Mohamed bin Hammam diskor oleh AFC

bin hammam

Sumber gambar, Reuters

Keterangan gambar, AFC menjadi organisasi kedua yang jatuhkan sanksi ke Bin Hammam.

Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, menskors presiden organisasi tersebut, Mohamed bin Hammam, selama 30 hari, terkait dugaan baru kasus korupsi yang dihadapi Bin Hammam.

Pengumuman penonaktifan tokoh sepak bola asal Qatar ini dimuat di situs AFC pada Senin malam (16/07) setelah keuangan AFC diaudit.

AFP mengatakan audit ini terkait dengan perundingan dan pemberian kontrak-kontrak tertentu, keuangan organisasi dan rekening pribadi Bin Hammam, ketika menjabat sebagai presiden AFC.

Dugaan pelanggaran yang dilakukan Bin Hammam, kata AFC, mencakup pelanggaran kode etik, suap, menerima hadiah, hingga konflik kepentingan.

Dengan skors ini, Bin Hammam tidak diperbolehkan ambil bagian dalam semua kegiatan sepak bola AFC sampai Komite Disiplin mengeluarkan keputusan.

Menurut kantor berita AFP, Bin Hammam tidak aktif di AFC sejak tahun lalu dan untuk sementara digantikan oleh Zhang Jilong, mantan ketua asosiasi sepak bola Cina.

Reformasi FIFA

Sebelum dijatuhi skor oleh AFC, Bin Hammam dituduh mencoba membeli suara ketika berlangsung pemilihan ketua FIFA pada 2011. Kasus ini membuatnya dilarang terlibat dalam semua kegiatan FIFA seumur hidup.

Bin Hammam sejak awal menegaskan tidak bersalah dengan menyatakan bahwa uang yang ia bagikan dalam pemungutan suara adalah hadiah semata.

Ia menggambarkan sanksi yang dijatuhkan FIFA bermotif politik serta mengajukan banding namun kalah dan membawa kasusnya ke Pengadilan Arbitase Olahraga (CAS) di Swiss.

Beberapa pihak mengatakan kasus Bin Hammam mengukuhkan dugaan korupsi di FIFA dan membuat keberhasilan Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 disorot.

Bin Hammam berperan besar membantu Qatar terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022.

Kasus Bin Hammam juga membuat desakan FIFA melakukan reformasi makin besar.

Jika ia kalah di pengadilan arbitrase, hampir dapat dipastikan karirnya di sepak bola akan selesai dan AFC harus mencari presiden baru.