Perubahan iklim: Apakah negara-negara kepulauan kecil di Pasifik benar-benar akan tenggelam?

Beragam kejadian yang berkaitan dengan cuaca diperkirakan bakal memaksa 143 juta orang mengungsi pada tahun 2050. Akan tetapi, kenaikan permukaan air laut kini sudah menjadi ancaman nyata bagi negara-negara kecil di kawasan tropis.

Adakah solusi untuk menyelamatkan penduduk negara-negara tersebut?

Seluruh bukti perubahan iklim kini tak dapat disangkal lagi. Namun tanggapan sejumlah negara terhadap situasi itu cenderung politis ketimbang benar-benar menyiasati kondisi yang ada.

Perlawanan terhadap tingkat kesadaran yang rendah itu diperlihatkan sejumlah kelompok seperti Extinction Rebellion. Mereka menggarisbawahi vitalnya peran negara kaya yang kerap dijuluki Global North States.

Negara industri kaya raya yang menjadi pusat sekitar 100 perusahaan multinasional itu dituding sebagai penyebab utama perubahan iklim.

Mereka menolak perjanjian internasional untuk memberi bantuan berarti bagi negara berkembang, meski mereka merupakan produsen emisi bahan bakar fosil terbesar.

Isu pulau yang tenggelam sejak lama dibicarakan sebagai ancaman yang akan dihadapi negara kepulauan kecil.

Faktanya, ancaman itu kini sudah menjadi kenyataan bagi penduduk pulau-pulau itu. Banyak negara kepulauan kecil mengambil kebijakan yang tidak populis untuk memindahkan warga mereka.

Ini adalah kisah tentang Kiritimati di tengah kawasan Pasifik, pulau karang terbesar di dunia.

Perhatian mendalam terhadap kisah mereka bakal meningkatkan perhatian publik terhadap kondisi serupa yang dihadapi negara kepulauan lain, termasuk rendahnya kebijakan internasional atas persoalan ini.

Kiritimati memiliki sejarah gelap akibat kolonialisme Inggris dan sebagai lokasi uji coba senjata nuklir. Setelah merdeka pada 12 Juli 1979, Republik Kiribati terdiri dari 33 pulau yang tersebar di kawasan ekuator.

Kini, dari daratan negara ini, ancaman iklim yang begitu nyata terlihat di ujung horizon.

Naik lebih dari dua meter di atas permukaan laut, Kiritimati adalah tempat tinggal manusia yang paling rawan di dunia.

Meski berada di tengah bumi, kebanyakan orang tidak mampu menunjuk lokasi persisnya di atas peta. Sedikit pula orang yang mengetahui kekayaan tradisi dan budaya masyarakatnya.

Budaya Kiritimati barangkali akan segera punah. Satu dari tujuh titik relokasi di Kiribati, baik di dalam maupun yang berada di luar batas negara, terdampak perubahan iklim.

Kajian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2016 menunjukkan, setengah dari total rumah tangga di negara itu merasakan dampak kenaikan permukaan air laut.

Hal itu juga bakal mempengaruhi sisa nuklir di negara kepulauan kecil itu, yang dihasilkan era kolonisasi mereka.

Penduduk Kiritimati yang menyelamatkan diri kini menjadi pengungsi perubahan iklim. Mereka adalah kelompok orang yang kabur dari negara asal akibat bencana lingkungan.

Warga Kiritimati kini harus membangun ulang kehidupan mereka setelah kehilangan komunitas dan kuasa untuk mengambil keputusan hidup.

Persoalan itu makin membesar. Sejak 2008, badai dan kejadian terkait iklim lainnya setiap tahun memaksa 24,1 juta orang mengungsi.

Bank Dunia memprediksi, 143 juta orang lainnya juga harus mengungsi pada 2050. Mereka adalah warga di kawasan sub-Sahara Afrika, Afrika Selatan, dan Amerika Selatan.

Di Kiritimati, sejumlah kebijakan diambil untuk menyelamatkan warga lokal. Pemerintah Kiribati menjalankan program Migration with Dignity (Mengungsi Secara Terhormat).

Program itu memungkinkan warga lokal mempelajari keterampilan baru agar mudah meraih pekerjaan di luar negeri.

Pemerintah Kiribati tahun 2014 juga membeli lahan seluas 2428 hektare di Fiji untuk menjamin ketahanan pangan saat perubahan iklim terjadi.

Selandia Baru menyediakan lotre tahunan yang mereka sebut Pacific Access Ballot. Lotre ini disediakan bagi 75 penduduk Kiribati untuk pindah ke negara di selatan bumi itu.

Namun kuota lotre itu dikabarkan tidak pernah terisi penuh. Alasannya tentu saja dapat diterima akal sehat: tidak ada orang yang ingin meninggalkan rumah, keluarga, dan kehidupan asli mereka.

Sementara itu, Bank Dunia dan PBB menilai Australia dan Selandia Baru semestinya menambah kuota pekerja musiman dan membuka program migrasi bagi warga Kiritimati yang terdampak perubahan iklim.

Namun pekerjaan musiman yang tersedia di dua negara itu kerap kali tidak membutuhkan pekerja terampil dan tak begitu menawarkan prospek hidup yang lebih baik.

Adapun, kebijakan internasional yang ada lebih fokus pada relokasi ketimbang menyediakan daya tampung dan dukungan jangka panjang.

Opsi itu tak memberi kesempatan penentuan nasib sendiri bagi orang-orang Kiritimati. Kebijakan seperti itu cenderung menjadikan korban sebagai komoditas, mengubah konteks relokasi menjadi program penempatan kerja.

Itu berarti proyek yang diuntungkan, seperti pembangunan bandara baru, pendirian pemukiman, dan strategi pariwisata laut dapat dilakukan berulang-ulang.

Siasat terjangkau sekaligus realistis untuk memperbaiki dan mengelola pulau-pulau itu harus ditopang kebijakan yang tak berpaku pada migrasi.

Semakin tinggi

Mendorong penduduk untuk bermigrasi tentu opsi termurah yang bisa dilakukan. Namun kita seharusnya tidak menganggapnya sebagai satu-satunya solusi. Kita tidak boleh membiarkan pulau-pulau itu tenggelam.

Ini bukan semata persoalan kemanusiaan. Meninggalkan pulau ditelan laut juga artinya membiarkan spesies burung reed wabler yang tak ada di tempat lain di bumi, kecuali di Kiritimati, punah.

Negara kepulauan kecil lain, yang juga terancam kenaikan permukaan air laut, merupakan rumah bagi sejumlah spesies yang terancam punah.

Marshall Islands, misalnya, merupakan rumah kepiting kelapa yang hanya boleh diburu dan dimakan warga lokal.

Bantuan internasional dapat menuntaskan banyak persoalan masa depan dan menjaga banyak tempat indah untuk tetap bisa dihuni manusia, binatang, dan tumbuhan.

Tapi minimnya bantuan negara kaya menyulitkan penduduk negara terdampak mengambil opsi itu. Pulau buatan berhasil berdiri di Dubai, tapi mengapa tidak di negara-negara kepulauan itu?

Banyak hasil rekayasa teknik dan arsitektur mampu berdiri dan bertahan, seperti benteng pesisir laut hingga teknologi reklamasi. Teknologi itu dapat melindungi kampung halaman orang-orang Kiritimati, sekaligus meningkatkan ketahanannya.

Namun hal itu hanya mungkin terjadi jika bantuan internasional selalu siap digunakan dan terus disediakan negara-negara pemicu perubahan iklim. (Baca kisah pergulatan Miami melawan kenaikan muka air laut)

Saat tulisan ini dibuat, tidak ada definisi pengungsi korban iklim yang diterima secara internasional. Pengungsi kategori ini juga tidak diakui Konvensi PBB 1951 tentang pengungsi.

Situasi tersebut menimbulkan jurang perlindungan karena degradasi lingkungan tidak didefinisikan sebagai persekusi.

Dan tidak adanya pengakuan itu terjadi walau pemicu besar perubahan iklim merupakan industri negara kaya dan kelalaian mereka mengatasi dampaknya.

Pertemuan tingkat tinggi PBB yang membahas aksi nyata terhadap perubahan iklim pada 23 September depan mungkin akan membahas beragam tantangan tersebut.

Namun bagi jutaan orang yang tinggal di daerah yang terancam perubahan iklim, pertanyaan yang bakal mencuat adalah keadilan lingkungan dan iklim.

Tanda tanya besar itu semestinya bukan cuma bagaimana mengatasi bahaya yang mengintai, tapi mengapa mereka yang ingin tetap tinggal di negara kepulauan kecil tak memiliki sumber daya dan otoritas mengatasi persoalan itu dengan tangan mereka sendiri.

Artikel ini pertama kali tayang di laman The Conversation dan diterbitkan ulang di bawah lisensi Creative Common.

Anda dapat membaca artikel ini dalam bahasa Inggris diBBC Futuredengan judulHow to save a sinking island nation.