bisa dibilang seluruh kawasan Rinjani sakral, kenapa ketika masuk ke areal Rinjani harus di-sembeq dulu," katanya.

Sembeq merujuk pada ritual pendakian dengan meminta izin pada amaq lokaq (tetua adat).

Tujuannya agar pendaki bisa memahami kesucian alam, menghormati wilayah sakral dan mendapat doa perlindungan selama perjalanan.

"Ada tiga pintu masuk ke Rinjani, ada Amaq Lokaq Sajang, Amaq Lokaq Torean dan Senaru," tutur Sumadim.

Namun, seiring perkembangan waktu tidak semua pendaki dari luar melakukan ritual ini. Sembeq digantikan tiket.

"Zaman sekarang ini jadi wilayah [Balai] TNGR. Orang yang boleh mendaki hanya yang memiliki tiket," ungkapnya.

Sumadim meyakini pergeseran ritual Sembeq menjadi tiket turut berpengaruh terhadap angka kecelakaan pendaki.

"Ini di luar logika manusia, setiap tahun pasti ada korban jiwa, setiap pembukaan pendakian pasti ada korban," katanya.

Bagi masyarakat Bayan sendiri, menapaki tubuh Rinjani tidak bisa sembarangan. Biasanya mereka menggunakan bahasa yang berbeda saat mendaki dengan bahasa sehari-hari.

Aktivitas mendaki Rinjani biasanya dilakukan untuk kepentingan pengobatan, membayar nazar, dan aiq kalak (berendam di air panas).

Berdasarkan data Balai TNGR, jumlah pendaki di Rinjani dari Indonesia dan mancanegara meningkat lebih dari dua kali lipat selama tiga tahun terakhir.

Pada 2022, tercatat sebanyak 32.000 pendaki dan 2024 jumlahnya mencapai 80.000 pendaki.

Baca Juga:

Sumadim tak menampik membeludaknya aktivitas pendakian Rinjani membuat banyak perubahan, termasuk perubahan ritual-ritual adat yang diabaikan.

Sejak 2018, kata dia, sudah ada dorongan kepada para penyedia jasa layanan pendakian agar mengarahkan klien mereka menjalani ritual Sembeq.

"Tapi pelaksanaanya tidak konsisten," katanya.

Belakangan setelah mencuatnya insiden turis Brasil Juliana Marins yang jatuh dan meninggal di Gunung Rinjani, ritual menyembeq itu mulai diaktifkan kembali.

Setahun sekali, masyarakat Bayan juga melakukan ritual "Mengasuh Gunung" sebagai bentuk penghormatan pada kekuatan alam dan leluhur, termasuk membersihkan Rinjani dari apa yang disebut sebagai "aktivitas terlarang" oleh pendaki.

PT SPI klaim sudah ikuti prosedur

PT SPI melalui Director-Customer Relations, Putri Devianita, mengatakan pihaknya telah mengikuti proses perizinan yang berlaku, termasuk AMDAL Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).

"Mulai dari kualitas air, flora dan fauna, kebisingan, polusi, pengelolaan limbah, standar septik, hingga pertimbangan kualitas udara," kata Putri dalam keterangan tertulis.

Ia menambahkan "proyek ini membutuhkan waktu hampir lima tahun untuk diselesaikan".

Ia membuat klaim pejabat di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) "sangat berhati-hati" dalam mempertimbangkan semua faktor penting dalam memperkenalkan pesawat amfibi kecil dan unit glamping ke Gunung Rinjani.

"Mereka menilai faktor dampak lingkungan, budaya, spiritual, dan sosial-ekonomi dari proyek tersebut," jelasnya.

Putri juga menegaskan Segara Anak yang menjadi lokasi fasilitas wisata perusahannya bukanlah "zona inti" melainkan "zona pemanfaatan" yang diperuntukkan bagi kegiatan usaha.

"Kegiatan ini tentu saja akan mengikuti aturan ketat yang ditetapkan oleh KLHK dan akan dipantau serta diaudit secara berkala," katanya.

Selain itu, kata dia, karena tingginya biaya tur ini, jumlah wisatawan yang datang dengan jasa ini setiap tahunnya kemungkinan sangat kecil dibandingkan dengan jumlah pendaki.

"PT SPI berkomitmen pada standar perlindungan lingkungan yang jauh lebih tinggi daripada standar rendah yang ditunjukkan oleh para pendaki sebelumnya," tambahnya.

Gagasan tur ini dilatarbelakangi tidak semua orang bisa mengunjungi Rinjani. Hal ini karena kekuatan fisik yang tidak memadai untuk melakukan pendakian atau keterbatasan waktu.

"Kami juga yakin bahwa setelah proyek dimulai, masyarakat setempat akan segera merasakan manfaat berupa lapangan kerja tambahan, bisnis bagi katering lokal dan layanan hotel, serta prestise global yang dihasilkan dari peningkatan aksesibilitas Rinjani," jelas Putri.

Balai TNGR: Rencana investasi belum final

Kepala Balai TNGR, Yarman, menyebut rencana investasi itu belum final.

"Ini masih berproses, kalau memang nanti terjadi penolakan terhadap [PT] SPI ini, mau tidak mau izin lingkungan tidak akan keluar juga," katanya.

Yarman mengklaim pertengahan Juni lalu, pihaknya melakukan pertemuan dengan Dinas Lingkungan Hidup NTB, selaku institusi yang mengeluarkan izin lingkungan untuk PT SPI.

Salah satu rekomendasi dalam pertemuan itu adalah sosialisasi dengan entitas masyarakat atau pemerintah daerah terkait rencana pembangunan itu.

"Ternyata memang banyak entitas yang menolak dengan berbagai alasan, mulai dari ekonomi, budaya dan kearifan lokal masyarakat, takut merusak lingkungan," katanya.

"Kalau memang mendapat penolakan dari masyarakat, saya rasa tim dari Lingkungan Hidup tidak akan mengeluarkan izin lingkungan," tambahnya.

Yarman bilang, sejauh ini PT SPI masih mengurus berbagai izin, salah satunya izin lingkungan. Dia menegaskan TNGR dan kementerian terkait juga belum mengeluarkan izin operasi untuk PT SPI.

Menurutnya, di kawasan TNGR, PT SPI berencana membuat glamping dan seaplane. Dia melihat, ruang rencana itu memang ada, dan bakal berdampak positif bagi masyarakat.

"Peningkatan ekonomi masyarakat yang utama," katanya.

Kendati demikian dia tidak menampik, persoalan peningkatan ekonomi ini juga masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat.

"Kalau saran kami, kalau ada penolakan sebaiknya bersurat biar ada jadi pegangan kami dan dinas lingkungan," katanya.

Terkait tudingan masyarakat bahwa selama ini Balai TNGR hanya mengurus bisnis kawasan Rinjani hingga mengabaikan tugas konservasinya, Yarman membantah tudingan itu.

Dia menyebut tiga aspek terkait Rinjani mulai dari perlindungan, pengawetan dan pemanfaat tetap dijalankan.

"Orang kan tidak lihat apa yang kami lakukan," katanya.

Ia juga menjelaskan kawasan TNGR terbagi dalam beberapa zona, antara lain zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, zona rehabilitasi, dan zona religi.

"Untuk pariwisata kan ada ruang pemanfaatan di situ," katanya.

Selain itu, Yarman juga menyinggung kasus meninggalnya pendaki asal Brasil, Juliana, yang menyedot perhatian dunia.

Kata dia, Balai TNGR sudah melakukan sejumlah langkah pembenahan,mulai dari peningkatan kapasitas SDM internal TNGR, SDM mitra seperti porter yang akan diberikan pelatihan.

Sarana dan prasarana juga akan ditingkatkan, katanya.

"SOP juga kita lihat perkembangannya apakah masih cocok atau tidak ada perubahan, itu yang kita pelajari dari kasus Juliana," lanjutnya.

Mengapa proyek wisata di Rinjani mendapat penolakan?

Pada pertengahan pekan lalu, sekelompok pecinta alam dan pegiat lingkungan yang menamai diri Aliansi Rinjani Memanggil, berunjuk rasa di depan kantor Balai TNGR.

Mereka mendesak Balai TNGR mengambil tindakan cepat melindungi kelestarian kawasan Rinjani dari apa yang disebut sebagai "eksploitasi komersial yang merusak".

Juru bicara aliansi, Alfi Zakki Alfarhan, mengatakan rencana proyek glamping dan seaplane di Danau Segara Anak ditolak karena proses perizinan usaha yang tidak transparan.

"Dalam perjalanan proses perizinan mereka, tidak pernah ada transparansi, kami tidak pernah tahu, tidak pernah dilibatkan," kata Alfi yang juga wakil ketua Wahana Pecinta Alam (Wanapala-NTB).

Kehadiran suara mesin pesawat amfibi alias seaplane juga dikhawatirkan mengusik satwa yang hampir punah seperti celepuk Rinjani (Otus jolandae).

"Jadi dia burung hantu kecil begitu, yang sangat sensitif sekali dengan aktivitas manusia. Apalagi ini dengan adanya pesawat (dan) glamping ini. Itu pasti akan memperparah populasinya," kata Alfi.

Selain celepuk Rinjani terdapat empat satwa lain yang menjadi prioritas perlindungan yaitu elang Flores, lutung, musang Rinjani, dan Rusa Timor.

Menurut laporan Balai TNGR, pada 2020 terjadi penurunan populasi elang flores sekitar 40% dan celepuk rinjani mengalami penurunan 8,47%.

Gunung Rinjani juga diyakini sebagai istana para dewa. Mitologi yang berkembang, gunung dengan ketinggian 3.726 mdpl, dijaga Dewi Anjani yang bermukim di tengah Danau Segara Anak.

Tiap tahun atau pada purnama ke-5, masyarakat Hindu di Lombok rutin menjalankan ritual Mulang Pekelem.

Ritual yang diselenggarakan di Danau Segara Anak, merupakan bentuk penghormatan kepada Dewi Anjani sekaligus tradisi permohonan turun hujan di musim kemarau.

Ritual ini juga diyakini untuk menjaga hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia serta manusia dengan alam.

"Nah sehingga bahasa teman-teman itu dan bahasa yang kami munculkan adalah Danau itu kan ruang spiritual. Ruang suci. Jadi jangan dikotori oleh proyek-proyek ambisius atau pariwisata skala prioritas," tambah Alfi.

Ia juga mempertanyakan, perubahan status zona inti pada Segara Anak menjadi zona pemanfaatan. Zona inti merujuk pada wilayah perlindungan, sementara zona pemanfaatan dapat digunakan untuk komersial.

Padahal, dalam Rencana Pengelolaan Jangka Panjang TNGR 2022-2031, balai masih memasukkan Danau Segara Anak ke dalam zona inti selain Kaldera Samalas, Puncak Rinjani dan Gunung Baru Jari. Luas zona inti mencapai 46,89% dari kawasan TNGR.

"Kami mendesak perubahan zona yang mereka lakukan itu harus melibatkan partisipasi publik. Jadi jangan seenak-enaknya tiba-tiba berubah zona," katanya.

Selain itu, belum lama ini, wisata pendakian Rinjani menjadi sorotan dunia menyusul pendaki asal Brasil yang terperosok ke jurang.

Alih-alih memperketat prosedur penyelamatan, Balai TNGR justru menambah beban pelestarian lingkungan dan mengambil ruang masyarakat adat menjalani ritual dengan Rinjani melalui rencana proyek glamping dan seaplane, kata Alfi.

"Jadi kenapa Taman Nasional sibuk-sibuk mengurus investor? Kenapa tidak memperketat SOP pendakian? Bagaimana SOP evakuasi? Pengendalian sampah itu juga penting, itu yang kami desak. Karena satu tahun itu bisa sampai 53 ton (sampah)," katanya.

Zuliana dari komunitas pecinta alam Miracle of Muslimah ikut bergabung dalam aliansi ini, menaruh kekhawatiran kerusakan lingkungan di Rinjani.

Menurutnya, masyarakat adat Lombok menempatkan Rinjani sebagai "jantung" kehidupan dan spiritual.

"Jangan sampai bahwa jantung kami di sini itu menjadi porak-poranda dengan aksi orang-orang yang memang punya kekuasaan, yang mau banyak hal ini itu. Sebenarnya tidak dibangunkan seaplane ini juga, Rinjani sudah mendunia," kata Zuliana.

Ia berpendapat proyek glamping dan seaplane tidak berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat sekitar.

Keberadaan fasilitas glamping dan pesawat amfibi ini juga ia nilai akan membuat Rinjani makin ekslusif.

"Mungkin yang akan naik seaplane ini hanya orang-orang kaya saja," katanya.

Wartawan Abdul Latief Apriaman di NTB berkontribusi dalam artikel ini.