Oleh Heyder Affan Produser BBC Siaran Indonesia, Jakarta

	B.J. Habibie bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

"Bagaimana anda mau menggerakan 220 juta orang Indonesia atau hasil-hasil karyanya ke pasar domestik atau global kalau tak ada transportasi dan komunikasi," kata Habibie dalam wawancara khusus dengan Heyder Affan di Jakarta baru-baru ini.

Bacharuddin Jusuf Habibie mulai menimba ilmu di Jerman tahun 1955 dan bekerja di negara itu sebelum diminta pulang ke Indonesia oleh Presiden Suharto.

Tokoh menampilkan B.J. Habibie

Habibie selama 20 tahun menjabat Menteri Negara Ristek/Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), sebelum menjadi wakil presiden pada tahun 1998 dan kemudian menggantikan Pak Harto di kursi presiden RI.

Bagaimana anda mau menggerakan 220 juta orang indonesia atau hasil-hasil karyanya ke pasar domestik atau global kalau tak ada transportasi dan komunikasi Mantan Presiden RI B.J. Habibie

Sebagai Menteri Riset dan Teknologi, B.J. Habibie memperkenalkan strategi lompatan pembangunan yang diharapkan melompati tahapan teknologi ketrampilan rendah, langsung ke sebuah bangsa maju.

Habibie merintis industri pesawat terbang dan galangan kapal serta beberapa industri strategis lain.

Kembali ke halaman depan Tokoh

Namun, sejumlah kalangan, terutama ekonom, mengecam kebijakan Habibie tersebut dengan alasan proyek-proyek berteknologi tinggi yang diwujudkan dalam bentuk pesawat terbang dan kapal laut terlalu boros anggaran.

Menurut Habibie evolusi yang dipercepat dalam bidang teknologi terbukti berhasil di Cina dan India berkat dukungan politik dan tersedianya pasar yang besar.

Tidak memprioritaskan teknologi dan ilmu pengetahuan adalah salah. Seluruh dunia tahu bahwa tidak ada kemajuan tanpa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi

"Tidak memprioritaskan teknologi dan ilmu pengetahuan adalah salah. Seluruh dunia tahu bahwa tidak ada kemajuan tanpa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi," kata Habibie.

Habibie menyatakan kecewa ketika Dana Moneter Internasional, IMF, merekomendasikan agar bantuan keuangan bagi Industri Pesawat Terbang Nusantara, IPTN dan PT PAL dihentikan.