Rohmatin Bonasir Wartawan, BBC Siaran Indonesia

	Domingus mengaku tidak yakin apakah suaranya penting atau tidak

"Tetapi realitanya belum separuh yang mencoblos. Mereka tidak merasa akan ada perubahan," jelasnya.

Laporan Khusus Problematika Kemiskinan di Indonesia (2)

Dua warga Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saprawi dan Siti yang saya temui saat mereka merumput, mengatakan mereka tidak selalu menggunakan hak politik dalam berbagai pemilihan.

Adapun di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, seorang ibu rumah tangga, Monik menuturkan dia tidak absen dalam pemilihan.

"Kalau di sini kalau tidak mencoblos tidak bisa. RTnya dibagi kartu, masyarakat semua harus dapat. Tapi macam bantuan, nama kita tidak ada padahal petugas berulang-ulang datang," kata ibu dua anak ini.

Menurut peneliti lembaga penelitian SMERU, Sirojuddin Arif, suara orang miskin bisa disetir berdasarkan sistem patron-klien yang masih menjadi tradisi politik di Indonesia.

"Orang miskin itu menjadi klien dari seorang patron. Dia bisa orang kaya, dia bekerja pada dia, petani buruh kepada dia. Nah, terkadang suara orang miskin itu ikut kepada kliennya. Tetapi tidak menutup kemungkinan, saya rasa juga ada perubahan sekarang ini tidak selalu orang miskin seperti itu," kata Sirojuddin.

Dan itulah yang dilakukan oleh Dedi, tukang ojek di Kupang yang mengaku sering diminta partai politik untuk menggalang massa.

Dia menuturkan pemberian uang dari calon tertentu merupakan rejeki tetapi dia memilih berdasarkan figur.

Ketua DPRD Jawa Timur, Fathor Rashjid yang sebagian besar konstituennya adalah Islam tradisionalis, mengaku peran wakil rakyat lebih kecil dibandingkan pemuka agama.

Terutama dalam masa kampanye, orang miskin menjadi obyek politik dari berbagai pihak yang berkepentingan, namun, kata Kepala Pusat Studi Perubahan Sosial, Universitas Nusa Cendana, Kupang Yanuarius Koli Bau, dalam menentukan nasib mereka, suara orang miskin tidak memiliki kekuatan.