Puncak Jaya ricuh usai kematian tiga warga asli Papua yang dituding anggota OPM, warga dan pegiat HAM menuntut investigasi

Kerusuhan pecah di Puncak Jaya, Papua Tengah, menyusul penembakan terhadap tiga warga yang diklaim sebagai anggota kelompok pro-kemerdekaan Papua oleh aparat militer Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) membantah klaim tersebut, sementara warga dan pegiat HAM mendorong investigasi terhadap aksi penembakan itu.

Sekelompok masyarakat di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, menuntut pertanggungjawaban dari pimpinan Komando Daerah Militer (Kodam) XVII/Cenderawasih atas dugaan pembunuhan yang dilakukan aparat militer terhadap tiga warga asli Papua di Kampung Karubate, Distrik Muara.

Otoritas militer menuduh tiga laki-laki tersebut sebagai anggota milisi pro-kemerdekaan Papua. Namun seorang tokoh adat di distrik itu, Otis Murib, menyangkal klaim tentara. Dia berkata, ketiga orang yang tewas di tangan aparat itu adalah warga sipil, bukan bagian dari TPNPB-OPM.

“Jadi kalau bisa tarik ucapan dari Pangdam [Cenderawasih]. Kami minta tim pencari fakta harus turun ke sini supaya mereka tahu. Bila perlu orang dari luar juga, media juga bisa datang ambil di sini,” kata Otis Murib dalam sebuah video yang diterima oleh BBC News Indonesia pada Kamis (19/07).

Otis menyebut salah satu warga asli Papua yang tewas itu merupakan seorang kepala kampung, sekaligus keturunan dari orang asli Papua yang memegang hak suara dalam Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat). Ajang yang kontroversial itu menjadi awal bergabungnya Tanah Papua dalam bagian Indonesia.

“Indonesia masuk di sini [Papua], itu karena perjuangan bapaknya,” kata Otis.

Terkait dengan tuntutan warga itu, Juru Bicara TNI Angkatan Darat, Brigjen Kristomei Sianturi, membuat klaim bahwa tentara "selalu bergerak berdasarkan data, analisa intelijen, dan informasi". Tindakan terhadap tiga laki-laki yang disebut berbagai kelompok sebagai warga sipil itu, menurut Kristomei, "didasarkan pada keterangan dan bukti-bukti".

Namun Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, mengeklaim ketiga laki-laki yang tewas itu bukan bagian dari kelompoknya. Dia berkata, TPNPB-OPM juga tidak terlibat dalam aksi penembakan hingga kerusuhan yang terjadi di Puncak Jaya pekan ini.

Aksi penembakan itu memicu kerusuhan di Distrik Mulia, ibu kota Puncak Jaya, Rabu (17/07). Akibat kericuhan itu, empat orang dilaporkan terluka dan satu warga sipil juga meninggal dunia.

Sehari sebelum kerusuhan di Mulia, Kodam Cendrawasih menyebarkan keterangan tertulis kepada pers dan melalui media sosial. Mereka membuat klaim, tiga orang berinsial SW, YW dan DW yang tewas ditembak aparat militer pada 16 Juli adalah anggota TPNPB pimpinan Teranus Enumbi.

Dugaan penembakan aparat terhadap tiga warga sipil yang berujung kerusuhan di Mulia, menurut peneliti Jaringan Damai Papua, Adriana Elisabeth, menunjukkan lemahnya pendekatan yang dilakukan aparat keamanan ke warga Papua.

“Ketika masuk ke satu tempat, perlu memahami karakter orangnya, siapa mereka, melakukan apa, jangan melabeli semua OPM. Ini penting untuk tahu berhadapan dengan siapa agar tidak salah tangkap, salah tembak dan lainnya,“ katanya.

Aliansi Demokrasi untuk Papua (AIDP) dan Amnesty International Indonesia mendorong investigasi terhadap aksi penembakan itu.

Ketiga orang itu bukan anggota OPM

Laison Gire, salah satu kerabat dari warga yang tewas ditembak oleh aparat militer mengatakan, pada sekitar pukul delapan malam, Selasa (16/07), pasukan TNI melakukan penyisiran di Kampung Karubate, Puncak Jaya.

“Dan kami warga di sini tidak tahu, terduga atau pelaku yang DPO (daftar pencarian orang) itu, kami tidak tahu,” kata Laison dalam video yang diterima BBC News Indonesia.

Kepala Distrik Mulia, Tekiles Wonda mengatakan pihak keamanan dalam melaksanakan aksinya tidak berkoordinasi dengan pemerintah distrik.

“Apabila ditemukan DPO atau KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata), kalau bisa koordinasi dengan kami karena tidak ingin terjadi kekerasan seperti ini terulang lagi,“ kata Tekiles dalam video yang diterima BBC News Indonesia.

Tidak adanya kerja sama itu, katanya, akhirnya menyebabkan warga sipil yang menjadi korban.

Tekiles mengatakan ketiga warganya yang tewas adalah aparatur di wilayahnya, yang berprofesi sebagai badan musyawarah kampung (bamuskam), bendahara kampung, dan kepala kampung.

“Kami sangat kecewa dengan tindakan-tindakan [penembakan] seperti ini,“ ujarnya.

Baca juga:

Senada, Laison menambahkan bendahara kampung itu, “bahkan setiap hari ikut pencairan anggaran di BPD, tidak pernah ada tindakan penangkapan. Dan, satu lagi warga yang tewas adalah kepala kampung,“ katanya.

Tokoh adat di Distrik Mulia, Otis Murib, mengatakan salah satu warga asli Papua yang ditembak menjabat sebagai kepala kampung adalah keturunan dari tokoh Pepera.

”Yang mereka tembak ini namanya adalah Pemerintah dan dia cucu dari salah satu tokoh Pepera. Indonesia masuk di sini [Papua], itu karena perjuangan bapaknya,” kata Otis.

Oleh karena itu, kata Otis, dirinya dan warga kampung kecewa karena keturunan keluarga yang berjuang untuk Indonesia mendapatkan perlakuan buruk dari negara.

‘Pangdam harus bertanggung jawab‘ dan bentuk tim pencari fakta

Otis dan sekelompok warga dari Distrik Mulia pun menuntut Kodam Cenderawasih untuk bertanggung jawab terkait aksi pembunuhan atas tiga warganya.

Selain itu mereka juga mendesak Kodam untuk menarik ucapan yang menyebut ketiga orang yang tewas merupakan bagian dari anggota OPM.

“Bapak bisa lihat ini semua tokoh ada di sini, mewakili pemerintah. Bapak harus cek dulu baru bisa ambil pernyataan itu. Kalau bisa pihak Pangdam turun cek di tempat TKP, baru bisa sampaikan pernyataan seperti itu. Bapak punya anggota sudah salah bertindak makanya kami tidak terima dengan itu,“ kata Otis.

”Jadi kalau bisa tarik ucapan dari Pangdam. Dan kami minta tim pencari fakta harus turun ke sini supaya mereka tahu. Bila perlu orang dari luar juga, media juga bisa datang ambil di sini,” tambahnya.

“Kalau betul-betul OPM yang meninggal, masyarakat tidak pernah ribut, karena itu betul tugas TNI-Polri, jadi kami kasih tinggal. Tapi kalau memang masyarakat sipil yang tidak tahu apa-apa dapat tembak itu pasti masyarakat akan marah,” kata Otis.

Bagaimana kronologi versi TNI?

Penjelasan yang disampaikan oleh kerabat dan tokoh masyarakat berbeda dengan keterangan Kodam Cendrawasih.

Dalam keterangan persnya, Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Candra Kurniawan menjelaskan bahwa aparat keamanan dari Satgas Yonif RK 753/AVT pada Selasa (16/07) malam telah melumpuhkan tiga orang anggota OPM.

Aksi penindakan ini, kata Letkol Candra, diawali dengan terdeteksinya keberadaan salah satu pimpinan OPM, Teranus Enumbi, bersama beberapa anggotanya. Mereka tengah memasuki pemukiman warga di kampung Karubate dengan membawa senjata api.

“Saat akan ditangkap oleh Aparat TNI di warung, gerombolan OPM ini melakukan perlawanan dengan mengeluarkan tembakan, berusaha menembak aparat TNI, sehingga prajurit TNI melumpuhkan dan menembak gerombolan tersebut.”

“Atas penindakan yang dilakukan aparat TNI ini, mengakibatkan tiga orang anggota OPM meninggal dunia, atas nama SW, YW, DW dan diperoleh satu pucuk pistol rakitan serta bendera bintang kejora, sedangkan Teranus Enumbi berhasil lolos melarikan diri,” kata Candra.

Bagaimana kronologi versi TPNPB-OPM?

Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom membantah anggotanya tewas dalam aksi penegakan hukum oleh TNI. Menurutnya, mengutip komunikasi dengan Terinus Enumbi, ketiga orang asli Papua yang tewas merupakan warga sipil.

“Tonda Wanimbo selaku Kepala Desa Kalome, Distrik Mepogolok, meninggal dunia akibat mengalami luka tembak. Hal yang sama juga terjadi kepada Pemerintah Murib selaku Kepala Desa Dokkome dan Dominus Enumbi seorang warga sipil yang telah menyelesaikan kuliah di Jayapura,” kata Sebby.

Sebby menjelaskan, pada jam delapan malam, Terianus memasuki Kota Mulia untuk membeli rokok.

“Saat berada berada di Distrik Muara tepat di Karubate, Terinus telah diketahui oleh gabungan militer yakni Satgas 753, Kopassus dari Tim Maleo dan Elang yang langsung melakukan pengejaran terhadap Terinus dengan menggunakan tiga mobil militer,” katanya.

Sebby menambahkan, saat berada di depan SD YPPG Distrik Mulia, aparat militer langsung melakukan penembakan terhadap Terinus Enumbi dari jarak 50 meter, namun peluru tersebut tidak mengenai Terinus dan dia melarikan diri.

“Sementara atas penembakan tersebut yang dilakukan oleh gabungan militer Indonesia telah mengakibatkan tiga warga sipil meninggal dunia di tempat kejadian, sekitar pukul delapan malam,” kata Sabby.

Berujung pada kerusuhan di Puncak Jaya

Penindakan hukum TNI yang menyebabkan tiga orang tewas berujung pada kerusuhan di Puncak Jaya. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara menjelaskan insiden bermula saat ketiga jenazah yang ditembak mati dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mulia, Distrik Mulia, Rabu (17/07).

Massa kemudian mendatangi RSUD itu untuk menuntut ganti rugi dan menjelaskan bahwa ketiga orang yang ditembak bukan anggota OPM.

Menurut Kuswara, pihak TNI telah memberikan penjelasan dalam proses mediasi. Namun warga terprovokasi hingga melakukan pembakaran.

"Penyelesaian perkara sudah dijelaskan sama Pak Dandim sama Pak Danyon, karena mereka tidak puas sehingga mereka tersulut emosi sehingga terjadilah pembakaran kendaraan tersebut," katanya saat dimintai konfirmasi detikcom, Kamis (18/07).

Sementara itu, Juru Bicara Kodam Cenderawasih Letkol Candra Kurniawan membuat klaim kerusuhan itu dipicu "saat dilaksanakan mediasi di RSUD Mulia oleh Forkopimda Puncak Jaya dengan pihak keluarga dan warga, terdapat aksi provokasi oleh sekelompok orang. Sehingga massa yang berkumpul ikut terprovokasi berbuat anarkis.”

Akibat kerusuhan itu dilaporkan empat orang terluka dan satu warga meninggal dunia.

Otis Murib mengatakan kerusuhan yang terjadi antara masyarakat lokal dan pendatang disebabkan oleh tindakan TNI yang membunuh warganya.

“Yang bikin ulah ini penyebab dari TNI, akhirnya kita masyarakat yang konflik,” katanya.

Laison Giri, kerabat dari salah satu warga yang tewas, mengatakan kerusuhan dipicu ketidakpuasan atas jawaban TNI atas tindakan penembakan yang diambil.

“Aksi yang kemarin diambil masyarakat itu tidak direncanakan. Kami minta cuma itu, pertanggungjawaban,” katanya.

Laison juga mengatakan, seorang pendatang dari suku Batak, “ikut duka sama kami sini. Dia fasilitasi kami di sini,” katanya.

Kepala Distrik Mulia, Tekiles Wonda pun meminta maaf atas kerusuhan tersebut yang merugikan pihak-pihak lain.

“Kemarin terjadi karena emosional. Untuk itu kami menyampaikan mohon maaf karena teman-teman kami, Nusantara, beberapa jadi korban,” kata Tekiles.

“Saat ini tidak ada lagi, tidak ada kekecauan ataupun balas-membalas, tidak ada lagi. Saat ini kami berjalan dengan kondusif dan aman,” tambahnya.

Perwakilan pemuda, Maikel Wonorengga pun menyampaikan permintaan maaf terhadap kerusuhan yang terjadi.

“Aksi spontanitas secara langsung oleh masyarakat di sini, yaitu terjadi pembalasan, yaitu korban teman-teman kami non-OAP yang tidak bersalah. Itu kami juga menyampaikan mohon maaf, namun itu spontanitas dari masyarakat setempat karena ada aksi dari TNI yang membabi-buta langsung menembak masyarakat kami tanpa bukti yang jelas,” katanya.

Ketua Klasis GIDI Mulia, Pendeta Telius Wonda pun mengatakan bahwa masyarakat asli Puncak Jaya dan non-Papua telah berdamai.

Lemahnya pendekatan aparat keamanan ke warga

Peneliti Jaringan Damai Papua Adriana Elisabeth mengatakan aksi penembakan yang berujung konflik itu menunjukkan lemahnya pendekatan yang dilakukan aparat keamanan ke warga asli Papua.

“Pendekatan antropologis sangat lemah. Ketika masuk ke satu tempat, perlu memahami karakter orangnya, siapa mereka, melakukan apa, jangan melabeli semua OPM. Ini penting untuk tahu berhadapan dengan siapa, dan tidak terjadi salah tangkap, salah tembak dan lainnya,“ kata Adriana.

Senada, Latifah Anum mendorong untuk dilakukan investigasi guna menemukan fakta yang sebenarnya tentang identitas ketiga warga asli Papua yang ditembak.

Selain itu, Anum juga memandang, pelaku kerusuhan pada Rabu (19/07) yang menyebabkan seorang warga sipil tewas juga harus diadili.

“Hukum itu harus melindungi siapapun. OAP [orang asli Papua] atau non-OAP. Semua pihak juga harus berpandangan yang sama karena HAM itu untuk semua. Jadi pelakunya juga harus diungkap oleh negara,“ kata Anum.

Usman Hamid, Direktur Amnesty International Indonesia mengatakan penembakan yang menewaskan tiga warga sipil di Kampung Karubate tidak dapat dibenarkan dan harus diusut tuntas.

“Insiden ini tidak hanya merupakan pembunuhan di luar hukum yang melanggar prinsip HAM, tetapi juga mencerminkan kegagalan pendekatan keamanan yang selama ini dikedepankan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani konflik di Tanah Papua,“ katanya.

Amnesty pun mendesak pemerintah untuk melakukan investigasi yang transparan dan independen atas insiden penembakan itu.

“Serta memastikan bahwa pelaku kekerasan diproses sesuai hukum yang berlaku. Komnas HAM juga harus melakukan investigasi mendalam atas insiden yang terus berulang di Tanah Papua ini,“ kata Usman.