#TrenSosial: Sindir dua menteri, warga sumbang koin untuk atasi kabut asap

Sumber gambar, Herlly Errasy

Ketika kabut asap tak kunjung sirna dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah warga Palangka Raya, Kalimantan Tengah mengadakan aksi seribu koin di sekitar Bundaran Besar.

Pengumpulan koin ditujukan untuk Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Kesehatan sebagai "bentuk dukungan dan sindiran" atas penanganan kabut asap yang tidak kunjung tuntas.

Indeks polusi udara di Palangkaraya sudah berada di atas level 3.000 (pollutant standard index/psi) - level di atas 350 sudah dianggap berbahaya.

Herlianto atau Herlly Errasy dari Gerakan Anti Asap mengatakan kabut semakin memburuk. "Dulu warna kabut asapnya putih, tetapi sekarang sudah menguning."

Menteri Kesehatan, Nila Moeloek kepada BBC pekan lalu, mengatakan secara umum kementerian sudah membentuk pusat krisis kesehatan sejak Agustus dan meminta pemerintah daerah untuk melakukan penyuluhan, membagikan masker, obat-obatan dan makanan tambahan.

Namun, banyak aktvis mengatakan peran pemerintah daerah sangat minim di Palangkaraya.

Gerakan ini diikuti sekitar 500 orang yang berasal dari berbagai kalangan, seperti Dewan Adat Dayak, Borneo Institute, Save Borneo, Gerakan Anti Asap dan lainnya. Berikut foto-foto yang dikirimkan oleh Herlly Errasy dari lokasi:

Sumber gambar, Herlly Errasy

Sumber gambar, Herlly Errasy

Sumber gambar, Herlly Errasy

Sumber gambar, Herlly Errasy

Sumber gambar, Herlly Errasy

Sumber gambar, Herlly Errasy

Sejumlah komentar melalui<link type="page"><caption> Facebook BBC Indonesia tentang kabut asap di Palangkaraya</caption><url href="https://www.facebook.com/bbc.indonesia/posts/10156177183605434" platform="highweb"/></link> ini termasuk dari Aris Wiratama yang menulis, "Saya warga Palangkaraya..mnurut sya solusi tepat perketat perizinan pembukaan perkebunan dan pertambangan...soalnya tahun ini bencana yang paling parah dan paling lama yang pernah saya temui."

Sementara Silantang Patris menulis, "Semua ini kesalahan pemerintah pusat dan daerah yang dengan mudahnya memberi izin kepada perusahaan untuk membuka lahan perkebunan tanpa melakukan AMDAL...tapi yang dikambing hitamkan masyarakat yang cuma mampu berladang satu hektar.