Impor KRL tidak dapat restu pemerintah, 'pengguna bisa kembali ke zaman atapers'

Komunitas pengguna KRL Commuter Line mendesak pemerintah mencari jalan keluar secara terbuka dan cepat menyusul keputusan tidak merestui impor KRL bekas dari Jepang.

Saat ini kondisi pengguna KRL sering kali dilaporkan makin membludak terutama pada jam-jam pergi dan pulang kantor.

"Kalau rangkaian kurang, orang akan marah-marah juga. Jadwalnya nggak sesuai, yang lima menit sekali menjadi 15 menit sekali," kata Misael S, salah satu pendiri Jalur5 Community.

Selain itu, Misael juga mengkhawatirkan pola penggunaan KRL akan kembali di era penumpang atapers - istilah kelompok penumpang yang naik di atap kereta.

"Dari pengguna ini bisa kembali ke jaman atap. Ini bisa bahaya sekali bagi para pengguna," tambahnya yang sudah melihat sejumlah meme penumpang atap kereta di media sosial.

Tahun ini, PT KCI mempensiunkan 10 rangkaian KRL karena faktor usia. Dalam sebuah estimasi, kekurangan rangkaian ini berdampak terhadap penumpukan 200.000 penumpang.

Baru-baru ini, pemerintah melalui Kemenko Marves memutuskan tidak merekomendasikan impor KRL bekas dari Jepang yang diajukan PT KCI. Pemerintah tetap mengusahakan melakukan pembaruan KRL lama melalui PT INKA.

"Harapannya di luar dari INKA kita butuh solusi yang cepat. Solusi pengadaan rangkaian baru, tapi bisa dalam waktu lumayan cepat," tambah Misael.

Dengan keputusan ini, Misael juga mempertanyakan komitmen pemerintah dalam pembangunan transportasi publik. Hal yang ia sebut bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut pembangunan transportasi massal terlambat.

"Kontradiktif dengan omongan Pak Jokowi," kata Misael sambil menambahkan keputusan ini diperkirakan berdampak terhadap sikap politik publik di 2024 mendatang terhadap isu transportasi massal.

BBC telah menghubungi Vice President (VP) Corporate Secretary PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter Anne Purba, namun belum mendapatkan respon.

Peneliti transportasi publik dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno menilai PT KCI sejauh ini menghadapi posisi dilematis.

Kesepuluh rangkaian KRL yang sudah akan pensiun bisa saja tetap dioperasikan, dengan menggadaikan risiko keselamatan penumpang. Jika tidak dioperasikan, akan terjadi penumpukan penumpang.

"Tapi saya yakin PT KCI tidak akan mengoperasikan kereta yang sudah uzur. Ada risiko kecelakaan, mereka yang ganti. Bisa masuk bui mereka.

"Saya menganjurkan jangan dioperasikan ketimbang mereka masuk bui. Kasian kan masyarakatnya," kata Djoko kepada BBC News Indonesia, Kamis (06/04).

Djoko sebelumnya mengusulkan agar dalam kurun waktu 2023-2024, Indonesia mengimpor KRL bekas untuk sementara waktu. Ketika masuk 2024 barulah menggunakan buatan PT INKA yang dipersiapkan jauh-jauh hari.

"Sebaiknya sampai 2024 saja beli. Abis gitu pakai produk dalam negeri," katanya.

Dalam keterangan terpisah, Direktur Utama PT INKA, Eko Purwanto mengatakan pihaknya sudah menyiapkan kajian jauh-jauh hari untuk melakukan retrofit pada KRL yang dioperasikan PT KCI.

"Kami sekarang juga sedang menyiapkan kajian untuk retrofit kereta-kereta yang ada di KCI," kata Eko saat rapat dengan Komisi VI DPR, Senin (27/03).

Dengan retrofit tersebut PT INKA memperkirakan masa pakai KRL yang sudah usang masih bisa bertahan beroperasi lebih dari 10 tahun lagi.

Namun, Eko Purwonto juga mengatakan, PT INKA butuh waktu sekitar 16 bulan untuk melakukan retrofit sebagai rangkaian dari apa yang disebut re-engineering, procurement, disain, produksi dan pengujian.

"Kami harus melakukan re-engineering dari awal sehingga ini harus diperhitungkan dengan cermat dan tepat," katanya.

Apa alasan rinci pemerintah tidak merestui impor KRL?

Sebelumnya, pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, menyatakan 'tidak merekomendasikan' impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang - mengikuti anjuran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Hasil audit BPKP tidak menyarankan impor bekas yang akan dilakukan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).

Hal ini disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Septian Hario Seto dalam jumpa pers, Kamis (06/04).

"Saat ini tidak direkomendasikan untuk impor KRL ini," kata Seto yang merujuk pada hasil audit BPKP.

Keputusan ini, kata Seto telah melalui rapat koordinasi dengan eselon I kementerian terkait.

Pemerintah, kata dia, meminta PT KCI (Kereta Commuter Indonesia) melakukan retrofit atau perbaikan kereta yang akan pensiun dibandingkan memperolehnya dari impor.

KCI juga diminta mengoptimalkan operasional dengan sarana yang sudah ada saat ini.

Selain itu, KCI diminta segera memesan retrofit untuk percepatan ketersediaan armada kereta.

"Kita sudah rapat eselon I, kami meminta PT KCI melakukan riviu operasi mereka yang ada dan optimalkan sarana yang ada, kita juga minta untuk bisa dilakukan retrofit atas sarana yang saat ini ada dan atau pensiun," kata Seto.

Seperti apa isi audit BPKP?

Secara umum terdapat empat pertimbangan BPKP, kata Seto.

Pertama, rencana impor kereta bekas dinilai tidak mendukung pengembangan industri perkeretaapian nasional. Semestinya kereta ini diproduksi atau diretrofit di dalam negeri.

Kedua, impor kereta bekas tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah No.29/2021 dan Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur kebijakan dan pengaturan impor.

"Jadi tadi sudah disebutkan, [impor] bisa dilakukan kalau belum bisa diproduksi di dalam negeri," tambah Seto.

Dalam hal ini terdapat perusahaan dalam negeri PT Industri Kereta Api (INKA) yang juga merupakan badan usaha negara.

Selanjutnya, Seto juga mengatakan audit BPKP menyebutkan impor kereta bekas yang diajukan PT KCI kurang tepat, karena terdapat sarana yang masih bisa dioptimalkan penggunaannya.

Terakhir, armada kereta api yang saat ini ada masih dianggap cukup. Berdasarkan audit BPKP, jumlah KRL yang beroperasi saat ini 1.114 unit (belum termasuk yang 48 yang sudah pensiun, dan 36 yang dikonversi sementara).

"Overload [kelebihan kapasitas] ini memang terjadi pada jam-jam peak hour [mobilitas tinggi]. Namun, secara keseluruhan, untuk okupansi tahun 2023 adalah 62,75%. Pada 2024 diperkirakan masih 76%, dan 2025 sebanyak 83%," tambah Seto.

Dengan keputusan ini, maka polemik impor kereta bekas Jepang berakhir.

Apa alasan impor kereta listrik bekas dari Jepang?

Sebelumnya, badan usaha negara PT KAI melalui anak usahanya PT KCI mengatakan tahun ini terdapat 10 rangkaian kereta yang masuk usia pensiun. Lalu tahun depan akan ada lagi 19 rangkaian yang harus pensiun.

Awalnya, KCI setuju untuk mengimpor kereta bekas dari Jepang setelah melalui diskusi bersama kementerian terkait, pengamat, hingga penumpang.

Saat itu memang terdapat pilihan selain impor, yaitu melakukan peningkatan teknologi pada kereta yang akan dipensiunkan. Tapi pengerjaan butuh waktu satu hingga dua tahun.

"Mengingat ini sudah sangat dibutuhkan, kami memilih opsi untuk mengimpor kereta tidak baru untuk mengganti kereta yang dikonversi tadi," kata VP Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba, seperti dikutip dari Detik.

Impor kereta bekas ini juga memperoleh restu dari Kementerian Perhubungan.

Melalui Juru bicaranya, Adita Irawati, Kemenhub telah menerbitkan surat rekomendasi kepada PT KCI terkait teknis impor kereta bekas.

Surat rekomendasi ini juga memuat syarat kelayakan komponen-komponen sarana demi keselamatan penumpang, menurut laporan Antara.

Di sisi lain, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengisyaratkan tak sepenuhnya sependapat untuk impor kereta bekas.

Menurutnya, perlu memanfaatkan industri dalam negeri agar tercipta penyerapan tenaga kerja melalui retrofit kereta yang akan pensiun.